Jumat, 21 November 2014
Penelitian Paradigma Agama dengan Isu Sosial Kemanusian PDF Cetak Surel
Sabtu, 06 Agustus 2011 03:12

Sumatera Barat berkepentingan dengan penelitian “perspektif agama, isu sosial kemanusiaan” dalam penguatan perencanaan dan pelaksanaan keseluruhan sistem pembangunan daerah.

Di antara indikasinya isu sosial kemanusiaan itu sering mencuat dalam berbagai event pembicaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, seperti event yang dilaksanakan Bappeda bersama Dinas, Ba­dan, Kantor dan Bagian, serta lembaga non pemerintah (NGO). Terakhir isu itu me­non­jol mencuat dalam bebe­rapa kali “Diskusi Kelompok Terpokus” (FGD) Bappeda diselenggarakan Dewan Riset Daerah Sumatera Barat yang bertugas memberi masukan kepada Gubernur Sumatera Barat. Pertama PGD Dewan Riset–Bappeda Sumatera Barat 27 Juni 2011 dengan topik “Strategi Pembangunan Pendi­dikan di Sumatera Barat”,  kedua pada iven 20 Juli 2011 topik “Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”. Bahkan sebelumnya pada iven FGD Dewan Riset Daerah, 24 Februari 2011 agenda “Pe­nyem­purnaan Jakstrasa Iptek Da­erah Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015” banyak muncul isu sosial kemanusiaan.

Dalam pemahaman yang lebih luas, isu sosial kema­nusiaan mucul bersamaan dengan penyadaran pentingnya riset bagi peningkatan produk dalam kerangka pembangunan ekonomi secara luas. Tidak saja di berbagai event daerah, tetapi juga di media. Misalnya Edison Munaf (Guru Besar Universitas Andalas, Editorial Board Asian Journal of Chemisry yang terbit di India - Haluan 18 Juli 2011) menulis: “Mengukur Kekuatan Riset Indonesia”, ia menggarisbawahi pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang sering  menge­mukakan keinginan, pemikiran, atau kebijakan bahwa pemba­ngunan nasional Indonesia harus berbasis ilmu pe­nge­tahuan (kno­w­ledge base). Tujuannya agar daya saing produk industri Indonesia, dapat ditingkatkan menjadi produk yang mem­punyai daya saing dan nilai jual tinggi yang bertumpu pada penggunaan tenaga kerja teram­pil dan teknologi yang mum­puni dan relevan serta ramah lingkungan.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indo­nesia memiliki kearifan, di samping riset soal produk, justru juga menawarkan riset/ pene­litian “paradigma agama dengan isu sosial kemanusiaan”, di samping “penelitian yang men­jawab masalah sosial keaga­maan dan kehidupan bera­gama” yang dilakukan Pergu­ruan Tinggi Agama dalam Kementerian Agama RI. Da­lam event Temu Konsultasi Jarlit (Jaringan Penelitian) di­ikuti Lemlit (Lembaga Pene­litian) PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) se Indonesia yang penulis hadiri di Puri Garden, Semarang 21-23 Juli 2011, muncul pertanyaan tentang “posisi penelitian agama” di Kementerian Negara Ristek.

Pertanyaan penting itu direspon nara sumber Dr. Roosmalawati Rusman Ketua Komite Sosial Kemanusiaan DRN (Dewan Riset Nasional) dalam rangkaian presentasinya “Agenda Riset Nasional Bidang Sosial Budaya”. Katanya, posisi agama itu perspektif (sudut pandang) sedangkan isu peneli­tiannya adalah sosial kema­nuisaan (soskem). Isu soskem ini satu dari 9 prioritas riset dalam agenda riset nasio­nal 2010 – 2014, di mana 8 lain­nya adalah (1) ketahanan pangan, (2) kesehatan dan obat, (3) energi, (4) teknologi dan manajemen transportasi, (5) TIK, (6) HAMKAM, (7) mate­rial maju, (8) sains dasar. Fokus isu penelitian sosial kema­nusiaan dipososikan pada tiga aspek: (1) meningkatkan kualitas pembangunan dan pem­bangunan masyarakat ma­ritime, (2) program pember­da­yaan dan pengentasan kemis­ki­nan pada masyarakat miskin/ ter­ping­girkan, (3) pembangu­nan yang berwawasan lingku­ngan.

Dari iven daerah Sumatera Barat dan nasional tadi tera­mati, tidak sedikit isu sosial kemanusian yang muncul dan penting diteliti dalam perspektif agama, bagi memperkuat kese­luruhan sistem pembangunan di daerah, baik sistem sosial termasuk adat, sistem ekonomi, sistem politik, sistem ilmu pe­ngetahuan dan teknologi ter­masuk pendidikan, sistem fil­safat masyarakat misalnya ABS – SBK di Sumatera Barat, sis­tem seni dan sistem religi (ben­tuk keberagamaan masya­rakat) termasuk paham dan keruku­nan kehidupan bera­gama.

Di antara isu sosial dan kemanusiaan yang menarik diteliti muncul pada event FGD Dewan Riset Daerah, 24 Februari 2011 agenda “Pe­nyem­purnaan Jakstra IPTEK Daerah Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015”.

Isu itu misalnya dalam menindaklan­juti “jakstra iptek” (kebijakan strategis ilmu pengetahuan dan teknologi) bidang agama, yang menarik diteneliti seperti aspek pemberdayaan SDM tokoh agama dan sosial budaya de­ngan keterlibatan dengan pem­bangunan agama–adat dan budaya lokal Sumatera Barat, juga penelitian tentang pengua­tan kelembagaan keagamaan dan kebudayaan di Sumatera Barat dan kontribusikan kepada daerah.

Demikian pula isu yang berkaitan dengan upaya pening­katan kualitas pendidikan aga­ma, adat dan budaya, banyak yang menarik untuk diteliti Sumatera Barat diusulkan di antaranya (a) “pemahaman, paham dan kerukunan, serta penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai ke­aga­maan serta pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya”, (b) “kinerja peren­canaan (performance plan) dan kinerja hasil (performance result) pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang agama di Sumatera Barat”, (c) “wa­risan budaya bangsa di Suma­tera Barat dalam bentuk wari­san kekayaan intelektual ulama/ tokoh Islam dalam memper­kaya input pengambil kebijakan pembangunan agama di Suma­tera Barat”, (d) keter­libatan fungsionaris tungku tigo saja­rangan (ninik mamak/LKAAM, ulama MUI dan cadiak pandai/ Perguruan Tinggi/ Pemda) dalam menga­tasi koflik masya­rakat adat dan agama di Suma­te­ra Barat”, (c) Kontribusi infak, sadekah, zakat (selama ramadhan saja misal­nya) dalam meringankan beban pemba­ngunan agama menang­gulangi sosial kemanusiaan seperti kemiskinan, dll.

Banyak lagi isu sosial dan kemanusiaan, yang Sumatera Barat amat berkepentingan untuk menelitinya sejalan dengan kebijakan strategi iptek daerah. Manfaatnya dapat mempermudah pemahaman dan memajukan serta men-supply iptek kepada masya­rakat. Justru iptek sulit dime­ngerti dan dimanfaatkan ma­syarakat daerah yang berbeda dan tingkat pendidikan yang bervariasi.

Pada kondisi inilah diperlukan kontribusi riset (penelitian) sosial kemanusiaan da­lam perspektif agama se­hingga teknologi yang ditemu­kan dan yang akan dikem­bangkan sebagai hasil pene­litian dapat mempunyai nilai manfaat yang maksimal dan dapat diterima oleh masyarakat daerah sesuai dengan situasi, kondisi, budaya dan tingkat sosial masyarakat. Justru UUD-45 hasil amandemen menga­manatkan bahwa pemerintah berkewajiban memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban bangsa serta kese­jaheraan umat manusia.

Secara faktual penelitian bidang iptek dari perspektif agama dengan isu sosial ke­manu­­siaan terkesan perhatian peneliti agama dan sosial masih kurang melakukan penelitian­nya bersifat disipliner. Tung­gulah dulu isu sosial kemanu­siaan soal penanganan korban gempa yang sering menghajar daerah ini, “tentang kebijakan pembangunan sosial, budaya dan agama, masih besar tabu­ngan pertanyaan publik”. Di antaranya bagaimana perfor­mance (kinerja) “perencanaan (plan)”, kinerja “hasil” (result), kinerja “proses” dan kinerja “bengkalai” dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan agama dan sosial kemanusiaan serta budaya, hampir-hampir tidak diteliti.

Justru tidak pula banyak diketahui publik unsur mana yang merencanakannya, yang jelas pelaksanaan planning itu dipastikan oleh Pemdaprov dan Pemdakab/kota. Biasanya pada pembuatan dan pelaksa­naan kebijakan /perencanaan itu, sering muncul pertanyaan yang dirasa manusiawi, (1) unsur mana yang diuntungkan/ yang merasa diuntungkan kebijakan atau (2) unsur mana pula yang dirugikan/ yang merasa dirugikan, meskipun sebuah kebijakan pembangunan secara ideal disediakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat selu­ruhnya.

Karenanya penelitian untuk kasus kebijakan penting bagi Sumatera Barat, khusus dalam paradigma agama dengan isu sosial kemanusiaan. Penelitian ini dimungkinkan berorientasi pada kebijakan terkait dengan perajutan kebangsaan dalam pilar birokrasi.

Meskipun penelitian ini tidak secara kuat memberikan “solusi”, namun yang jelas dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya “artikulasi feno­mena” serta dapat mempro­mosikan “pembelajaran kolek­tif”, yang tentu saja amat kontributif nantinya bila diper­lukan advokasi dan revisi kebijakan di daerah.

 

YULIZAL YUNUS

(Ketua Lembaga Penelitian IAIN Imam Bonjol)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy