Kamis, 31 Juli 2014
UU Ormas, Pengukuhan Korporatisme Negara PDF Cetak Surel
Sabtu, 06 Juli 2013 01:50

Penolakan terha­dap RUU Ormas oleh koalisi masya­rakat sipil antara lain (Imparsial, Setara Institut, Elsam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Pusat Studi Hukum  (PSHK) dan PP Muhammadiyah serta yang lainnya tentu bukan alasan teknis perundang-undangan-melainkan ada persoalan substansi dan prin­sip terhadap penguatan ma­sya­rakat sipil.

Esensi RUU Ormas  seba­gaimana mencuat dalam ber­ba­gai berdebatan, lebih mene­kankan  dimensi pengaturan, pengawasan dan mengenda­likan ruang gerak ormas dalam memainkan perannya sebagai kekuatan non kor­poratisme negara.

Dalam konteks masya­rakat sipil, kekuatan negara harus diimbangi dengan or­mas atau lembaga non korpo­ratisme negara. Sebab tanpa ada penyeimbang, maka nega­ra akan menjadi kekuatan yang dapat menekan, menghukum dan membumihangus siapa­pun yang tidak dikehendaki negara (baca: rezim).

Karena watak dan fitrah kekuasaan lebih menekankan dimensi pengawasan dan pengendalian yang berlebihan terhadap seluruh hajat hidup rakyatnya, sehingga tidak ada lagi kekuatan yang dapat mengimbanginya, maka segala hal yang dapat merintang jalan untuk mewujudkan watak dan fitrahnya harus dihindari.

Cara yang lebih elegan adalah dalam bentuk regulasi, karena akan dianggap lebih modern dan demokratis. Namun esensinya sama, bah­wa negara atau rezim ingin menguasai semua hajat hidup masyarakatnya. Cuma cara­nya saja yang berbeda.

Jika dalam Orde Baru, upaya negara (rezim) mere­dam dan menekan ruang gerak peran masyarakat dapat dilakukan melalui kekuatan militer, maka di era reformasi, pendekatan tersebut jelas tidak memungkinkan. Karena menimbulkan biaya sosial, politik dan ekonomi yang besar bagi masa depan suatu rezim. Maka, dibuatlah regu­lasi untuk kepentingan tersebut.

Pengukuhan

Maka RUU Ormas yang disahkan DPR-RI tersebut merupakan bentuk lain dari pengukuhan politik korpo­ratisme negara. Kita tentu masih ingat bagaimana di era Orde Baru politik korpo­ratisme negara dilakukan secara masif dan sistematis dengan merangkul dan meng­kooptasi berbagai elemen masyarakat.

Seperti pemuda yang ke­mu­dian disentralisasi menjadi KNPI (Komite Nasional Pe­mu­da Indonesia), ulama mela­lui (Majelis Ulama Indonesia), Perguruan Tinggi melalui Senat Perguruan Tinggi, wa­nita dan lainnya tanpa terke­cuali seperti nelayan, petani, buruh melalui berbagai wadah organisasi. Semua  berafiliasi dengan negara secara masif.

Namun di era reformasi, hampir seluruh organisasi yang dulu didesain untuk mendukung negara (rezim) tersebut secara perlahan tapi pasti mengalami reorientasi. Maka muncullah organisasi tandingan dalam berbagai ormas dan lembaga. Seperti KNPI kemudian pecah, warta­wan kemudian muncul orga­nisasi di luar PWI. Demikian juga dengan buruh. Perkem­bangan tersebut tentu saja tidak menguntungkan bagi kepentingan pemerintah atau rezim karena akan sulit untuk mengontrolnya. Untuk menata hal itu, tentu harus ada regulasi yang kuat-yakni UU. Maka kemudian dibuatlah RUU Ormas.

Jika kita mempelajari latar belakang historis dan tujuan RUU Ormas tersebut tentu saja kehadiran UU Ormas akan membuat ruang gerak masyarakat sipil jadi sempit dan tidak mandiri. Ia tidak lagi bebas menyuarakan aspirasi dan keunikan keorma­sannya, karena ia harus di­atur dan disesuaikan dengan tata administrasi negara-yang tentu saja belum tentu sesuai dengan keinginan dan dina­mika historis ormas itu dibentuk.

Implikasinya, ia akan kehilangan akar historis yang merupakan kekuatan kodra­tinya dan sekaligus kehila­ngan peran, karena akan terjadi sentralisasi ruang publik yang telah diatur negara. Ruang publik yang mestinya bebas ia pilih, dengan UU Ormas, maka ruang publik yang ter­sedia semakin terbatas, karena peruntukannya sudah diatur sedemikian rupa sebagaimana pemerintah mengatur frek­wensi radio atau TV.  Semen­tara kehidupan masyarakat terlalu luas, unik, dan sangat berbeda satu sama lain.  Jika hal demikian diatur sede­mikian ketat, sudah tentu ia akan kehilangan hak kodrati dan fitrahnya. Kemudian akan memunculkan ormas yang instan, pragmatis dan meng­halalkan segala cara untuk mendapat kepentingan material.

Hal ini sudah tampak, dimana bermunculan ormas dan lembaga-lembaga instan dan pragmatis yang didisain oleh elit partai, pengusaha dan  figur tertentu untuk kepentingannya.

Jargon yang digunakan tetap mengatasnamakan rak­yat atau masyarakat sipil. Tapi sebenarnya keberadaan­nya hanya untuk kepentingan kelompok atau elit tertentu. Apa yang dialami oleh Partai Demokrat dalam proyek Ham­balang dan kasus impor daging di PKS adalah bentuk lain dari munculnya ormas atau lembaga yang instan dan pragmatis tersebut.

Kaji ulang

Mencermati dampak yang akan ditimbulkan oleh UU Ormas tersebut, maka sudah tentu pemerintah harus meng­kaji ulang  pengesahan UU Ormas tersebut. Selain akan menimbulkan persoalan baru, karena akan terjadi kesen­jangan antara alasan historis dan kekinian dalam ormas yang ada, juga akan mema­tikan ruang gerak dan peran masyarakat sipil.

Sementara ruang gerak dan peran masyarakat sipil semestinya diberi ruang dan peran yang luas untuk mewu­judkan negara yang   kuat, bersih dan manusiawi bagi masyarakatnya.

Ruang gerak dan peran masyarakat sipil ke depan semakin harus diperkuat dengan memberikan ruang publik yang bebas dan luas. Dengan ruang publik yang luas dan bebas, maka mereka akan mudah mengartikulasi hak-hak komunitas dan me­mainkan perannya dalam mengimbangi ketidak­mam­puan negara (rezim) dalam mengelola urusan publik.

Urusan publik seperti pembagian BLSM dan lain­nya, jika tidak ada masya­rakat sipil yang  mengawasi dan memberikan kritik terha­dap pemerintah, pasti peme­rintah akan menganggap apa yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan kepentingan ma­syarakat.

Ternyata, apa yang mereka kerjakan adalah untuk kepen­tingan mereka sendiri, bukan untuk meringankan beban masyarakat. Disinilah, arti penting peran masyarakat sipil bagi pemerintah, yakni untuk meluruskan niat dan program yang diduga bisa menjeru­muskan rakyat banyak.

Dalam perspektif apa pun, sesungguhnya negara tidak perlu mengatur aspirasi dan keinginan masyarakat. Karena bagi masyarakat, hidup ada­lah panggilan fitrah dan khalifah Allah. Artinya, tang­gung­jawab rakyat atau indi­vidu sebenarnya bukan kepada negara me­lainkan kepada al-Khalik. Karena ketika dila­hirkan, manusia  sudah mem­b­uat perjanjian dengan al-Khalik, bahwa ia akan me­nyembah dan taat akan aturan Al-Khalik (QS: Al-Akraf: 2 dan Arrum: 30).

Negara atau pemerintah hanyalah salah satu jembatan (bukan satu-satu jembatan) bagi rakyat untuk dapat mengaktualisasikan fungsi kodratinya sebagai hamba Allah SWT. Maka tidak ala­san kuat negara terus menerus mengatur dan mengekang rakyatnya. Karena pemerintah atau rezim bukanlah manda­taris Tuhan di  muka bumi, melainkan rakyat atau indivi­du itulah mandataris Tuhan.

Jika demikian apa alasan rezim atau negara demikian bernafsu untuk mengatur semua hajat hidup rakyatnya? Sementara ia bukanlah man­dat Tuhan, dan setiap yang diatur pemerintah selalu berujung pada kegagalan? Berbagai produk rezim Orde Baru ter­nyata gagal. Demi­kianlah seterusnya. Maka tidaklah terlalu urgen kalau persoalan ormas pun akhirnya harus di undang-undangkan. Kecuali ia merupakan cermin dari kega­galan negara dalam mengatur dinamika masyara­katnya sen­diri. Wallahualam. ***

 


UMAR NATUNA
(Pemerhati Masalah Sosial Keagamaan dan Pendidikan)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: