| Berantas Korupsi, DPR Lebih Bergigi |
|
|
|
| Kamis, 16 Juni 2011 02:29 | |||
|
“Intinya memang niat dari semua pihak. Kalau niat atau keinginan untuk menghabisi korupsi tidak ada, korupsi masih sulit diberantas. Biarpun sudah banyak lembaga yang menangani korupsi dengan kewenangan besar, seperti kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, ketika berkunjung ke redaksi Harian Haluan, Rabu (15/6) Selain adanya kemauan dan komitmen bersama, pemberantasan korupsi juga mesti didukung oleh sistem yang kuat. Masalahnya sistem pemerintahan saat ini, kurang begitu kuat. Beberapa kewenangan dari Presiden sudah terpangkas. Kekuatan terbatas itu, juga terkungkung oleh kekuatan politik di parlemen. “Kenapa demikian, karena prosentase kekuatan Presiden di parlemen tidak lebih 50 persen. Untuk kuat diperlukan koalisi,” ujarnya. Ia melihat, kekuatan besar itu saat ini, justru terletak di DPR RI. Contohnya dapat dilihat dari pengangkatan Duta Besar. Jika semula Dubes cukup ditunjuk oleh Presiden, sekarang harus melalui persetujuan DPR. “Jadi DPR yang punya kekuatan besar saat ini. DPD memang ada, tapi posisi tawarnya tidak sama dengan DPR. Dengan kondisi itu, bagaimana merubah sistem menjadi lebih baik,” ujarnya. Kunjungan Mendagri ke redaksi Harian Haluan, diterima oleh konsultan Haluan Media Group (HMG) Hasril Chaniago, Pemimpin Redaksi Haluan Zul Effendi, Pemimpin Perusahaan Irfan Jasri, Redaktur Pelaksana Ismet Fanany dan Redaktur Nova Anggraini. Untuk melakukan perubahan akan kondisi bangsa saat ini menurut Mendagri, kuncinya terletak di DPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan kekuatan politik sangat besar. Maksudnya, dengan kekuatan besar tersebut, upaya penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, akan dapat menjadi lebih baik. “Sistem yang kuat, muncul dari kekuatan politik yang besar dari parlemen. Jika kekuatan di parlemen dikolaborasikan dengan pemerintah, maka perbaikan dalam segala aspek dapat atau bisa dilakukan. Jika ada masalah, diselesaikan secara bersama-sama. Tanpa harus berdebat tiap waktu di media,” sebutnya. Demokrasi aksesoris Mendagri juga mengatakan, demokrasi yang dilakukan secara berlebih-lebihan, tidak akan berdampak secara baik. Justru yang terjadi sebaliknya, yakni ketidakjujuran, perilaku semaunya dan sebagainya. “Saya melihat demokrasi saat ini, baru sekedar demokrasi aksesoris. Dalam arti kata, tampilannya saja yang kelihatan demokratis, seperti pemilihan langsung,” katanya. Kenapa baru demokrasi aksesoris, karena memang mudah terpengaruhi pemilihnya. Saat pemilu, dengan uang Rp50.000 saja sudah berubah pikiran, untuk menetapkan pilihan dalam pemilu atau pilkada. “Aksesorisnya dengan uang Rp50.000 saja sudah berubah pikiran pemilih,” ujarnya. Mestinya dalam membangun demokrasi itu, pemikirannya harus jauh kedepan. Dengan mengesampingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. “Misalnya, jika dalam pembuatan undang-undang, apakah harus terjebak pada kepentingan kelompok atau personal, tentu tidak. Kalau terjebak dan mengikuti satu kelompok, ketika kelompok itu kalah nantinya, apakah undang-undang tadi juga dirubah. Itu masalah mendasar, yang harus diperhatikan. Jadi tujuan pokoknya kepentingan bangsa yang besar, dengan begitu demokrasi akan lebih baik. Untuk menjadi lebih baik, butuh waktu panjang dan tidak sebentar,” katanya. (h/rud)
Set as favorite
Bookmark
Email this
Hits: 12974 Comments (4)
![]() written by string, Januari 31, 2013
Pabrik OTOMOTIVE (astra-group) : Bth Staf Adm/Oprt Produksi/PPIC/Accounting/IT/Logistik dan Finance. Pend: SMA,SMK,STM,D1,D3,S1 segala Jurusan. Segra Daftarkan diri Anda. Baca selengkapnya di: www.megakarir.tk atau www.kariertop.tk
written by string, Januari 29, 2013
Pabrik OTOMOTIVE (astra-group) : Bth Staf Adm/Oprt Produksi/PPIC/Accounting/IT/Logistik dan Finance. Pend: SMA,SMK,STM,D1,D3,S1 segala Jurusan. Segra Daftarkan diri Anda. Baca selengkapnya di: www.megakarir.tk atau www.kariertop.tk
Write comment
Newer news items:
Older news items:
|

BERANDA
BERITA HARIAN
ARTIKEL
MINGGUAN
ARSIP
E-PAPER
TENTANG KAMI


Meskipun sudah banyak lembaga pengawasan di Indonesia bahkan ada superbody seperti KPK tetapi korupsi masih saja belum menurun intensitasnya. Mendagri Gamawan Fauzi lebih percaya bahwa DPR punya kuasa yang besar untuk memberantas korupsi kalau DPR mau.