Jumat, 19 Desember 2014
Sumbar dalam Tantangan Pertumbuhan Ekonomi PDF Cetak Surel
Sabtu, 28 May 2011 03:51

Baru saja berakhir triwulan I-2011. Sepertinya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (Sumbar) sudah bergerak maju.  Data resmi juga sudah dirilis oleh Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat, pada triwulan I-2011, pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 7,87 persen (year on year).

Hal itu secara sederhana sebagai orang awam tampak jelas bisa kita perhatikan dan rasakan bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di tempat-tempat pelayanan barang dan jasa seperti rumah makan, pasar, perkantoran, dan pertokoan modern dan tradisional semakin ramai di kunjungi oleh rakyat kita. Angka pertumbuhan itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 6,5 persen (year on year) pada triwulan I-2011 menurut laporan BPS (Badan Pusat Statistik).

Tahun 2010, menurut data BPS Sumatera Barat mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat mencapai 5,93 persen dan realisasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan target awal tahun 2010 yang hanya sebesar 5,5 persen. Bila kita mengacu pada pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional 2010 sebesar 6,1 persen, memang pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Sumbar memang masih tergolong di bawah rata-rata nasional. Namun, angka itu masih dalam toleransi yang rasional karena mengingat daerah ini masih dalam masa pemulihan pasca gempa tahun 2009. Dan itupun sudah jauh melejit daripada pencapaian tahun 2009 dimana pertumbuhan ekonomi Sumbar hanya sanggup diwujudkan sebesar 4,28 persen sepanjang tahun.

Mencari Pembanding

Bila kita mencari pembanding dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat kepuasaan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan, maka daerah yang bagus untuk dijadikan pembanding adalah Jawa Barat. Ala­sannya, provinsi itu merupakan daerah yang memiliki karakteristik yang relatif mirip dengan Sumatera Barat, baik secara geografis, dominasi suku asli yang mayoritas dan juga digoncang gempa yang mengakibat kerugian relatif sama. Tahun 2010 Jawa Barat mengalami laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,09 persen dan sesuai target Pemerintah Provinsi Jabar yang dipatok 6-6,5 persen. Maka jelaslah bahwa Sumbar masih di bawah pencapaian daerah lain.

Menurut paparan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat, aktivitas ekonomi pada 2010 lebih didorong oleh pemulihan ekonomi yang bersumber dari dana bantuan yang terus mengalir ke daerah ini karena pada kondisi real-nya aktivitas ekonomi di Sumatera Barat memang sangat lambat bila tidak boleh disebut sebagai mundur atau tidak bergerak yang dipicu oleh bencana gempa bumi dan tsunami.

Untuk memacu pertumbuhan eko­nomi daerah ini lebih cepat, lantas apakah yang masih kurang terber­dayakan? Pertama, pemberdayaan UKM yang ke depannya harus lebih maksimal lagi. Itu semua karena daerah kita bukanlah daerah industri yang masuk dalam  perencanaan pengembangan empat koridor Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai amanah UU No 39 Tahun 2009.

Koridor tersebut adalah Pantai Utara (Pantura), Pantai Timur (Sumatera), Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi, mem­berdayakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang sudah ada dan mendorong tumbuhnya UKM baru harus dipercepat.

Maksimalisasi pemberdayaan dan membantu lahirnya UMKM baru sebenarnya bermanfaat untuk jangka panjang dalam meningkatkan per­tumbuhan ekonomi Sumatera Barat agar lebih baik daripada sebelumnya. Langkah itu bisa ditempuh dengan mempermudah akses permodalan melalui KUR (kredit usaha rakyat) yang juga merupakan program nasional pemerintah untuk memberdayakan UMKM.

Di Sumbar, sejak pertama kali diluncurkan program KUR tahun 2007, realisasi itu baru mencapai 1 triliun rupiah dan itu tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2010 saja mencapai 1.2 triliun rupiah untuk skema KUR dari 2.6 triliun yang telah disa­lurkan untuk sektor UMKM.

Padahal, selama lima tahun kedepan disiapkan 100 Triliun dengan realisasi per tahunnya sebesar 20 triliun. Menurut hemat saya, sebuah langkah yang sudah tepat oleh pemerintah pusat namun pemerintah daerah masih lamban dan kurang kreativ memanfaatkan peluang.

Selain itu, kebijakan pemerintah Sumbar sekarang harus pada penekanan bergeraknya sektor real yaitu bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Bila berkaca pada Jawa Barat, berdasarkan data BPS per Desember 2008 itu diketahui jumlah UMKM Jawa Barat adalah 8,2 juta unit yang tersebar diberbagai sektor, dimana lebih dari 99 persen angkatan kerja tergantung kepadanya.

Lihat saja bahwa di sana produksi tekstil, sepatu, tas, dan lainnya dilakukan oleh rakyat lokal sebagai pelaku uta­manya sehingga roda ekonomi lebih bergerak bukan seperti hari ini yang ada di Sumatera Barat bahwa rata-rata barang dan jasa bukan aslinya berasal dari sini.

Untuk jangka panjang, fakta ini sangatlah tidak baik karena di Sumbar cuma sekedar aktivitas transaksional dari daerah lain sebagai produsen dan Sumatera Barat sebagai pasar. Akibatnya, uang yang beredar dan singgah pada rakyat kita lebih kepada kegiatan distribusi saja.

Untuk memaksimalkan uang yang diserap oleh rakyat kita, maka sangat penting untuk mendorong pemerintah melakukan pembenahan dan pem­berdayaan UMKM di Sumbar sesegera mungkin dan mendorong bertumbuhnya UMKM baru dan menjadikan rantai aktivitas ekonomi itu bisa berlangsung dari proses produksi hingga distribusi dan konsumsi dilakukan oleh masyarakat Sumbar sepenuhnya.

Bila tidak, maka kerugian utama adalah sulitnya untuk menentukan harga jual di pasar dan tidak mampu melawan dan memanfaatkan derasnya arus ACFTA atau perdagangan bebas kawasan Asean dan China. Oleh karena itu, sekali lagi, sangat mendesak bah­wa pemerintah daerah segera melakukan pendampingan agar UMKM terus profesional dari segi pemasaran dan manajemen perusahaan.

Kedua, menjadikan sektor jasa pariwisata sebagai salah satu sumber meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat. Menurut laporan BPS Total penerimaan devisa negara yang masuk dari sektor pariwisata pada tahun 2010 meningkat 20,63 persen yaitu sebesar US$7,6 miliar, meningkat tipis diban­ding tahun sebelumnya sebesar US$6,3 miliar.

Kemudian data BPS itu juga menunjukan bahwa Sepanjang Januari-November 2010, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia mencapai 6.358.723 orang, atau meningkat 11,59 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2009.

Namun ada berita buruk untuk Sumatera Barat, daerah ini merupakan salah satu dari enam pintu masuk utama mengalami penurunan dan penurunan tertinggi terjadi di Bandara Internasionl Minangkabau 49,03 persen.

Pengalaman saya sebagai pelaku professional di bidang pariwisata tahun 2009 di Bali rasanya cukup untuk membandingkan dan mengetahui betapa sangat lemahnya pengelolaan sektor pariwisata di Sumatera Barat.  Tidak tertatanya dengan baik dan lemahnya pemahaman terhadap paradgima modern dalam berbisnis di sektor inilah yang menyebabkan penurunan jumlah kunjungan di atas dan harus segera dicarikan solusinya.

Sebaiknya, orientasi pelaku usaha dibidang pariwisata di Sumatera Barat harus sudah mengarah kepada paradigma industri pariwisata.

Paradigma itu menekankan kepada suatu aktivitas ekonomi yang mengelola dan bergerak dalam  perdagangan jasa yang memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakan wisatawan dari negara asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya yang melibatkan berbagai hal seperti; transportasi, penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain.

Oleh karena itu, industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Namun, bila hanya memahami sebagai paradigma pelaku ber-bisnis pariwisata seperti yang ada pada mayoritas pelaku penyedia jasa pariwisata sekarang, maka susah untuk mengandalkan sektor ini jadi primadona sebagai penggerak ekonomi rakyat karena paradigma bisnis pariwisata adalah suatu aktivitas ekonomi yang hanya menyediakan semua sarana dan investasi pada bisnis penyedia jasa se­perti.

traveling, bisnis perhotelan, souvenir, transportasi darat, laut dan udara.

Menurut saya, tipe yang kedua tersebut adalah tipe yang sederhana dan tidak maksimal mendapatkan devisa bagi negara.

Kesimpulannya, sudah saatnya Gubernur Irwan Prayitno tanggap untuk agenda kerakyatan ini. Semoga!

 

 

AZIZUL MENDRA

(Peneliti Dan Peminat Kajian Ekonomi Politik)

Comments (1)Add Comment
0
kritik thd sektor di pariwisata
written by string, Mei 28, 2011
Pengelolaan pariwisata oleh pemerintah hanya menghasilKan korupsi , serahkan saja pada sektor swasta, kerja iwan prayito cukup ngasih izin

Write comment

busy