Kamis, 24 April 2014
PT Geominex Bermasalah dengan Lingkungan PDF Cetak Surel
Sabtu, 11 Juni 2011 02:24

BUPATI RAPAT TERTUTUP BAHAS TAMBANG EMAS

SOLSEL, HALUAN — Terkait persoalan legalitas PT Geominex yang dipertanyakan masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Solok Selatan, melalui unjuk rasa pada Senin (6/9) lalu.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Solok Selatan, Evi Sandra Thomas, pada Jumat (10/9) pada Haluan mengatakan, kuasa penam­bang (KP) emas satu-satunya di Solok Selatan tersebut tidak layak lagi mengurus dokumen analisis masalah dampak lingkungan (amdal). Akan tetapi, tahapannya sudah masuk pada pengurusan DELH (dokumen evaluasi ling­kungan hidup).

“Sejak dulu PT Geominex memang tidak punya surat amdal. Tapi karena izin usahanya (SIUP) sudah ada, yang harus dileng­kapinya adalah DELH,” kata Evi.

Dari data yang dihimpun Haluan, melalui dokumen-doku­men kronologi koordinasi yang dilakukan PT Geominex dan KLH dan bidang-bidang terkait dengan kepengurusan izin legali­tas perusahaan tersebut di Solok Selatan. Memang, batu sandungan PT Geominex sejauh ini adalah persoalan seputar lingkungan.

Tahun 2007, perusahaan terse­but mengajukan pembuatan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dengan alasan luas wilayah pertambangan PT Geominex di Solok Selatan di bawah 200 hektare. Dan hasilnya, pada November 2007, perusahaan tersebut mengantongi dokumen UKL-UPL bernomor surat 540/161/DPPMLH-2007.

Pengajuan dan hasil surat tersebut membuat Bapelda Pro­vinsi mengadakan rapat koordinasi hasil pegawasan dampak ling­kungan hidup, pada 27 April 2009. Hadir pada rapat tersebut per­wakilan dari ESDM Provinsi, Dishut, Koperindag, dan ESDM Solok Selatan. Dari rapat tersebut, dapat disimpulkan, bahwa doku­men UKL-UPL yang dibuat PT Geominex tidak sesuai dengan kriteria kegiatan penambangan yang dilakukan perusahaan terse­but. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11 tahun 2006 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan, wajib dilengkapi amdal.

“Jadi rapat tersebut menya­takan seharusnya PT Geominex melengkapi amdal, bukan lagi UKL-UPL,” kata Novi Hendrik, Kasi. Amdal Kantor Lingkungan Hidup Solok Selatan.

Namun sampai kemunculan Peraturan Menteri Lingkungan hidup No 14 tahun 2010, PT Geominex belum juga menyusun Amdal. Peraturan tersebut menge­nai perlunya pengurusan DELH bagi usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha yang belum memiliki dokumen terse­but. Dua cabang PT Geominex, yakni PT Geominex Solsel dan PT Geominex Sapex tergolong di dalamnya.

“DELH ini lebih keras kaji­annya dibanding dengan amdal,” tambahnya Novi.

Ia menyatakan, bahwa PT Geominex sudah melakukan pengurusan DELH pada 11 Oktober 2010. “Harus dilakukan verifikasi dulu oleh tim dari LH ke lokasi. Dokumen akan dite­ruskan dari tingkatan kabupaten ke provinsi, lantas ke LH pusat,” katanya. Novi menyatakan bahwa dokumen tersebut sedang dalam proses pembuatan dan limitnya 3 Oktober 2011.

“LH tidak bisa member­hentikan izin usaha pertambangan. Yang mem­beri izin adalah ESDM, tentu mereka berhak,” kata Novi ketika ditanyakan tentang kemungkinana izin PT Geominex dicabut jika dokumen tersebut tidak dileng­kapi sampai waktu yang diten­tukan. Akan tetapi dari segi lingkungan, menurut Novi, per­usahaan terse­but bisa dipidanakan jika terbukti melanggar.

Bupati Rapat Tertutup

Berkaitan dengan urusan pertambangan dan kerusakan lingkungan, Bupati Solok Selatan melakukan rapat tertutup, Jumat siang dengan jajaran yang terkait. Hadir pada rapat, Kepala ESDM Solok Selatan, Kepala Kantor LH, Kapolres, Kajari, dan perwakilan PT Geominex.

Dalam rapat itu, ada dua pokok pembahasan yang dibahas, yakni mengenai tambang rakyat dan penanggulangan pertambangan tanpa izin (PETI) dan menyang­kut pencegahan pencemaran.

PETI dianggap merugikan keuangan negara, pengrusakan lingkungan, menurunkan minat investor sektor pertambangan, mempengaruhi harga komoditas karena tidak kondusifnya iklim berusaha.

“Kegiatan tersebut juga diang­gap kriminal dan perlu mem­program aksi operasional berke­lanjutan dalam mengantisipasi dan menindak kegiatan PETI,” kata Kepala ESDM Solok Selatan.  (h/cw01)

Comments (1)Add Comment
0
komen
written by string, Juni 22, 2011
seharusnya pemerintah daerah tidak asalmengasih surat izin saja harus di kaji dulu dampak lingkungannya

Write comment

busy