Kamis, 02 Oktober 2014
Kejaksaan Tetapkan 9 Tersangka Korupsi PDF Cetak Surel
Selasa, 23 Juli 2013 02:33

HARI ADHYAKSA KE-53 DI PASBAR

Kejaksaan Negeri Simpang Empat menetapkan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi, namun belum satupun yang ditahan. Dari sembilan kasus itu, kerugian negara sekitar Rp9 miliar.

PASBAR, HALUAN — Ber­tepatan dengan  Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) RI, Kejak­saan Negeri Simpang Empat Ka­bupaten Pasaman Barat resmi menetapkan sembilan orang tersangka kasus ko­rupsi di Pasaman Barat. Tersangkanya ada yang dari birokrat yang aktif­ maupun rekanan (kon­traktor). Pe­nyidikan terhadap sembilan tersangka itu saat ini  masih berlangsung.

“Benar dari sembilan kasus yang sudah kita tingkatkan menjadi penyidikan, juga telah kita tetapkan sembilan tersangka, yang saat ini terus kita lakukan pemeriksaan,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simpang Empat, Idianto SH  didampingi Kasi Pidsus Erman Syafrudianto, Jaksa Ilham, dalam jumpa pers di ruang kerja Kajari di Simpang Empat, Senin (22/7) kemarin.

Kasus yang sedang disidik itu, beber Idianto, adalah dugaan korupsi pada pengadaan Pembangkit List­rik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dananya bersumber dari  APBD tahun 2010 dengan pagu dana Rp707 juta dengan tersangka inisial MN, mantan Kadis Pertambangan dan Energi, Pasbar. Tersangka kedua dalam kasus ini,  adalah AS rekanan kuasa direktur CV  Enge­ria.

Kasus kedua adalah dugaan korupsi dalam pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Talamau yang bersumber dari DAK tahun 2012, dengan pagu dana Rp2 miliar, tersangkanya inisial NW dkk, yang saat ini juga menjabat Kadis Perikanan dan Kelautan Pasbar.

Ketiga, dugaan koruspi dalam penyelenggaran keuangan sekre­tariat DPRD Pasbar tahun 2005-2006, dengan tersangka mantan Ketua DPRD Pasbar inisial AS.

Keempat, dugaan korupsi dalam pengadaan Mobnas  tahun 2010, dengan pagu dana Rp1,072 miliar, tersangkanya adalah inisial HT, kerugian negara seba­gaimana hasil pemeriksaan BPKP adalah 276.887.000.

Kasus kelima adalah, dugaan penyimpangan dalam kasus penga­daan kapal penumpang tahun 2010 dengan sumber APBD-P dengan  anggaran Rp600 juga  dengan tersangka MD, Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, dengan kerugian total los, atau tidak  bisa dimanfaatkan sama sekali kapal yang dibeli dimaksud.

Keenam kasus pengerjaan BBI Talamau tahun 2012 dengan ter­sangka konsultan pengawas, inisial EES.  Begitu juga Kuasa Direktur CV Lubrata Inovasi dengan ter­sangka inisial MC.

Kasus yang kedelapan penga­daan kapal penumpang tahun 2010 dengan  tersangka FS, Direktur PT Koja Bahari. Kasus kesembilan juga masih pengadaan Kapal Dinas Perhubungan tahun 2009 dengan tersangka HA Kuasa Direktur CV Nadira. “Kasus pengadaan kapal di Pasbar memang agak dominan,” kata Idianto.

Terkait dengan penyidikan, sembilan kasus yang saat ini sedang berlangsung, belum ada yang ditahan.

Walaupun, sembilan tersangka yang sudah ditetapkan pihak kejaksaan, namun tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru. “Ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya, mohon sokong dan dukung kami agar penegakkan hukum dan perbai­kan pelaksanaan keuangan negara ini agar lebih baik,” harap  Idianto.

Menurut Idianto, jika ditotalkan dari sembilan kasus tersebut, terdapat kerugian negara sekitar Rp9 miliar, sedangkan dalam beberapa tahun terakhir dari kasus korupsi  yang ditangani kejaksaan telah berhasil mengembalikan keuangan negara sekitar Rp1 miliar lebih.

Selain, telah menetapkan sem­bilan tersangka dalam beberapa kasus itu, pihak kejaksaan, kata Kajari, juga telah menangani sembilan kasus yang sedang ber­lang­sung, baik yang sudah inkrah maupun dalam proses kasasi.

Di antaranya, kasus Rizaluddin Tamar, yaitu perkara upaya suap terhadap Bupati Pasbar sebesar Rp10 juta yang sudah dieksekusi pada 6 Maret 2013 lalu. Selan­jutnya, kasus DAK pada Disdik Pasbar tahun 2009 dengan ter­sangka Agus­mar, Bakri Cs, dengan pagu dana Rp24 miliar, dan sejum­lah kasus lainnya yang sudah dipu­tus penga­dilan Tipikor Padang. (h/tim)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy