Pergesekan kepentingan di apa yang belakangan disebut Sekretariat Gabungan makin terasa akhir-akhir ini. Terutama kalau terjadi serangan terhadap Presiden SBY di parlemen. Partai-partai yang berkoalisi untuk mendukung SBY –PD-PG-PPP-PAN-PKB-PKS dan lainnya seperti terpancing untuk ikut mengeroyong pemimpin koalisi yakni PD.

Tak ayal pergesekan itu sampai menjadi panas salah satunya. PD merasa dikerjai oleh anggota-anggota koalisi yang sebelumnya sudah berikrar untuk saling membantu. Tapi nyatanya yang terjadi adalah munculnya wacana-wacana yang merisaukan para pemimpin koalisi. Sekutu terdekat PD yakni PAN pun kadang tak tahan pula untuk tidak ikut nimbrung dalam riuh rendahnya serangan ke kubu pemerintah.

PKS anggota Setgab  itu mencuatkan isu poros tengah. Katanya untuk jadi penyeimbang hegemoni PD dan Golkar dalam Setgab. Isu poros tengah adalah isu yang di masa Presiden Habibie sempat muncul dan menjadi penentu di parlemen. Sepertinya isu itu akan kembali diulangi oleh para politisi terutama PKS. Pada 1999, koalisi poros tengah pernah hadir dalam perpolitikan Indonesia dan bahkan telah berhasil meme­cahkan kebekuan politik ketika itu antara kubu BJ Habibie dan kubu Megawati Soekarnoputri. Poros tengah kemudian berhasil menjadikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai orang yang dite­rima kedua belah pihak sehingga terpilih menjadi pre­siden Republik Indonesia.

Akankah isu koalisi poros tengah sekarang ini akan mengkristal dan kemudian menjadi alternatif politik di te­ngah ketidakseimbangan politik yang terepresentasikan di parlemen? PKS sendiri sebagai penggagas kemudian mengajak partai-partai menengah lainnya di Setgab untuk bergabung, bahkan berkomunikasi pula dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang notabene merupakan partai oposisi.

Apa yang dilakukan PKS di atas setidaknya menyiratkan dua hal. Pertama, si­tuasi tersebut agaknya dilatarbelakangi adanya kekecewaan di kalangan partai anggota Setgab khususnya partai-partai menengah. Salah satu faktor kekecewaan tersebut, seperti yang ditegaskan salah seorang elite PKS, adalah adanya dominasi Demokrat dan Golkar dalam menyikapi berbagai kebijakan.

Dalam ungkapan lain, Setgab dikerdilkan fungsinya oleh kedua partai tersebut menjadi hanya sebagai stempel kebijakan pemerintah. Sementara itu, partai-partai menengah jarang sekali dilibatkan. Sering kali Setgab memutuskan suatu kebijakan secara tertutup dengan hanya melibatkan Demokrat dan Golkar. Dalam situasi seperti ini, partai-partai menengah hanya diminta persetujuannya saja. Ini, misalnya, terjadi pada kasus RUU DIY di mana anggota Setgab diminta mendukung usulan pemerintah itu.

Kedua, fenomena ini memperlihatkan bahwa koalisi partai pendukung SBY-Boediono memang sangat rentan, karena lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik pragmatis. Koalisi yang kuat sesungguhnya harus didasarkan pada kesamaan idelogis dan program, sehingga kohesivitas yang dibangun betul-betul rekat dan tidak mudah goyah.  Sayangnya, orientasi kekuasaan jauh lebih menonjol dalam koalisi pendukung SBY-Boediono. Untuk itu, ketika persoalan kekuasaan tersebut mendapat ancaman, pihak-pihak yang terancam akan segera bereaksi keras. Bagaimanapun, isu perombakan kabinet (reshuffle) sampai saat ini belum mereda sehingga cukup menghantui partai-partai menengah di dalam Setgab. Apalagi sejumlah menteri dari partai-partai tersebut dipandang berbagai kalangan tidak lagi layak mendampingi SBY sampai 2014.

Kecenderungan ini berbeda dengan yang dialami Golkar. Partai beringin ini memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat terhadap Demokrat.  Namun, memprediksi bahwa fenomena di atas akan berakhir dengan munculnya koalisi poros tengah mungkin terlalu jauh. Agaknya keinginan itu sulit terwujud. Apa yang dilakukan PKS sesungguhnya lebih merupakan manuver politik dalam rangka menaikkan daya tawarnya di hadapan Demokrat. Lagi-lagi orientasi kekuasaan yang menjadi pertimbangan utamanya.***

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview