Senin, 22 Desember 2014
WTP Bukan Berarti Bebas Korupsi PDF Cetak Surel
Rabu, 12 Juni 2013 01:42

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat patut diberikan ucapan selamat karena keberhasilan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012.

Selain Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beberapa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, antara lain Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga berhasil memperoleh opini WTP terhadap LHP Tahun 2012.

Perolehan opini WTP untuk LHP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 tersebut disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V, Heru Kresna Reza, Selasa (11/6) pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2012.

Menurut Heru Kresna Reza, meskipun LHP Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 berhasil meraih opini WTP, namun laporan tersebut masih memerlukan sejumlah penyempurnaan karena masih terdapat sejumlah permasalahan yang dinilai perlu untuk diperbaiki.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP diberikan berdasarkan pendapat dari akuntan, standar akutansi pemerintahan dan sejauh mana kewajaran penyajian keuangan pemerintah daerah. Indikator lainnya yang menjadi parameter adalah sejauh mana kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam membelanjakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Apakah APBD sudah dibelanjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyambut gembira perolehan LHP Keuangan Sumatera Barat Tahun 2012 dengan opini WTP. Menurutnya, opini  WTP tersebut dapat dijadikan sebuah pertanda bahwa pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat sudah berlangsung dengan baik.

Irwan berharap opini WTP hendaknya menjadi titik awal bagi pihak terkait dalam menyusun dan mengelola keuangan daerah yang benar. Gubernur juga menyatakan opini WTP merupakan keberhasilan dari jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan meraih opini WTP diperoleh antara lain karena perencanaan dan kinerja yang baik mulai dari proses pembahasan, penganggaran hingga pengawasan.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Yultekhnil berharap sukses Sumatera Barat meraih opini WTP tidak sampai menimbulkan euforia yang berlebihan dari semua pihak. Sikap euforia yang berlebihan justru dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya kelalaian dalam mengelola keuangan daerah dengan baik.

Bagaimanapun, harapan sekaligus kekhawatiran Yultekhnil tersebut rasanya sangatlah beralasan. Karena pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari indikasi tindak pidana korupsi. BPK juga bukan institusi yang menetapkan bersalah atau tidak bersalahnya laporan keuangan suatu daerah. Melainkan hanya berpatokan kepada asas kewajaran. Dalam menilai kewajaran tersebut lumrahnya BPK tentu punya batas toleransi terjadinya kecurangan atau kesalahan prosedur sekitar 0,5 persen.

Tetapi bagi daerah-daerah yang telah berhasil memperoleh predikat opini WTP, tentu tetap perlu untuk didorong agar mereka tidak melakukan praktik-praktik korupsi. Opini WTP mesti menjadi pemicu bagi seluruh pemerintah daerah yang berhasil meraihnya untuk senantiasa bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Euforia yang berlebihan oleh pemerintah daerah, umpamanya dengan menggelar pesta rakyat besar-besaran karena telah berhasil memperoleh opini WTP, sebaiknya jangan sampai terjadi. Karena euforia yang berlebihan itu justru bisa saja akan menjadi pintu awal bagi LHP tahun berikutnya untuk tidak lagi meraih opini WTP. Akan teramat sulit mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang sifatnya mendesak.

Karena opini WTP tidak menjadi jaminan bagi sebuah daerah bebas dari korupsi, maka  jika ada indikasi korupsi terjadi di jajaran pemerintahan daerah, diharapkan kepolisian, kejaksaan atau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanganinya. Jangan sampai ada koruptor yang bersembunyi di balik opini WTP.

Opini WTP atas laporan kinerja keuangan bukan merupakan bonus dari BPK, melainkan sebuah perwujudan dari komitmen pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat sesuai peruntukannya. Tentu saja, kalau ada aparat penegak hukum yang menemukan adanya unsur korupsi, silahkan tetap diusut. ***

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy