Jumat, 22 Agustus 2014
Intervensi Sekutu Menuai Kutukan PDF Cetak Surel
Selasa, 22 Maret 2011 01:22

LAWAN IMPERIALISME

Caracas, HALUAN—“Hentikan serangan  terhadap Libya. Sangat gila. Ini kegilaan imperialis,” kata Chavez. Dia benar, dengan dalih apapun, serangan militer Amerika Serikat  dan sekutunya ke negara berdaulat, Libya, tidak dapat dibenarkan. Sejumlah   pemimpin  menyerukan agar dunia bersatu melawan dan menghentikan  imperialisme (modern)  yang  kini dipertontonkan AS dengan pongah.

Dari Caracas, Senin (21/3),  dilaporkan   Presiden Venezuela Hugo Chavez mengutuk se­rangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Dia menyebut serangan tersebut sebagai pengeboman membabi buta, tidak berdasar, dan hanya menyebabkan lebih banyak lagi pertumpahan darah. Sementara di Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam dan memerotes   intervensi asing dalam krisis politik di Libya.  Terkait se­rangan militer Amerika dan Nato  ke Libya,   Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin   menyebut sebagai “Tindakan  Washington yang  tanpa hati nurani”. Sebelumnya, badai protes  juga ditebar  Liga Arab,  Uni Afrika, Perdana Menteri China. Pemimpin Kuba. Tak hanya itu, para aktivis  di London, Berlin, Turki , dan  bahkan  di  kota  Los Angeles-Amerika sendiri, telah   turun ke jalan melancarkan aksi protes dan mengutuk intervensi militer ke Libya.

Presiden Hugo Chavez mengatakan, pemerintah AS hanya ingin menguasai minyak di Libya. “Serangan tersebut sebagai pengeboman membabi buta, tidak berdasar,”  tegas Chavez seperti dikutip As­sociated Press, Senin (21/3).

Dia memperingatkan Pre­siden Barack Obama jangan pernah mencoba melakukan intervensi yang sama di negara Amerika Selatan.  “Libya saat ini berada dalam serangan imperial. Tidak ada yang mem­benarkan hal ini,” tutur Chavez sambil memegang koran yang memuat gambar ledakan di halaman depannya.

“Pengeboman yang mem­babi buta. Siapa yang mem­berikan negara-negara tersebut hak untuk melakukan hal itu? Baik AS, Prancis, Inggris, maupun negara lainnya tidak memiliki hak untuk menjatuhkan bom,” kata Chavez.

Presiden Chavez mendesak  serangan udara dihentikan karena telah  membunuh  banyak rakyat sipil. “Korban warga sipil mulai bermunculan sekarang karena adanya pengeboman, 200-400 bom diluncurkan dari laut dan bom menghancurkan wi­layah di mana bom itu jatuh,” ujar Chavez.

Chavez juga mengulang lagi kecamannya terhadap motif serangan pasukan sekutu pim­pinan Amerika Serikat terhadap Libya. “Kami mengulang lagi pesan kami dari Venezuela, hentikan serangan  terhadap Libya. Sangat gila. Ini kegilaan imperialis.” Chavez berkali-kali menyebut Amerika Serikat sebagai “negara kerajaan”.

“Saya berharap revolusi terjadi di Amerika Serikat. Kita lihat apa yang mereka akan lakukan.”  Demikian  Chavez.

PBNU  Mengutuk

Sedangkant Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak intervensi asing dalam krisis politik di Libya. “PBNU mengutuk dan menentang keras intervensi asing dengan alasan apapun, lebih-lebih dalam ben­tuk tindakan militer,” kata  KH Said Aqil Siroj  seperti dikutip republika online, Senin.

Dikatakannya, tindakan militer dari negara-negara Barat, sekalipun didasarkan Resolusi PBB, akan melahirkan ke­kerasan, kehancuran in­frastruk­tur, dan pertumpahan darah, termasuk di kalangan masyarakat sipil. “Tindakan militer tersebut akan berakibat fatal untuk bangsa dan negara yang ber­sangkutan sebagaimana yang terjadi di Somalia, Afganistan, dan Irak, yang sampai sekarang tetap menyisakan problem politik di samping telah me­ngurangi kedaulatan negara-negara tersebut,” kata Said Aqil.

PBNU menyerukan agar penyelesaian krisis politik di Libya, Yaman, Bahrain, dan negara-negara Timur Tengah pada umumnya tetap dilakukan melalui cara-cara politik dan diplomatik, serta menghindari penggunaan tindakan militer. PBNU mengimbau kepada negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk Pemerintah Republik Indonesia, agar segera mengambil langkah bersama dan proaktif mengambil bagian dalam menyelesaikan krisis politik di negara-negara tersebut.

Pemimpin negara lainnya,   Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin pada hari Senin mengecam  apa yang disebut  “tren yang stabil” intervensi militer AS di seluruh dunia. Putin  menyebut “ Washington bertindak tanpa hati nurani atau logika.”

“Saya prihatin tentang kemudahan yang telah di­putuskan untuk menggunakan kekerasan,” kata Putin seperti dilansir AFP, Senin (21/3).

Perdana Mentri Rusia itu  mengingatkan betapa  AS telah melibatkan diri dalam konflik di bekas Yugoslavia, Afghanistan dan Irak, “Sekarang giliran Libya,” katanya. “Dan semua ini dengan kedok untuk melindungi kedamaian warga sipil. Di mana logikanya, di mana hati nura­ninya? Hal ini tidak sama sekali,” kecam  Putin.

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Afrika sebelumnya juga mendesak “penghentian segera” semua serangan setelah Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris melancarkan aksi militer. Uni Afrika juga minta per­lindungan terhadap warga-warga asing, termasuk warga Afrika yang tinggal di Libya.

Kendati   tidak tegas  soal  serangan militer asing ke Libya, dari Jakarta dilaporkan  Pe­merintah Indonesia me­nyerukan pentingnya per­lindungan warga sipil dan mengakhiri tindak kekerasan di Libya. “Sejak awal perkembangan situasi di Libya, Pemerintah Indonesia secara konsisten menyerukan agar masyarakat internasional mem­berikan per­lindungan ke­pada penduduk sipil yang tidak berdosa,” kata Men­teri Luar Negeri Marty Na­talegawa dalam siaran pers  Kemlu.

Pemerintah Indonesia me­nekankan, perlu diciptakan kondisi kondusif bagi proses politik yang demokratis dan damai di Libya, agar terhindar dari terjadinya lingkaran ke­kerasan dan konflik, dan agar rakyat Libya dapat menentukan masa depannya sendiri secara demokratis, kata Menlu.

Sedangkan Pemerintah Kuba mengecam intervensi militer asing dalam konflik dalam negeri Libya. Seperti di kutip kantor berita Xinhua, Minggu (20/3) malam, “Pemerintah Kuba mengecam intervensi militer asing dalam konflik dalam negeri Libya.”

Pemerintah Kuba juga men­-dorong dialog dan negosiasi, dan mendukung “hak yang tidak dapat dicabut warga Libya guna memutuskan nasib sendiri tanpa intervensi asing.”

Kementerian Luar Negeri Kuba menuduh negara Barat “atas terciptanya kondisi kon­dusif untuk agresi militer itu.”

Pihak berwenang Kuba me­ngatakan, intervensi tersebut “berarti manipulasi bersama dari Piagam PBB dan kewenangan Dewan Keamanan PBB, dan menunjukkan “standar ganda yang sesuai dengan tingkah lakunya.”

“Resolusi PBB 1973 yang diterapkan Kamis lalu oleh Dewan Keamanan,  tidak mem­beri wewenang apa pun dalam banyak serangan di wilayah Libya, yang berarti pelanggaran hukum internasional,” katanya. (d/ant/kcm/bbc)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: