Rabu, 23 April 2014
Alih Fungsi Hutan Lindung Berisiko Banjir Bandang PDF Cetak Surel
Rabu, 12 Januari 2011 02:02

Dampak Negatif Otonomi Daerah

Bila dicermati saat ini pengelolaan hutan lindung belum terorganisir dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur pengelolaan hutan lindung sebagai bentuk tindak lanjut dari otonomi daerah. Tentu saja, kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan PP Nomor 6 tahun 2007.

Tampaknya, di tingkat pe­merintahan daerah, konsep kesatuan pengelolaan hutan lindung masih sebatas wacana. Pengelolaan hutan lindung belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Akibatnya, tingkat kerusakan hutan lindung sangat tinggi karena dikonversi menjadi peruntukan daya guna lahan lainnya. Konversi hutan dikesankan untuk kepentingan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengembangan wilayah.

 

Kondisi demikian itu—banyaknya hutan lindung yang dikonversi demi mengejar target PAD—terungkap dalam perte­muan Forum DAS dan Pakar Tingkat Nasional dengan mengu­sung tema “Penguatan Peran Forum DAS dan Pihak Penge­lolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dalam Rangka Men­dukung Penanaman Satu Miliar Pohon” yang diadakan oleh Kementerian Kehutanan di Jakarta pada 19-20 Oktober 2010 yang lalu.

Kenyataan itu diperparah lagi oleh pemberdayaan UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Kewenangan Daerah, Kabupaten, Kota untuk me­ngurus daerahnya sendiri sangat menjadi besar. Kewenangan tersebut termasuk pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana tercantum pada pasal 17 dan pasal 18. Kewenangan itu dija­dikan semacam pemicu untuk daerah yang bersangkutan pening­katan pendapatan daerah yang mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan DAS Belum Fokus

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai bagian dari pembangunan wilayah sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terkait. Misalnya, antara lain ditunjukan dengan belum adanya keterpaduan antarsektor, dalam mengkaji karakterikstik DAS. Sedangkan hamparan wilayah DAS lintas kecamatan, kabupaten, provinsi dan bahkan lintas negara. Di sampaing itu, partisipasi masya­rakat yang belum optimal dalam pengelolaan DAS yang berujung pada kerusakan DAS yang semakin mengkhwatirkan.

Bencana alam yang tidak kunjung reda yang melanda negeri ini yang berdampak pada kerusakan lingkungan telah menjadi keprihatinan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun oleh dunia internasional. Hal ini ditandai dengan mening­katnya bencana alam yang dirasakan, seperti bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan yang semakin meningkat. Ren­dah­nya daya dukung DAS sebagai suatu ekosistem diduga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam yang terkait dengan air (water related disaster) tersebut.

Kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumber daya alam sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurang keterpa­duan antarsektor, antarwilayah hulu-tengah-hilir, terutama pada era otonomi daerah yang pengelo­laan sumber daya alam pada DAS lebih diorientasikan pada peran economic developmet dan me­nga­baikan wawasan lingkungan, sumberdaya alam ditempatkan sebagai sumber PAD.

Dengan adanya peluang pemanfaatan sumber daya alam tersebut, menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan ruang. Perubahan ini sering mengu­tamakan pertimbangan analisis ekonomi dari pada kepentingan lainnya. Hal ini menjadi masalah pada dareah antara hulu dan hilir ataupun perbatasan antarka­bupaten, maupun antarprovinsi bahkan mungkin antarnegara, jika peruntukan ruang tersebut berbe­da. Sementara kondisi biofisiknya sama, seperti kawasan hutan, di perbatasan wilayah administrasi diperuntukan seba­gai hutan lindung yang secara nyata tidak memberikan pening­katan penda­patan daerah. Sedang­kan dihilir DAS atau diperbatasan wilayah administrasi lainnya yang berada di hilirnya diperuntukan sebagai hutan produksi. Areal peruntukan lainnya sangat menguntungkan karena bernilai ekonomi. yang dapat mening­katkan pendapatan daerah.

Problema lainnya adalah pemanfaatan ruang pada daerah hulu tidak seirama dengan daerah hilir. Dimana hulu DAS yang seharusnya lebih banyak dipe­runtukan ke fungsi lindung akan tetapi karena tuntutan ekonomi, maka peruntukan berobah jadi kawasan hutan produksi maupun kawasan budi daya. Kenyataan ini menyebabkan daerah hilir menerima risiko dari aktivitas daerah hulu.

Kawasan hilir sering banjir dan kekeringan sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Risiko penurunan kualitas lingku­ngan ini bisa berakibat lebih luas dan menyangkut berbagai sektor, seperti sektor usaha budi daya pertanian,, perdagangan, trans­portasi dan sebagainya. Seperti sektor per­tanian diindikasikan dengan terjadinya  panen tidak berhasil akibat banjir atau keke­ringan, begitu juga sektor perda­gangan akibat terhambatnya sistem transportasi maka berdam­pak meningkatnya harga barang dan jasa.Pada umumnya orang  me­nyangsikan air merupakan produk hutan, walau alam menunjukkan, seiring dengan berkurangnya luas tutupan hutan dan bertambahnya DAS kritis. Semakin kering air di musim kemarau dan semakin sering banjir di musim hujan. Kondisi ini diperparah dengan belum dilindunginya hutan lindung sebagai pengatur tata air yang di­tunjukkan oleh tumpang tin­dihnya kebijakan dan kurangnya sinergis antara pemangku kepen­tingan dalam pengelolaan DAS yang berujung terjadi banjir dimama mana. Terakhir bencana banjir bandang di Wasior Papua Barat dan yang mengorbankan lebih seratus jiwa terenggut nyawa dari tubuh yang nestapa, korban luka , harta, rumah, gedung, mobil, hutan, kebun, ternak dan lain lainnya, serta ribuan pendu­duk yang harus direlokasi pemukimannya ketempat yang lebih aman dan layak tentunya.

Hulu DAS dan hilir atau daerah provinsi,  kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan, berkewajiban untuk memper­tahankan kecukupan luas kawasan hutan, serta mengelola kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya. Provinsi atau kabupa­ten/kota yang mendapat manfaat dari kawasan hutan berkewajiban pula untuk mendukung kebera­daan dan kecukupan luas kawa­san hutan dan kabupaten/kota yang memberi manfaat. Hal demikian ini ditegaskan pada PP No 44/2004 tentang Peren­canaan Kehutanan, pasal 33.

Bila diperhatikan, banyak sekali permasalahan yang diha­dapi di lapangan: Lemahnya koordinasi antarsektor dan antarinstansi di daerah; belum sinerginya pelaksanaan pem­ba­ngunan antarinstansi; belum adanya mekanisme kompensasi hulu-hilir terkait dengan upaya mempertahankan kecukupan kawasan hutan; ketidakpastian penanganan kawasan/lahan tidur; dan kegiatan rehabilitasi hutan belum seimbang dengan laju degradasi yang terjadi.

Banjir bandang Wasior Papua Barat, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan, Batang Gadis Sumatera Utara, Pasia Laweh Kabupaten Tanah Datar. Mung­kin juga kelak ketika terjadi alih fungsi lahan hutan lindung seluas 412 hektare di punggung Bukit Karang Putih hulunya DAS Harau, akan menyusul menim­bulkan banjir bandang yang akan memporak porandakan Padang bahagian selatan. Hal ini sangat dimungkinkan dalam era global warming ini, yang akan menye­babkan intensitas hujan sangat besar dan frekuensi yang sangat tinggi pula serta topografi yang berrgelombang, curam dan berbukit, merupakan faktor faktor yang dapat mendukung terjadinya bencana banjir bandang tersebut.

Dapat dimengerti bahwa dari aspek hidrologis DAS berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air secara kontiniu kesungai utama DAS tersebut. Jadi DAS adalah regulator untuk men­jamin regulasi air ke sungai utama DAS  secara teratur. Kalau suatu DAS fungsi hidro­logisnya  tidak berfungsi dengan baik, tentu ada yang salah dari DAS sebagai regulator sehingga fungsi menam­pung, menyimpan dan mengalir­kan sudah terganggu sistemnya.

Gangguan itu bisa saja karena kondisi tutupan vegetasi hutan dan lahan sudah terganggu akibat terbukanya lahan, ter­ganggunya kemampuan infiltrasi air hujan kedalam tanah akibat pori pori tanah tertutup akibat erosi permukaan, sehingga fungsi hidrologis terganggu pula. Terbukanya lahan bisa banyak penyebabnya seperti antara lain karena ulah manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan bisa juga karena kondisi alam itu sendiri. Alasan terakhir sangat sedikit kemungkinannya karena sustainable regenerasi dialam itu berlangsung dengan baik apabila tidak terganggu oleh faktor faktor non alami, yang sering terjadi dimana mana.

 

ISRIL BERD
(Kepala Pusat Kajian Pengembangan Lahan
dan Pemukiman Universitas Andalas)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy