Minggu, 26 Oktober 2014
Definisi Ulang Pendidikan Tinggi PDF Cetak Surel
Selasa, 07 Juni 2011 02:38

SNMPTN 2011 baru saja berakhir. Perbedaan antara jumlah para peserta dan kursi yang tersedia menunjukkan bahwa ujian masuk perguruan tinggi negeri adalah sebuah persaingan yang amat ketat. Fenomena ini kian meyakinkan kita bahwa keberhasilan memasuki pendidikan tinggi masih menjadi mimpi mayoritas orang, terutama siswa tamatan sekolah menengah dan orang tua.

Namun, apakah orang tua bersikap realistis dan beroleh informasi yang memadai ketika hendak mengirimkan putra-putri mereka ke jenjang perguruan tinggi? Dengan kata lain, harus­kah semua tamatan sekolah menengah kuliah di perguruan tinggi?

Konsep pendidikan tinggi untuk semua awalnya diper­kenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Ini adalah sebuah pengakuan terhadap hak-hak rakyat Amerika untuk memperoleh pendidikan tinggi. Dalam konteks Indonesia, hal yang sama juga berlaku bahwa segenap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber-sumber pendidikan tinggi yang ada. Tapi, itu bukan berarti bahwa semua tamatan pendidikan menengah harus masuk ke perguruan tinggi. Menyediakan pendidikan pasca sekolah dasar dan menengah memang me­mung­kinkan bagi para lulusan tersebut. Namun kesalahan terbesar selama ini—terutama di kalangan orang tua siswa—adalah menyamakan semua pendidikan pasca sekolah mene­ngah dengan perguruan tinggi.

Dibandingkan pendidikan dasar dan menengah, pendi­dikan tinggi tidak mempunyai kurikulum universal. Pendidikan prakampus—dasar dan mene­ngah—bersifat universal dalam pengertian memberikan siswa kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai universal guna memungkinkan mereka berperan di masyarakat. Karenanya, istilah “pendidikan tinggi universal” adalah sebuah kekeliruan nama (misnomer) karena pendidikan tinggi tak akan dan pernah bersifat uni­versal.

Sementara orang tua mengi­rim anak-anak mereka kuliah di perguruan tinggi, terutama di luar negeri, karena dianggap prestisius, dan mendapat gelar sarjana menjadi simbol status sosial dan kunci meraih peker­jaan yang layak. Hari ini, banyak orang tua yang meremehkan ragam pendidikan yang mena­warkan pelbagai pelatihan (training) dan kursus singkat. Sikap demikian, sebetulnya, sangat feodal dan bertolak belakang dengan tuntu­tan profe­sionalisme yang menjadi kunci untuk bisa bertahan di era persaingan global. Kesannya, sikap tersebut terlalu meni­tikberatkan pada fungsi sosial perguruan tinggi tapi abai pada hirarki dan diferensiasi pendi­dikan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, “tinggi” tidak dipersepsi sebagai “baik” dalam ihwal relevansi dan emplo­yabilitas (kemampuan meng­hasilkan tenaga kerja siap pakai) yang bisa memberikan sumba­ngan penting bagi perkem­bangan sosial. Banyak yang puas dengan menjadi sarjana walau pengangguran. Sebetulnya, orang-orang demi­kian hanya menjadi beban, bu­kan inovator sosial. Latar belakang dan kecakapan pen­didikan tinggi yang mereka peroleh tidak dapat diman­faatkan secara maksimal bagi pembangunan masyarakat.

Di negara-negara maju, pendidikan lanjut dikembangkan dan diberdayakan sebagai sebuah alternatif tertiary education yang secara konvensional dijalankan oleh universitas. Pemberdayaan ini dirancang untuk memberkan peluang kepada lulusan sekolah menengah untuk menikmati pendidikan “tinggi” dalam lingkup yang lebih baik, relevan, dan berorientasi pasar. Dalam berbagai hasil riset didapati bahwa tidak sampai separo tamatan perguruan tinggi ber­hasil diserap oleh lapangan pekerjaan. Yang pasti, mereka adalah orang-orang yang sudah habis-habisan mengeluarkan uang, tenaga, dan energi untuk mendapatkan pendidikan “ting­gi”, bukan pendidikan yang “baik dan berorientasi pasar.”

Sudah rahasia umum, banyak tamatan perguruan bekerja pada sektor-sektor yang tidak linear dengan latar bela­kang pendi­dikannya. Persoalan ini menjadi bukti bagaimana prilaku publik terhadap pendi­dikan tinggi. Banyak orang tua masih percaya bahwa gelar sarjana masih punya nilai yang lebih dibandingkan profesionalisme. Seyogianya, orang tua perlu mendorong anak-anaknya bahwa kesuksesan dalam persaingan di lapangan kerja tergantung pada profes­ionalisme, kepakaran, dan skill yang punya nilai jual. Bila pendidikan “tinggi” dipahami sebagai pendidikan yang lebih “baik dan relevan”, maka tama­tan sekolah menengah perlu juga melirik lembaga-lembaga yang menawarkan kursus, pelatihan, dan pendidikan yang berke­lanjutan. Sebagai konse­kuensi­nya, universitas dan sejenisnya tidak perlu dianggap lebih bernilai dibandingkan lembaga-lembaga itu.

Perguruan Tinggi: Antara Menara Gading dan Pembumian

Universitas, sebagai wajah utama perguruan tinggi, dapat dibedakan dari lembaga-lemba­ga pendidikan lainnya dilihat dari orientasi saintifik yang dijalan­kannya. Universitas berdiri di garda depan dalam mengeksplorasi dan mengem­bangkan sains dan teknologi, termasuk konsep, metode dan nilai. Kurikulum kedokteran, hukum, teknik, pendidikan, ilmu-ilmu budaya, dan seba­gainya berkembang dengan merujuk kepada prinsip-prinsip akademik yang sudah otonom dan mapan.

Disebabkan orientasi aka­demiknya yang khusus, tidak semua lulusan sekolah menengah dapat menikmati dan menuju ke jenjang universitas. Persoalan mendasar yang menerpa pergu­ruan tinggi hari ini adalah orientasinya yang lebih kepada “menara gading” yang meng­habiskan miliaran rupiah biaya penelitian namun tidak me­nyum­bang secara nyata bagi masyarakat luas. Banyak yang menganggap ini sebagai wujud inefisiensi dan pemborosan sumber daya. Ini adalah sebuah paradoks yang inheren dalam lembaga pendi­dikan tinggi. Menjadi pertanyaan, mung­kinkah membangun ke­seim­­bangan antara kecen­deru­ngan menara gading dan tun­tutan pembumian perguruan tinggi?

Sebuah hipotesis menyebut bahwa perubahan kurikulum yang awalnya berorientasikan pengetahuan menuju berorientasi karir dan pe­mecahan masalah (problem-oriented) diyakini mampu menetralisir konotas pen­didikan tingi yang acapkali distempel berpihak kepada kelas atas di negeri ini. Dengan pendekatan ini, masyarakat bakal melihat pendidikan tinggi lebih menyiratkan pen­didikan orang dewasa dan berkesinambungan. Paradigma demikian akan menjustifikasi bahwa pendidikan tinggi benar-benar untuk semua kalangan. Untuk itu ada sejum­lah pan­duan yang perlu dikasih “stabilo” oleh para pelaku dan praktisi pendidikan tunggi.

Pertama,  pendidikan dasar 12 tahun merupakan landasan yang kokoh sebagai tempat awal terbangunnya kemampuan pro­fesional dan vokasional. Pen­didikan dasar, menengah, dan tinggi merupakan jenjang pen­didikan yang niscaya akan mengembangkan kepakaran dan profesionalisme.

Kedua, pendidikan, suka atau tidak suka, akan terintegrasi dengan ekonomi. Sektor-sektor yang tumbuh dan bermunculan dalam ekonomi cenderung tergantung kepada pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, pendidikan pascasekolah—dasar dan menengah—secara definitif perlu menciptakan spesialisasi yang terus mengalami per­tambahan.

Ketiga, pendidikan tinggi harus tersedia lewat berbagai lembaga. Suatu kekeliruan besar membatasi pendidikan tersebut hanya pada lembaga pendidikan yang secara tradisional dikelola atau dilaksanakan oleh univer­sitas. Keadilan dan persamaan yang mendasari konsep pendi­dikan tinggi harus diterje­mahkan seca­ra luwes untuk me­mung­kinkan tamatan sekolah menengah memasuki berma­cam pilihan pendidikan.

Keempat, bentuk-bentuk alternatif pendidikan tinggi, seperti kursus singkat dan training profesional, perlu diberi prioritas mengingat luasnya bursa dan lapangan kerja. Para tamatan yang terlatih secara profesional tersebut tidak hanya diserap di lapangan kerja, tapi juga akan mampu menciptakan lapangan kerja.

Kelima, kurikulum perlu didisain untuk membuat para peserta didik mampu bertahan dan mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial kekinian secara logis menen­tukan pendidikan tinggi. Pendi­dikan yang berorientasi kepada karir dan masalah sangat rele­van dengan situasi sosial dan ekonomi hari ini.

Keenam, secara umum pen­didikan membangun kemam­puan berpikir kritis dan keman­dirian di kalangan siswa. Terle­pas dari adanya perbedaan spesialisasi, segenap tamatan perguruan tinggi diharapkan mampu memperlihatkan ke­mam­pauan diri sebagai agen transformasi sosial. Ini me­nsyaratkan masuknya mata ajar ilmu-ilmu sosial, semisal so­siologi, psikologi, dan pen­didikan dalam kurikulum per­guruan tinggi.

Gonjang-ganjing sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi negara kita hari ini mengingatkan kita pentingnya filsafat pen­didikan yang mensenyawakan antara parameter sosial dan ekonomi. Lewat sumbang saran panduan di atas, saya percaya bahwa tamatan sekolah kita di masa depan akan menjadi lebih realistik dalam memasuki ber­bagai perguruan tinggi dan melek dalam menentukan pi­lihan profesi. Masa depan adalah milik mereka.

 

DONNY SYOFYAN

(Dosen Universitas Andalas)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy