Sabtu, 01 November 2014
Netralitas PNS Anggota Korpri PDF Cetak Surel
Rabu, 30 Maret 2011 02:23

Pada waktu pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat pada 25 Maret 2011 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Diah Anggraini, salah satu yang menjadi penekanan dari Ketua Umum adalah menyangkut netralitas PNS sebagai anggota Korpri. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga mengulas hal ini dalam pidato sambutannya.

Netralitas PNS sebenarnya telah merupakan tekad dari Pemerintah semenjak dimu­lainya era reformasi dengan dikeluarkannya PP Nomor 5 Tahun 1999 yang disem­purnakan dengan PP No  12 tahun 1999 yang antara lain memuat tentang larangan terhadap PNS  untuk menjadi pengurus dan anggota partai politik. Materi ini dimuat pula pada UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian seperti tertera pada pasal 3 ayat (3) yang berbunyi: “Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.”

 

Selanjutnya dengan Pera­turan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004  tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dise­butkan pada pasal 2 ayat (1) yang bunyinya: “Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”, sedangkan pada ayat (2) berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.”

Dalam pelaksanaan Pemi­lihan Kepala Daerah, Menteri PAN telah mengeluarkan Surat Edaran no.SE/08.­A.M.PAN/5/2005, antara lain disebutkan PNS dilarang terlibat dalam kegiatan untuk mensukseskan salah seorang calon Kepala Daerah, seperti kampanye, menggunakan fasilitas jabatan untuk ke­pentingan salah seorang calon dan membuat keputusan yang menguntungkan salah seorang calon.

Dari apa yang dikemukkan di atas terlihat dengan jelas bahwa berbagai aturan telah menggariskan bahwa PNS “wajib” netral dari kegiatan politik praktis, baik dalam pemilihan calon calon legis­latif, pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah. Namun dalam ke­nyataannya, masih banyak dari PNS yang dijadikan “Tim Sukses” sungguhpun dalam bentuk tersembunyi atau secara diam diam. Mereka mau melaksanakan pekerjaan itu ada yang betul betul merupakan kata hatinya, tapi yang paling banyak ialah karena berharap akan imbalan nantinya ataupun karena “keterpaksaan”dan “dipaksa”.

Netral dalam pengertian awam  “tidak punya warna” atau “putih bersih”, karenanya dia bisa berwarna kalau diwar­nai, sebaliknya apabila tidak, maka dia akan tetap putih bersih dan mempunyai karak­ter sendiri yang tidak me­ngikuti pewarnaan dari yang lain. Artinya dalam keadaan netral ada kebebasan untuk mewarnai sendiri, memilih sendiri apa yang diinginkan, hanya diri sendiri yang tahu. Netral, bukan pula selalu sama dengan tidak melakukan pilihan yang sering disebut “golongan putih” atau “tidak mau tahu” ataupun “apa­tisme”. Justru itu, pengertian netral.

untuk PNS atau anggota Korpri adalah “tidak me­mihak pada salah satu kelom­pok dalam hal ini partai politik tertentu, orang per­orangan yang akan men­duduki jabatan politik, namun menggunakan hak memilih sesuai dengan hati nuraninya dalam pemi­lihan umum,  dan tidak diskri­minatif di dalam memberikan pelayanan ke­pada masya­rakat”.

Dengan demikian net­ralitas PNS atau anggota Korpri dapat terwujud dalam 2 aktivitas yaitu pada aktivitas politik baik pada pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan umum eksekutif seperti pemilihan presiden dan kepala daerah. Selanjutnya juga pada aktivitas pelayanan, yaitu memberikan pelayanan yang sama kepada setiap orang yang membutuhkan pelayanan, tanpa memandang tentang statusnya. Netral bukan menghilangkan “lo­yalitas”.

Seorang PNS dituntut untuk loyal, namun dalam pengertian ini loyalitas bukan ditujukan pada” kelompok tertentu” apalagi pada “orang tertentu”, tetapi loyalitas hanyalah kepada pemerintah (yang syah), bangsa dan nega­ra yang berdasarkan kepada Pancasila dan UU D 1945.

Dalam perwujudannya PNS hanya dapat menjalankan pekerjaan kalau pekerjaan tersebut untuk kepentingan kelancaran pemerintahan sesuai dengan peraturan perun­dangan, juga kalau untuk kepentingan bangsa dan nega­ra, bukanlah untuk kepen­tingan subjektif dari seseorang walaupun yang bersangkutan adalah pimpinan. Dalam hal ini, loyalitas tidaklah hanya diukur dari segi kepatuhan seseorang pada pribadi pim­­pi­nan, tetapi kepa­tu­hannya menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan kepadanya, serta ketaatannya dalam men­ja­lankan dan menegakkan peraturan perundangan.

Netralitas PNS sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi uta­manya adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: Pertama dengan netralitas, PNS tidak lagi terganggu dengan pekerjaan        pekerjaan yang diluar tugas dan tanggung jawabnya, se­hingga lebih dfokus pada pekerjaannya.

Kedua, PNS  merasa lebih aman bekerja, punya kepas­tian masa depan dimana ter­gantung kepada hasil kerja dan prestasi kerjanya, tidak ada lagi faktor-faktor subjektif yang tidak punya standar yang pasti.

Ketiga, PNS akan berkom­petisi secara sehat dalam menghasilkan prestasi, sehing­ga akan muncul inovasi baru dalam menyelesaikan suatu persoalan ataupun guna me­lan­carkan penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, pemberian pela­yanan akan lebih baik, karena tidak ada lagi sikap sikap yang diskriminatif ataupun adanya intervensi tertentu dalam memberikan pelayanan.

Belum Sepenuhnya Netral

Secara umum  kenapa netralitas PNS atau anggota Korpri itu masih belum sepenuhnya dapat dijalankan?

Penyebabnya  berasal dari faktor internal, dan faktor eksternal. Internal adalah yang menyangkut PNS sendiri berupa: Pertama, kebiasaan bahkan sudah menjadi bakat seseorang untuk selalu ingin terlibat dalam kegiatan ke­giatan politik praktis, ke­mungkinan karena terlalu lama berkecimpung di orga­nisasi politik ataupun memang telah merupakan pendirian yang dianutnya.

Kedua, kurang percaya diri, kemungkinan karena tidak memiliki kemampuan baik dari segi pengetahuan ataupun ketrampilan yang dimilikinya, artinya tidak profesional.

Ketiga, ambisi yang besar untuk memperoleh jabatan tertentu, sehingga diharapkan dengan pemihakan ini akan diperoleh imbalan berupa jabatan yang akan diduduki.

Keempat, solidaritas yang kurang sesama PNS, sehingga masing masing PNS menye­lamatkan diri masing-masing, yang dikenal dengan istilah “SDM” (selamatkan diri masing masing), ataupun juga terdapat “dendam” di antara PNS.

Kelima, primodialisme berupa hubungan keke­luar­gaan, kedaerahan, kepentingan materi, kesukuan dan se­jenisnya.

Penyebab eksternal yaitu diluar diri PNS, berupa: Pertama, kebiasaaan atau kebijakan masa lalu yang cukup lama mempengaruhi pemikiran bahkan sikap dari PNS, yaitu adanya istilah monoloyalitas pada kelompok tertentu, bahkan kepada orang tertentu. Kedua, terdapat provokasi bahkan ancaman kepada PNS oleh pimpinan ataupun orang-orang yang ditugaskan pimpinan untuk mengajak PNS agar memihak. Ketiga, janji janji yang dilem­parkan atau yang diutarakan oleh seseorang atau seke­lompok orang kepada PNS.  Keempat, masih lemahnya pengawasan dari yang berwe­nang terhadap yang mela­kukan pelanggaran aturan tentang netralitas ini, dan kurang tegasnya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Kelima, pemanfaatan pera­turan perundangan oleh pe­jabat pembina kepegawaian untuk menggunakan PNS bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Untuk mengatasi hal ter­­se­but, maka kedepan lang­kah yang mungkin dapat ditempuh dalam rangka me­­­me­lihara dan mem­per­tahankan Netralitas PNS tersebut antara lain: 1). Segera dilakukan revisi ter­hadap pasal 1 angka 4 dan 5 Undang undang No 43 tahun 1999  tentang Pokok pokok Kepe­gawaian yang menye­butkan bahwa Pejabat pembina kepe­gawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur dan pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota, disejalankan dengan pasal 122 ayat (4)  dan pen­jelasan angka 8 Undang-Un­dang No 32 tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah. Pasal 122 ayat (4), berbunyi: Sekre­taris Daerah karena kedu­dukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerah­nya. Pada Penjelasan angka 8 berbunyi: Berdasar­kan prin­sip dimaksud maka pembina kepegawaian daerah adalah pejabat karier tertinggi pada pemerintah daerah.

Perlu diketahui bahwa pejabat karier tertingi pada pemerintah daerah tersebut adalah Sekretaris Daerah.

2). Sekretaris Daerah hendaknya diangkat dari pegawai yang benar-benar kompetensi dan profesinalnya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan latar belakang pengetahuan, keterampilan, track record dan penga­laman­nya di bidang administrasi dan manajemen pemerintahan. 3). Menghilangkan intervensi pejabat politis dalam menem­patkan PNS  pada seluruh tingkatan eselonering disetiap unit kerja (SKPD).

4). Mutasi, rotasi, demosi maupun hukuman sampai kepada pemberhentian ha­ruslah didasarkan pada pertimbangan objektif dan rasional yang didasari oleh kriteria yang ditetapkan dalam undang undang dan peraturan pemerintah.

5). Apabila ada PNS yang menang dalam perkara yang diajukan pada PTUN yang menyangkut status, kedudukan dan hak PNS, hendaknya wajib dieksekusi atau dilaksa­nakan, dan kalau tidak dilak­sanakan maka pejabat yang ditugaskan unutk meng­ekse­kusi tersebut diberi sanksi. 6). Pengawasan yang lebih ketat terhadap ketentuan mengenai netralitas PNS ini, sekaligus pemberian sanksi yang tegas, adil dan tidak diskriminatif bukan hanya bagi PNS, tapi juga bagi mereka/orang yang mem­pengaruhi PNS  untuk tidak berbuat netral.

7). Dibuat lagi aturan, bahwa pejabat incumbent yang mencalonkan diri untuk men­jadi kepala daerah harus mengundurkan diri semenjak resmi menjadi calon.

Guna mewujudkan apa yang dikemukakan diatas memang diperlukan kerja keras dan perobahan pola pikir (mind set)  dan kesatuan tindakan sejak dari pusat dan daerah baik legislatif maupun eksekutif termasuk para elit pemerintahan dan politik.

Tentunya juga para PNS haruslah merobah pola pikir dan perilaku yang selalu meng­gan­tungkan diri kepada se­seorang atau kelompok tertentu bahkan tidak percaya diri, kepada yang mandiri dan profesional.

Kuncinya, tidak ada sesua­tu yang berat asal ada kem­auan dan kemampuan untuk itu, tidak hanya dalam bentuk kata kata atau tulisan, tapi dibuktikan dalam kebijakan dan tindakan. Semoga.

 

RUSDI LUBIS

(Mantan Sekda Provinsi Sumatera Barat)

Comments (1)Add Comment
0
tanya
written by string, November 29, 2012
apakah seorang Pegawai Negeri harus-mengikuti keanggotaan organisasi Korpri?
apakah TNI/ POlRI termasuk Pegawai Negeri?
apakah diwajibkan bagi TNI/ POLRI menggunakan Seragam Korpri??
sekaligus dengan dasar-rujukan undang-undangnya?

Write comment

busy