Jumat, 18 April 2014
Kemiskinan di Sumbar Masih Tinggi PDF Cetak Surel
Jumat, 20 September 2013 02:56

DATA BPS

Sebanyak 407.470 jiwa atau 8,14 persen penduduk Sumbar masih miskin. Perlu  reward bagi kepala daerah yang berhasil menanggulangi kemiskinan secara cepat dan tepat.

PADANG, HALUAN — Meskipun angka kemiskinan di Sumbar setiap tahun mengalami penurunan, namun jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih sangat tinggi, yakni mencapai 407.470 jiwa.

Hal itu seiring masih rendahnya penurunan angka kemiskinan di Sumbar, yang hanya mencapai 0,6 persen setiap tahunnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Sumbar mencapai 9,50 persen atau sekitar 430.024 jiwa. Tahun 2011, angka itu turun menjadi 9,04 persen dengan jumlah penduduk miskin 442.085 jiwa.

Kemudian pada tahun 2012 lalu, jumlah penduduk miskin berjumlah 404.736 jiwa atau kembali turun menjadi 8,19 persen. Lalu sampai pertengahan tahun 2013 ini, per­sentase penduduk miskin di Sumbar menurun menjadi 8,14 persen atau sekitar 407.470 jiwa.

Berdasarkan data dari BPS tersebut, dibandingkan dengan daerah perkotaan, tingkat kemis­kinan di Sumbar lebih banyak di daerah kabupaten. Tingkat kemis­kinan tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni 18,85 persen. Dan tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Sawahlunto sebesar 2,34 persen.

“Meskipun tinggi, namun angka kemiskinan Sumbar masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 11,37 persen. Selain itu, ber­dasarkan data yang dikeluarkan BPS tahun 2011 lalu, hanya 7 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dan 12 kabupaten/kota lainnya berada di atas rata-rata provinsi,” ujar Wakil Gubernur Muslim Kasim saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemis­kinan di Premier Basko Hotel, Kamis (19/9).

Dikatakan, penyebab kemis­kinan di Sumbar dipicu oleh terba­tasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan terhadap masya­rakat miksin masih lemah. Selain itu, berbagai penyebab lain dari luar juga sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat.

Seperti gejolak ekonomi yang diakibatkan inflasi, belum fokusnya program atau kegiatan penang­gulangan kemiskinan untuk mengin­tervensi RTS secara langsung.

Meskipun angka kemiskinan masih tinggi, namun kualitas kesejahteraan masyarakat Sumbar mengalami peningkatan. Berda­sarkan indeks garis kemiskinan pada 2010 lalu, pendapatan masya­rakat hanya sekitar Rp230.000 per kapita/bulan. Namun saat ini mengalami kenaikan menjadi Rp292.052 per kapita/bulan.

“Kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Termasuk tingkat pengangguran yang turun dari 6,95 persen pada 2010 menjadi 6,33 persen tahun ini. Artinya, pemerin­tah mendapat keberhasilan dalam menekan kemiskinan. Dengan demikian, kami optimis, pengang­guran dan kemiskinan bisa di atasi secara perlahan,” tuturnya.

Muslim Kasim juga menying­gung, untuk mengupayakan perce­patan penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah pusat perlu membuat, dan memberikan reward kepada kepala daerah yang berhasil menanggulangi kemiskinan secara cepat, dan tepat. Sehingga dengan adanya reward tersebut akan dapat memacu motivasi daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Agar memotivasi kepala daerah untuk untuk mempercepat penang­gu­langan kemiskinan di daerahnya, maka pemerintah seharusnya membuat, dan memberikan reward untuk kepala daerah yang berhasil, dan serius dalam memberantas, dan menurunkan angka kemiskinan daerahnya,” ujarnya. (h/wis)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: