Minggu, 01 Maret 2015
Aturan Muatan Truk Punya Dampak Luas PDF Cetak Surel
Jumat, 15 Juli 2011 03:14

ORGANDA ANGGAP MENDAHULUI UNDANG-UNDANG

Pemberlakuan batas maksimal muatan (tonase) truk di Sumbar sejak 1 Juli 2011 punya implikasi sangat luas. Kebijakan tersebut akan memicu kenaikan ongkos angkut dan harga berbagai jenis barang, sampai meningkatnya jumlah pemakaian BBM bersubsidi.

PADANG, HALUAN – Pembatasan muatan truk sesuai Jumlah Berat yang Diizinkan (JIB) alias tonase sejak 1 Juli 2011 yang diperlakukan di Sumatera Barat masih menuai kon­troversi. Di satu ini, kebijakan ini berarti menjalankan undang-undang atau penegakan hukum secara konsis­ten. Namun di pihak lain, pene­rapannya juga mengandung kosen­kuensi yang berat dan berdampak luas kepada perekonomian rakyat, dunia usaha, dan pemerintah daerah sendiri.

Demikian kesimpulan liputan Haluan setelah mendengarkan penda­pat Organisasi Angkutan Daerah (Organda), Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pehubungan, anggota DPRD, dan pengamat ekonomi dan transportasi dari perguruan tinggi.

Kepala Dinas Perhubungan Suma­tera Barat, Akmal, S.H., menganggap kebijakan ini adalah pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas, dan bukan kebijak­saan gubernur saja. Sementara, Organda Sumbar sebagaimana dikata­kan ketuanya S. Budi Syukur, me­ngang­gap Surat Edaran Gubernur Sumbar tertanggal 31 Maret 2011 itu mendahului UU itu sendiri, karena pembatasan muatan itu sendiri belum ada aturan pelaksanaannya.

Dalam ayat 1 Pasal 169 Bagian Ketujuh UU No. 22 itu, khusus tentang Pengawasan Muatan Barang, disebutkan bahwa Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Dalam undang-undang ini, tidak ada pasal yang membatasi jumlah ang­kutan jalan.

Sementara edaran Gubernur Sum­bar tertanggal 31 Maret 2011 menye­butkan, batas maksimal muatan dan Jumlah Berat yang di Izinkan (JBI)

untuk kendaraan engkel  seperti Colt Diesel, Toyota Dyna, Hino Dutrot dan sejenisnya, muatan kendaraan 4.650 kilogram, dengan JBI kendaraan 8.250 kilogram.

Untuk kendaraan engkel seperti Mitsubhisi Fuso, Hino, Nissan dan sejenisnya, muatan kendaraan adalah 7.150 kilogram, dengan JBI kendara­an 13.300 kilogram. Sedangkan kendaraan tronton, muatan kenda­raan 12.000 kilogram, JBI kendaraan 20.950 kilogram.

“Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tidak menjelaskan batasan jumlah angkutan, dan PP undang-undang ini juga belum keluar. Masa edaran gubernur itu lebih tinggi dari undang-undang,” ujar Ketua Organda Sumbar Sengaja Budi Syukur kepada Haluan saat berkunjung bersama rombongan pengusaha angkutan truk ke kantor Haluan, Kamis (24/7) tadi malam.

Budi Syukur juga menjelaskan, kebijakan seperti ini baru diterapkan di Sumbar, sementara di sebagian besar daerah lainnya belum diber­lakukan.

Di luar soal menegakkan aturan, yang lebih luas dampaknya adalah terhadap kenaikan ongkos angkut sampai 100 - 150 persen dari sebelumnya. “Jika ongkos angkut barang naik, otomatis pengusaha pemilik barang juga tidak mau rugi dan akan menaikan harga barang. Dan ini telah terjadi semenjak beberapa hari lalu. Jika ongkos angkutan semen biasanya Rp4 ribu per sak, kini telah menjadi Rp8 ribu per sak. Siapa bilang ini tidak berdampak pada kenaikan harga barang,” tanya ketua Organda Sumbar itu.

Dampak lainnya menurut Budi Syukur, adalah meningkatkan fre­kuen­si lalulintas truk, karena untuk mengangkut barang dalam jumlah yang sama dengan sebelumnya, diperlukan dua kali jalan. Saat ini ada 26.192 unit truk milik pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organda Sumbar. Jika biasanya truk sebanyak itu hanya sekali sehari mengantar barang, dengan kebijakan itu bisa saja truk bolak-balik sebanyak dua kali sehari atau lebih. “Berarti ini kan meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi dua kali lipat,” jelasnya.

Begitu juga dengan pelaksanaan teknis di lapangan, Budi Syukur juga mengkhawatirkan terjadinya kongka­lingkong antara suatu oknum dengan sopir truk yang mengangkut barang melebihi batas, sehingga Edaran Gubernur tersebut tidak lagi efektif.

Pemda Tetap Jalan

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Akmal tetap bertekad untuk menjalankan edaran gubernur dan undang-undang. Na­mun ia sangat menyayangkan minim­nya dukungan dari kepala daerah kabu­paten/kota terhadap upaya penertiban.

“Apakah itu dalam bentuk surat resmi maupun tidak, tidak pernah kami dengar dukungan dari bupati atau walikota. Kami melakukan penertiban demi menjalankan un­dang-undang No. 22 tahun 2009. Jadi bukan kebijakan gubernur,” katanya.

Menurutnya, hasil tambang dan perkebunan di anggap paling domi­nan diangkut truk dengan tonase berlebih. Hasil tambang itu yakni batubara dan biji besi, sedangkan perkebunan membawa CPO atau minyak sawit. Ketiganya hanya lewat di jalanan Sumbar dan dibawa ke luar negeri. Sementara truk pem­bawa sembako atau kebutuhan masyarakat, relatif lebih taat aturan.

“Yang melanggar itu memang banyak truk pembawa batubara, biji besi dan CPO. Jadi jangan kaitkan dengan sembako, rata-rata yang bawa sembako sudah mentaati aturan yang ada,” kata Akmal ketika ditanya  anggota komisi III DPRD Sumbar saat rapat kerja kemarin.

Sejak dilaksanakan penertiban muatan sejak 1 Juli, kata Akmal, penilangan yang dilakukan sudah mencapai angka 5.181 truk. Den­danya, nanti akan masuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kas daerah untuk tilang keur. “Paling tinggi denda diberikan sebesar Rp250 ribu, dananya masuk ke kas negara,” katanya.

Sementara wakil ketua komisi III DPRD Sumbar HM. Tauhid menyoal pungutan liar, yang dila­kukan oleh oknum petugas. “Ketika ditanyakan pada petugas, katanya pungutan juga disetor ke pimpinan,” katanya.

Akmal tidak menampik ada negosiasi dilakukan di jalan raya dan itu persoalan mendasar dalam pener­tiban. Beberapa staf yang terindikasi bermain sudah dipanggil dan tidak ditempatkan lagi di lapangan.

Anggota komisi III DPRD Sumbar Bachtul tetap mendorong Dishub untuk melakukan penertiban. Bila perlu pengusaha yang bandel, dicabut izin usahanya. “Orang yang merusak jalan atau fasilitas umum dapat dipidana, mestinya juga diberlakukan untuk pengusaha angkutan,” katanya.

Israr Jalinus yang juga anggota DPRD Sumbar menganjurkan Dis­hub juga membangun opini di masyarakat. Bahwa penertiban dilakukan untuk kenyamanan masya­rakat dan tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan pokok. “Supaya masyarakat jangan salah mengerti,” sebutnya.

Pengaruh Pembatasan Tonase

Dekan Fakultas Ekonomi Uni­ver­sitas Bung Hatta (UBH) Dr Antoni menyebutkan, pembatasan tonase berpengaruh terhadap kenai­kan harga. Bahkan, kenaikan bisa terjadi dua kali. Karena, selain karena kenaikan ongkos angkut barang, juga disebabkan oleh suasana psikologis menjelang bulan Ra­madhan dan hari raya.

Jadi, ada dua pengaruh yang akan menaikkan harga barang, kenaikan ongkos angkut dan meningkatnya permintaan yang biasa terjadi pada bulan puasa dan Lebaran.

Antoni berharap, pemerintah dan pengusaha kembali berkoordinasi untuk mengatasi hal tersebut, dan mencari jalan keluar. Koordinasinya, pengusaha truk pahami tonase, dan pemerintah mendengarkan pula tuntutan pengusaha.

Keluhan paling nyaring tentu saja dari pengusaha truk. Sejak diber­lakukan pembatasan tonase pada 1 Juli, banyak pengusaha truk, hingga hari ini masih belum mau mengo­perasikan truknya. “Belum mungkin. Kalau dipaksakan juga, bisa rugi,” kata F. Akbar, salah seorang pengu­saha truk.

Akbar mencontohkan, truknya yang dimanfaatkan untuk ekspedisi Semen Padang, dulunya membawa muatan 30 ton. Sejak tonase diber­lakukan, diperbolehkan membawa 12 ton. “Satu kali operasional, diberi uang jalan Rp5.400.000,” bebernya. Uang jalan tersebut dipergunakan untuk segala biaya perjalanan ke Jambi, BBM, gaji sopir, dan mem­bayar pungutan ini-itu selama perjalanan dua hari dua malam.

Sekarang, kalau mengikuti tonase, muata 30 ton sekali jalan dulu harus dibawa dua setengah kali bolak-balik ke Jambi. “Kalau ongkos per sak tetap, tentu tak mungkin lagi. “Kecuali ongkos angkut naik dua kali, baru mungkin,” katanya.

Hal seperti dialami Akbar tentu juga dialami pengusaha truk yang lain sejak diberlakukan pembatasan tonase tersebut. “Tapi kami tidak pernah diajak berunding oleh peme­rintah,” katanya yang dibenarkan pengusaha truk yang lain.

Dalam hitung-hitungan Akbar, bersih pendapatan untuk sopir hanya Rp100.000 per hari.

Lebih jauh Akbar menuturkan, bila dipaksakan juga dengan muatan 12 ton, tak menutupi biaya opera­sional. Menurutnya, perusahaan hanya mau menanggung ongkos per sak. Ongkos satu sak dihargai Rp 9 ribu.

Akbar berharap, pemerintah mau mengajak pedagang berdialog untuk mencari jalan keluar. “Sejak pemba­tasan tonase, kami tak dilibatkan untuk berdiskusi,” katanya.

Akbar menjelaskan, sopir mau mengoperasikan truknya kembali dengan dua cara. Pertama, pem­batasan tonase secara bertahap, hingga batas yang ditentukan. Kedua, perusahaan berkomitmen, biarpun tonase diku­rangi, tapi harga tetap. Misalnya, daya angkut truk 12 ton, tapi tetap dengan bayaran Rp5.400.000. “Tapi, apa mau perusahaan nantinya rugi?” tantang Akbar. (h/wan/rud/adk/vie)