Minggu, 21 Desember 2014
Kewenangan Camat Diperluas PDF Cetak Surel
Senin, 15 Juli 2013 02:09

PERMINTAAN GUBERNUR

PADANG, HALUAN — Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno me­minta bupati/walikota memberi kewe­nangan lebih luas kepada camat. Terutama dalam hal perizinan, dan itu sudah diakomodir melalui Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan begitu pelayanan publik bisa berjalan maksimal.

“Kewenangan camat seharusnya diperluas. Sebetulnya, kewenangan pengeluaran perizinan dapat dilakukan oleh camat. Namun, masih banyak kepala daerah yang tetap mem­pertahankan agar perizinan tetap harus atas izin bupati/walikota. UU sudah memberi kewenangan, tapi masih ada saja kepala daerah yang tetap me­ngingin­kan izin itu. Ini tentu patut dipertanyakan,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada wartawan di Au­ditorium Gubernuran, akhir pekan lalu.

Dia mengatkan camat adalah perpanjangan tangan bupati/ walikota di wilayah kecamatan. Dimana camat diangkat oleh bupati/walikota  atas usul sekretaris daerah kabupaten/ kota  serta bertanggungjawab kepada bupati dan walikota melalui sekretaris daerah. Camat berkedudukan sebagai pembina pemerintah desa atau kelurahan.

“Memang ada informasi yang saya terima, keengganan  kepala daerah untuk mendelegasikan kewenangan pengurusan perizinan itu ke camat, terkait dengan  hitung- hitungan. Saya dapat kabar, untuk menanamkan investasi, harus bertemu  dulu dengan bupati/walikota. Kalau sudah begitu kan sudah tak betul,” ujarnya.

Menurutnya, untuk pengurusan perizinan tak perlu harus  izin walikota/ bupati. Karena sudah menyangkut hal teknis. “Itu urusan teknis, akan lebih baik diserahkan pada camat. Inikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Senada, Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setdaprov Sumbar, Syafrizal Ucok juga sepakat kewenang camat diperluas, agar pelayanan publik bisa berjalan maksimal. “Sejauh ini ada 10 kewenangan yang telah diberikan ke camat,” katanya.

Sepuluh kewenangan itu yakni menyangkut perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan , pengawasan, fasilitasi, penetapan, pengumpulan dan penyampaian informasi, kewenangan penyelenggaraan urusan serta ke­wenangan lain yang dilimpahkan .

“Kewenangan itu sebetulnya telah ada. Hanya saja, kewenangan itu baru setengah-setengah diberikan pada camat oleh bupati dan walikota. Seharusnya kewenangan tersebut, tak diberikan setengah- setengah,” ujarnya.

Dia mengatakan camat memiliki peranan stategis dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingga ke­wenangannya mesti lebih luas karena bersentuhan langsung dengan aktifitas masyarakat. (h/cw-sal)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: