Founding fathers Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara (baca: demokrasi Pancasila) digali dari khasanah budaya bangsa yang merupakan kesatuan dari cipta, rasa, karsa dan pengalaman Bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan. Pluralitas yang melingkupi kehidupan masyarakat dijadikan sebagai kekayaan yang harus dilestarikan dan menjadi kekuatan bangsa, sehingga dengan semangat kebersamaan dan keberagaman akan terwujud kemerdekaan yang bersifat komprehensif.

Sebagai bangsa yang besar dan bhineka, Indonesia men­jadikan demokrasi Pancasila sebagai acuan dalam men­jalani kehidupan dalam kon­teks berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sudah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan butir-butir Pancasila, diharapkan di dalam prak­tiknya juga sejalan dengan yang telah digariskan dalam pem­bukaan dasar negara tersebut. Pertanyaan, bagaimana rele­vansi demokrasi Pancasila dengan konteks kekinian di Indonesia?

Tulisan ini mencoba untuk meretas konsep demokrasi dan penerapannya di Indo­nesia. Selama ini yang kita fahami sebagai bagian dari entitas bangsa, demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Konsep demokrasi yang sudah diajarkan sejak menduduki jenjang sekolah dasar tersebut seolah menina bobokan kita bahwa de­mok­rasi adalah hal yang paling ideal dalam penerapan berne­gara, sehingga terkadang kita lupa dengan “penderitaan” yang kita alami akibat “de­mok­rasi” di Indonesia.

Demokrasi Politik Sete­ngah Hati di Indonesia

Robert Dahl (1971), men­jelaskan bahwa sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang benar-benar atau hampir mutlak bertanggungjawab kepada semua warga negaranya. Dalam pandangan klasik de­mokrasi adalah aspek yang selalu rapat dengan politik dan praktik politik pada suatu negara. Demokrasi dalam suatu negara mengacu kepada pelak­sanaan Pemilu, atau demokrasi tidak jauh dari upaya peme­rintah dalam mewujudkan ma­syarakat dari yang belum de­mokratis menuju rakyat yang de­mokratis—memaksimalkan per­kembangan diri setiap individu.

Merujuk pada pendapat Dahl demokrasi adalah suatu sistem atau kebijakan yang bertanggung jawab penuh ter­hadap seluruh warga negara, responsibilitas itu mencakup seluruh aspek bukan terbatas pada aspek politik saja.

In­donesia dewasa ini melakukan praktik demokrasi yang meng­gerus nilai-nilai kompre­hen­sivitas kehidupan bernegara. Elit pemerintah atau penguasa terpaku pada persoalan politik dan kekuasaan, sehingga de­mok­rasi dipahami sebagai demokrasi prosedural dan dalam imp­lementasi kehidupan politik juga tidak jauh dari “kepen­ti­ngan” oknum yang tidak ber­tanggungjawab terha­dap rak­yat.

Belakangan ini tidak sedikit ekspos tentang karut marut kondisi bangsa yang digulirkan oleh berbagai media, mulai dari kasus hukum (Korupsi, Kolusi Nepotisme), kemudian politi­sasi susu formula, kebijakan dan aturan kehidupan beragama (kasus Ahmadiyah), pelaksa­naan Pemilu kada di sejumlah daerah yang penuh dengan kekisruhan sampai dengan sesumbar wikileaks (media asing) tentang “kebobrokan” yang dilakukan oleh peme­rintah Indonesia, merupakan ekses dari praktik demokrasi yang keliru atau barangkali tidak tepat diterapkan di Indonesia. Kecolongan jaringan nar­koba dan terror bom senantiasa mengancam stabilitas dan integritas bangsa apabila peme­rintah tidak segera bertindak kongkret untuk mengatasi semua persoalan tersebut.

Kesibukan pemerintah da­lam membahas koalisi ataupun oposisi sampai dengan reshuffle cabinet sungguh memiriskan hati rakyat Indonesia, seolah yang dihadapi oleh pemerintah ha­nyalah “bagi-bagi kekuasaan” dan atau kehancuran dan keka­lahan dalam mempertahankan kekuasaan. Mungkin mereka lupa bah­wa semua yang mereka dapat­kan adalah amanah yang dibe­rikan oleh rakyat yang tengah mereka lukai hati dan lahirnya. Demokrasi di Indonesia hari ini terkesan sebagai jargon dan tidak meresap secara substansial pada setiap diri bangsa In­donesia. Perlu sentakan bagi kita bersama, benarkah kita memerlukan demokrasi?

Demokrasi Sekolah

Demokrasi adalah sesuatu yang tegas dan konsisten. Sosiolog Musni Umar me­ngatakan bahwa budaya In­donesia tidak cocok dengan demokrasi, lebih lanjut relatif rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia tidak mendukung penerapan demokrasi yang baik apalagi jika dikaitkan dengan penerapan hukum kemudian juga kebijakan bidang ekonomi dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu perlu dila­kukan upaya untuk lepas dari bahaya kehancuran demokrasi, ja­ngan sampai lagi-lagi persoalan di Indonesia diselesaikan dengan pemunculan “cara” baru atau sistem yang berbeda dari sebelumnya—akan sulit jika demokrasi (baca: demok­rasi Pancasila) harus diper­debatkan dengan sengit.

Musni Umar lebih lanjut menjelaskan, bahwa hal yang paling penting untuk dilak­sanakan saat ini adalah demok­rasi pendidikan terutama di  bangku pendidikan seperti sekolah. Meskipun sudah diatur bahkan dijamin di dalam UUD 1945 bahwa setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, se­pertinya perlu penegasan lagi bahwa demokrasi pendidikan itu sangat penting untuk dite­rapkan.

Dewasa ini di Indonesia pendidikan sangat mahal. Kapitalisme pendidikan terjadi di mana-mana, biaya pen­didikan yang mahal harus berbanding lurus dengan tingkat pendapatan seseorang. Peme­rintah seolah menutup mata dengan kondisi seperti ini. Setiap tahun terjadi kasus anak putus sekolah bahkan anak yang bunuh diri karena malu orang tuanya tidak mampu melunasi SPP. Sangat miris jika hal ini dibiarkan berlarut-larut.

Demokrasi adalah milik orang-orang yang cerdas dan berpendidikan. Oleh sebab itu semua orang harus mengenyam pendidikan dengan baik. Bah­kan kalau tidak hati-hati praktik kebijakan pendidikan juga mengancam demokrasi. Pem­berlakuan UU BHP di Indo­nesia disinyalir sebagai salah satu bentuk penerapan kapi­ltalisme pendidikan.

Kemudian pemahaman bahwa pendidikan adalah proses mendapatkan ilmu pengetahuan melalui bangku sekolah formal juga menggerus nilai-nilai demokrasi pendidikan itu sendiri. Bahwa kemudian keberhasilan pendidikan juga dilihat dari kuantitas jumlah ijazah atau sarjana yang diha­silkan merupakan bentuk procedural pendidikan semata. Maka penting untuk mewu­judkan demokrasi pendidikan dalam makna sebenarnya.

Pertama, pendidikan dapat dilakukan di mana saja tidak harus di sekolah, artinya setiap orang termasuk orang miskin juga wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Sebenarnya hal ini telah dilakukan oleh beberapa LSM namun sasarannya tidak luas dan pemerintah harus me­ngatasi persoalan tersebut. Kedua, ke­bu­da­yaan juga harus men­dukung pelaksanaan pen­didikan. Jika terdapat nilai-nilai yang akan mendistorsi sema­ngat seseorang dalam menge­cap pendidikan maka harus ditindak tegas (maintenance), termasuk budaya konsu­meris­me yang dipicu oleh kapi­talisme ekonomi di Indonesia, misalnya keberadaan mall, siaran TV, globalisasi dan lain sebagainya.

Ketiga, aspek regulasi, setiap kebijakan atau aturan yang terkait dengan pendidikan tidak menimbulkan persepsi bahwa aturan tersebut menindas pelaksanaan demok­rasi pendidikan, misalnya jam pelajaran di sekolah atau beban sks di perguruan tinggi yang terlalu besar sehingga peserta didik hanya terpaku pada target statistical bukan target perpa­duan kualitas ilmu dan etika.

Demokrasi pendidikan (baca: demokrasi sekolah) hakikatnya akan menghasilkan pendidikan yang baik, karena pendidikan yang baik akan menciptakan manusia yang mampu memahami makna kekuasaan (termasuk ke­kua­saan politik, ekonomi, hukum, dll) sehingga demokrasi dapat diterapkan dengan baik. Pen­didikan sebenarnya sebagai tempat membahas persoalan politik dan kekuasaan, lebih jauh pendidikan meyakini dan mempertegas keberadaan ma­nu­sia termasuk dalam meraih cita-cita mereka di masa de­pan—kehidupan yang lebih sejahtera.

NORA EKA PUTRI
(Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNP)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview