Senin, 22 September 2014
Transparansi pada Proses Tender Proyek PDF Cetak Surel
Rabu, 23 Maret 2011 01:43

Ketentuan tentang lelang proyek pemerintah dengan cara elektronik sudah tertuang dalam UU No.11/2008. Tetapi nampaknya masih diperlukan beberapa waktu lagi untuk sosialisasi sehingga semua proyek pemerintah sudah dapat ditenderkan dengan cara yang lebih fair dan adil.

Pelaksanaan tender seperti itu kemudian dikenal dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Ia diharapkan dapat menjadi sistem yang efisien, transparan dan akuntabel. Tapi rupanya tidak semua pihak senang dengan kehadirannya. Pada beberapa provinsi di Indonesia, mereka yang tidak senang ini berupaya untuk mencegah pendirian LPSE atau menggagalkan proses pendaftaran di LPSE.

Tentu saja mereka yang tidak menghendaki itu adalah yang biasa bermain kotor dalam proses pelalangan. Baik peserta tender maupun panitia tender. Dengan sistem elektronik ini tidak dimungkinkan lagi adanya ‘negosiasi’ antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek. Kebiasaan selama ini bahwa yang menang tender adalah itu-itu saja karena ada ‘itu-itunya’ bisa dicegah.

Bahkan ada pengusaha yang sudah 10 tahun ikut tender berbagai kegiatan pemerintah, namun tak pernah sekalipun memenangkannya. Padahal tak sedikit pula uang yang dikeluarkan untuk sogoknya. Tetapi, sejak diberlakukan LPSE, mereka dapat memenangkan sejumlah tender proyek.

Praktek yang agak lazim dilakukan untuk menafikan keberadaan LPSE adalah dengan memasukkan dokumen terburu-buru sekitar 3 jam sebelum pendaftaran ditutup. Karena tak terlayani dengan baik, maka muncul lah komentar yang menyudutkan LPSE.

Padahal LPSE juga dimaksudkan untuk menghindari sejauh mungkin keterlibatan para pejabat termasuk kepala daerah terlibat kongkalingkong dalam pelaksanaan proyek. Kebanyakan kasus hukum yang menjerat 17 gubernur dan 128 bupati/walikota di Indonesia, berawal dari kisruh pengadaan barang dan jasa. Karena itu seharusnyalah para kepala daerah sangat berkepentingan dengan hadirnya LPSE ini. Pemenang tender adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat, bukan karena kedekatan atau hubungan dekat lainnya yang kemudian bisa menjerumuskan pejabat pemegang kuasa anggaran, penanggungjawab proyek dan para Kepala SKPD sampai ke Kepala Daerah.

Lihat saja faktanya selama kurun waktu 2005-2009, KPK mencatat sedikitnya terdapat 2.100 kasus yang disampaikan ke lembaga ini terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa. KPK telah menangani 50 perkara dengan nilai proyek 1,9 triliun, potensi kerugian negara 35% atau 700 miliar, dan modus operandi 94 persen kasus Penunjukan Langsung (PL) dan 6 persen kasus pengelembungan harga.

Dengan LPSE, penghematan bisa dilakukan, seperti efisiensi waktu, hemat ATK, transparansi dan penghematan anggaran. LPSE mempersempit peluang korupsi.Sumbar sendiri termasuk provinsi motivator pendirian LPSE di negeri ini bersama Provinsi Jawa Barat,  Jawa Timur, Gorontalo dan Kalimantan Timur. Data yang dimilikinya, LPSE di Sumbar berkembang dengan baik. Seluruh daerah kabupaten/kota di Sumbar tercatat sudah melaksanakan LPSE. Daerah terakhir yang akan diresmikan LPSE-nya adalah Kabupaten Mentawai, Kamis (24/3).

LPSE juga mendidik pengusaha untuk profesional dan mulai memahami teknologi informasi karena LPSE adalah berbasis internet. Dengan demikian sudah tidak zamannya lagi pengusaha dengan administrasi dalam kantong. Mereka harus menempatkan orang-orang yang profesional di perusahaannya. Selama ini yang justru menggerogoti keuangan negara itu adalah mereka yang tidak mau transparan dan tak mau bersaing secara fair sehingga mencari jalan pintas dengan sogokan dan mark-up harga.***

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: