Senin, 24 November 2014
Pidato Bahasa Inggris Presiden SBY PDF Cetak Surel
Senin, 06 Juni 2011 02:26

Baru-baru ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikritik dan dinilai melanggar UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal yang dinilai dilanggar, khususnya mengenai bahasa.

Sebab SBY menyampaikan pidato dengan menggunakan bahasa Inggris dalam pem­bukaan konferensi tingkat menteri (KTM) ke-16 Gerakan Non Blok (GNB) di Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu. Pasal 28 dalam UU tersebut me­nye­butkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. SBY melanggar UU tersebut karena berpidato dalam bahasa Inggris. Seharusnya Presiden berpidato dalam bahasa Indonesia.

Kritik terhadap Presiden tersebut pun ditanggapi pro-kontra oleh banyak pihak. Ada yang menganggap jika pidato dalam bahasa Inggris tersebut sudah pada tempatnya. Yang lain menilai kejadian tersebut sebagai tindakan melanggar UU. Tidak hanya itu, lebih ekstrim, pre­feren­si demikian bisa me­ngancam keutuhan bahasa In­donesia. Presiden sendiri mung­kin memiliki niat dan motivasi yang lurus kenapa ia berpidato dalam bahasa asing. Namun, jika merujuk UU di atas, pilihan atau tindakan Presiden ber­pidato dalam bahasa asing bisa dinilai melanggar.

UU No 24 Tahun 2009 tersebut secara linguistik me­rupakan kebijakan yang tepat terkait dengan usaha untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas bangsa. Sebagai bahasa nasional dan resmi, pejabat negara dikondisikan untuk me­ng­gunakan bahasa Indonesia meskipun di luar negeri. Itulah salah satu cara untuk mem­perkenalkan bahasa In­donesia kepada dunia. Lagi pula, jika audience tidak me­ngerti bahasa Indonesia, penerjemah biasanya selalu ada untuk mem­bantu. Demikianlah se­bagian argumen yang di­sampaikan golongan kontra terhadap pidato beliau.

Secara linguistik, sulit mem­bayangkan jika pidato Presiden demikian akan meng­ganggu keutuhan bahasa In­donesia, apalagi mema­ti­kannya. Memang de­mikianlah tam­paknya. Na­mun, bahasa berubah atau punah tidak begitu menjadi masalah besar bagi kita. Sebab, meski satu bahasa mati, kita pasti masih bisa berbahasa lain.

Namun, kita mungkin se­pakat jika pidato Presiden tersebut bisa menambah degra­dasi vitalitas bahasa In­donesia. Vitalitas bahasa bisa di­de­finisikan sebagai ke­mam­puan bertahan sebuah bahasa. Mak­sudnya, sebuah bahasa bisa dianggap sebagai memiliki vitalitas tinggi jika dipakai dan digunakan secara luas dan sebaliknya. Bahasa dengan vitalitas tinggi mengindikasikan jika bahasa tersebut sangat berpeluang untuk tetap dipakai dan digunakan oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, vitalitas sebuah bahasa bisa tinggi atau rendah meski bahasa dengan vitalitas rendah tidak selalu berarti sama dengan punah.

Pakar sosiolinguistik me­ngatakan, vitalitas bahasa di­tentukan beberapa faktor: demografis, status sosial, dan dukungan institusional (Me­yerhoff). Ketiganya tidak harus bergerak berbanding lurus. Variabel status mencakup status sosial, ekonomis, sosio-historis, dan status bahasa itu sendiri. Misalnya, jika sebuah bahasa dipakai dan digunakan oleh sekelompok penutur dengan (berbagai) status yang tinggi tadi, maka vitalitas variasi bahasa mereka pakai juga dengan sendirinya menjadi tinggi.

Ide dasarnya terkait dengan relasi bahasa dan kuasa. Bahasa orang yang berkuasa cenderung menjadi standar; sebab itu variasi bahasa tersebut cen­derung ditiru. Bahasa dalam hal ini bisa menjadi penitipan prestise atau gengsi. Bahasa Inggris merupakan contoh yang paling tepat untuk bahasa dengan vitalitas tinggi. Bahasa In­donesia juga tergolong ber­vitalitas tinggi dalam konteks sosio-historisnya.

Faktor kedua yang mem­pengaruhi vitalitas sebuah bahasa adalah komponen de­mografisnya. Demografi ini terkait dengan penyebaran (distribusi) dan jumlah (num­bers). Penyebaran di­tunjukkan oleh luas teritori nasional (yang sering sekali berbanding lurus dengan populasi), konsentrasi, dan proporsi penutur.

Sementara, jumlah atau populasi penutur dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, per­kawinan campuran, imigrasi, dan imigrasi. Bahasa Inggris kembali menjadi contoh yang tepat terkait dengan distribusi dan jumlah penuturnya. Bahasa Indonesia juga pada dasarnya memiliki sebaran dan jumlah penutur yang relatif besar sebab dipakai sebagai bahasa nasional, resmi, dan pendidikan meski tidak sebesar bahasa lain seperti bahasa Inggris, Cina, atau Arab.

Faktor terakhir terkait dengan dukungan institusional baik yang bersifat formal maupun in­formal. Lembaga formal me­liputi media massa, pen­didikan, pemerintahan, dan sektor pe­layanan jasa. Lembaga in­formal mencakup kalangan industri, agama, dan budaya.

UU No 24 Tahun 2009 di atas merupakan salah satu bentuk dukungan lembaga formal, yang jika diterapkan, akan menaikkan vitalitas bahasa Indonesia. Praktik keagamaan atau budaya juga secara si­gnifikan membantu menjaga vitalitas sebuah bahasa. Sebagai contoh, secara teologis, bahasa Arab memiliki vitalitas yang tinggi sebab wajib digunakan dalam praktik keagamaan islami: salat, mengaji, san sebagainya. Selama Islam masih ada, bahasa Arab pasti bertahan.

Demikian juga peristiwa-peristiwa adat seperti per­kawinan yang diadatkan, upacara adat, dan sebagainya. Kasus-kasus demikian menunjukkan bahwa sebuah bahasa me­nga­lami segmentasi penggunaan; tetapi tetap membantu mem­pertahankan vitalitas ba­hasa dimaksud.

Menurut saya, pidato SBY dalam bahasa Inggris, di sam­ping dinilai melanggar UU disebut di atas, juga merupakan perilaku berbahasa yang ber­potensi menurunkan vitalitas bahasa Indonesia meski dengan dalam porsi yang sangat kecil atau sepele. Degradasi tersebut diakibatkan oleh faktor status sosial dan juga institusional Presiden SBY. Beliau adalah seorang Presiden dengan de­mikian, beliau berasal dari strata sosial yang tinggi, untuk tindak mengatakan paling tinggi di negeri ini. Sikap ber­baha­sanya (yang kebetulan me­ng­gunakan bahasa asing), cen­derung ditiru dan dijadikan standar. Jika beliau berbahasa asing, maka standarnya, ekstrem­nya, adalah bahasa asing ter­sebut.

Kondisi demikian me­nim­bulkan implikasi yang tidak menguntungkan bagi bahasa Indonesia. Kemudian, momen ketika berpidato beliau yang bertepatan dengan acara resmi atau kenegaraan. Implikasi yang muncul adalah bahwa bahasa Indonesia tidak didukung secara institusional, paling tidak pada tataran praktik.

Pertanyaannya kemudiaan adalah kenapa harus berpidato dalam bahasa Inggris, jika bisa dalam bahasa Indonesia? Alasan kemudahan komunikasi, satu sisi, merupakan alasan yang masuk akal sebab SBY sedang berpidato di forum inter­na­sional. Akan tetapi, situasi de­mikian bisa dipecahkan dengan menggunakan cara penerjemah atau interpreter.

Selain itu, forum demikian juga merupakan momen yang tepat untuk memperkenalkan lagi dan lagi bahasa negeri ini sekaligus menunjukkan ke­banggaan terhadapnya. Dalam konteks tersebut, kebanggaan tersebut juga menaikkan vitalitas bahasa Indonesia kita.

Bahasa dan juga lambang negara lain lebih bersifat sim­bolik daripada ideologis. De­ngan simbol, kita hanya bisa bernostalgia atau beromantisme, tidak begitu bisa berargumentasi baik buruk atau benar salah sampai kita menyadari akan kehilangan simbol-simbol ter­sebut. Sebab itu, hanya kemauan (political will atau moral impera­tive) yang bisa membuat simbol-simbol demikian bertahan meski telah diatur oleh UU. Pe­langgaran terhadapnya me­mang tidak akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sama halnya dengan kasus pidato SBY tersebut, mesti dinilai melanggar, SBY tidak akan mendapat sanksi karena UU yang sama kabarnya tidak mengatur sanksi.

 

ZULPRIANTO

(Pengajar Jurusan Sastra Inggris Unand)

 

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy