Jumat, 25 April 2014
Inkonsistensi Undang-Undang DESA PDF Cetak Surel
Senin, 12 September 2011 02:58

Saat ini di tingkat pemerintahan pusat, sedang hangatnya aroma debat pemikiran dan pembahasan untuk mereposisi kembali Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga merupakan hasil revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999.

Undang Undang ini ren­cananya akan dipecah men­jadi tiga undang-undang payung yakni UU tentang Pe­me­rin­tahan Daerah, UU ten­tang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Desa.

Mengenai Rancangan UU tentang Desa, saat ini tiga lembaga Negara yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk membuat dan mengajukan RUU yakni DPR, DPD dan Presiden sedang menyiapkan RUU tentang Desa menurut versi dan pemikirannya masing masing yang tentu nantinya akan dibahas bersama-sama untuk menelorkan regulasi yang terbaik buat negeri.

Akan halnya kebijakan pengaturan tentang desa ini, menurut saya keberadaan desa sangat prinsip dan strategis bagi keberadaan NKRI karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di desa, sumber devisa negara dari eksploitasi SDA juga berasal dari desa, buruh murah dan TKI juga berasal dari desa, namun kemiskinan juga ter­dampar dipedesaan.

Regulasi tentang Desa

Berbicara tentang desa, sepertinya bak melihat arus dilaut lepas yang terus mengalir, beriak tak pernah putus karena memang keberadaan desa itu sendiri jauh duluan ada dari­pada negara Indonesia sendiri diproklamirkan.

Pasca Indonesia merdeka silih berganti regulasi yang mengatur tentang desa dengan memperlakukan kedudukan desa pada posisi yang berbeda-beda. Yakni mulai dari UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Desa ditempatkan sebagai Daerah Tingkat III dengan tata dan sebutan Desa Praja. Terdapat kesamaan antara pengaturan  Inlandshe Gemeen­te Ordonantie dan  Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten dengan UU No. 19 Tahun 1965 dalam hal memandang desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum  (volkgemeenschappen) memiliki hak adat istiadat dan asal usul. Dengan demikian berdasarkan peraturan pe­rundang-undangan ini, nama, jenis, dan  bentuk desa sifatnya tidak seragam. Namun UU ini tidak pernah  terimplementasi karena tidak dikehendaki pemerintah Orde Baru.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kembali peraturan perundang-undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam UU ini kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional, sehingga keanekaragaman kesatuan masyarakat hukum adat  dise­luruh NKRI disamakan no­menklatur, struktur, filosofi dan fungsinya dengan desa.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati se­jumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masya­rakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan teren­dah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Re­publik Indonesia. Hak me­nyelenggarakan rumah tang­ganya dalam pengertian ini bukanlah merupakan hak otonomi, sehingga dapat di­katakan bahwa dengan UU No. 5 tahun 1979 administrasi desa dipisahkan dari hak adat istia­dat dan hak asal usul. Desa diharuskan mengikuti pola yang baku dan seragam sedangkan hak otonominya yaitu hak untuk mengatur diri sendiri, ditiadakan. Desa sekedar satuan administratif dalam tatanan pemerintah.

Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pe­me­rintahan Daerah. UU ini secara nyata mengakui otonomi desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah ber­da­sarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah.

Sehingga yang disebut desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang me­miliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus ke­pentingan masyarakat setem­pat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pe­me­rintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Namun tanpa disadari se­cara hakikat dan rohnya penga­turan tentang desa tersebut tidaklah banyak mengalami perubahan secara berarti dan substantif, perubahannya masih melingkar-lingkar diarena yang sama yakni tentang kedudukan dan posisi desa diranah pe­merintahan, sehingga pe­nga­turannya tidak jauh ber­beda dengan peran dan pengaturan desa dizaman kolonial da­hulunya.

Sistem pemerintahan desa yang digunakan pada prin­sipnya masih meneruskan kebijakan pemerintah jaman penjajahan Belanda yang dina­makan “indirect rule”. Melalui cara ini, pemerintah Belanda dapat memerintah rakyat desa melalui kepala desa, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek kekuasaan politik dari supradesa, maupun obyek tersedianya sumber daya alam, modal dan tenaga kerja murah bagi pengusaha. Disengaja atau tidak, selama ini pemerintah supra desa telah menempatkan desa pada posisi yang marginal.

Sehubungan dengan revisi UU nomor 32 Tahun 2004 terutama kebijakan negara untuk membentuk UU tentang Desa. Agar kebijakan untuk mengatur tentang desa tidak selalu menjadi kebijakan yang bongkar pasang dan ambigu,  saya berpendapat, sebelum membuat UU tentang Desa, terlebih dahulu kita harus mampu menterjemahkan dan menjawab secara utuh kalimat yuridis yang termaktub dalam UUD 1945 terutama tentang dasar pengaturan wilayah Indonesia, karena dari sinilah sumber pemaknaan yang agak keliru menurut saya tentang makna desa dan kesatuan masyarakat hukum adat.

Pengaturan Wilayah Indonesia

Mengingat wilayah Negara Indonesia yang sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya masyarakat yang beragam, UUD 1945 kemudian me­ngatur perlunya peme­rintahan daerah, maka ketentuan ini diatur dalam pasal 18 UUD 1945, yang sebelum dia­man­demen berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar per­musyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Inti pasal 18 tersebut adalah bahwa dalam Negara Indonesia harus ditata dengan adanya pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas besar dan kecil. Pemerintahan daerah yang dibentuk tersebut baik daerah besar maupun daerah kecil harus memperhatikan dua hal: 1) dasar permusyawaratan, maksudnya pemerintah daerah harus bersendikan demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat (daerah), dan 2) hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, mak­sudnya pemerintah daerah yang dibentuk tidak boleh secara sewenang-wenang me­nghapus daerah swapraja yang disebut zelfbesturende lans­chap­­pen dan dan kesatuan masyarakat hu­kum adat seperti Desa, Nagari, Huta, Marga dan lain­nya yang disebut vol­ks­ge­men­­sc­happen atau zel­fstandi­gemen­schap­pen.

Inkonsistensi UU Desa

Keberadaan kesatuan mas­ya­­rakat hukum adat  (vol­ksgemeenschappen) yang dia­manahkan oleh founding father melalui konstitusi ter­ting­­gi UUD 1945 di­hu­bungkan de­ngan filosofi dan semangat pembentukan RUU tentang Desa yang se­karang kembali hangat diper­bincangkan, akan menim­bulkan pertanyaan, apakah UU tentang Desa yang kembali akan dihidupkan sudah sebuah alur yang selaras, sesuai dan konsisten dengan maksud dari UUD 1945 itu sendiri ?

Menurut saya, desa tidak bisa disamakan dengan sebutan nama lainnya bagi masyarakat hukum adat lainnya yang dianggap setingkat dengan desa. Karena karakterisktik yang membangun dan nilai yang berkembang pada masing masing masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki per­bedaan yang sangat  bera­gam dan tajam baik secara filosofis, struktur, kultur maupun fung­sinya degan ka­rakteristik desa yang ada di Jawa dan Bali. Karena itu istilah desa tidak bisa di­gunakan untuk seluruh negara Indonesia dan di­setarakan dengan istilah se­butan nama lainnya.

Sangat tidak logis dan rasional jika kesatuan masya­rakat hukum adat yang me­miliki beragam adat istiadat dan hukum adat yang tumbuh berurat berakar dari masyarakat hukum adat itu sendiri (Bot­tom-up), kembali  penga­turannya dilakukan secara seragam dalam bentuk UU tentang Desa yang sangat top down.

RUU tentang Desa yang dibuat oleh ketiga lembaga negara saat ini, pada dasarnya secara substantif sama dengan UU terdahulu yang mengatur tentang desa, yang baru mampu menjangkau pengaturan desa secara parsial, yakni hanya mengatur desa dari segi tekhnis administratif pemerintahan saja, sehingga menisbi dan meng­kerdilkan arti dan marwah tentang desa dan masyarakat hukum adat itu sendiri, belum melihat utuh keberadaan se­buah desa secara komprehensif. Yang terlihat akhirnya tetap desa dalam kacamata birokratis mekanis yang strukturalis.

Atas dasar hal tersebut di atas, saya mengusulkan sebelum bangsa kita kembali mene­lorkan UU tentang Desa, ada baiknya mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Pertama terlebih dahulu negara diharap­kan dapat me­ngi­dentifikasi, menghimpun dan meng­ko­defikasi semua aspek adat istiadat dan yang telah menjadi hukum adat pada masing-masing kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di wi­layah Indonesia, dalam bentuk sebuah dokumen tertulis, yang dapat dipegang dan dipelajari oleh setiap masyarakat hukum adat dan seluruh rakyat In­donesia. Sehingga seluruh wila­yah Indonesia dapat terpetakan dan terdokumentasikan dengan baik masing-masing kesatuan masyarakat hukum adatnya.

Kedua, identifikasi dan Kodefikasi kesatuan masya­rakat hukum adat ini dapat dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Propinsi dan Pe­merintah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, tokoh/lembaga adat, pakar dan unsur/lembaga  terkait lainnya didaerah de­ngan membentuk tim untuk me­nelaah masyarakat hukum adat yang tumbuh dan ber­kembang diwilayahnya se­hingga dapat dirumuskan dan di­do­kumen­tasikan menjadi se­buah Kitab Hukum Adat setempat, yang tentunya di­fasilitasi dan menjadi program dari pemerintah pusat.

Ketiga, setelah Kitab Hu­kum Adat yang ada pada masing-masing kesatuan masya­rakat hukum adat ini terbentuk, baru kemudian dipikirkan bentuk dan struktur masyakat hukum adat yang akan dibuat secara nasional, dan dirumuskan bagaimana kaitan, peran, po­sisi, kewenangan dan hubungan kedudukanya dengan pe­me­rintahan daerah dan pe­me­rintah pusat. Dan juga urgensi level pengaturannya apakah harus diatur dengan  UU, PP, atau cukup Peraturan Daerah pada masing-masing propinsi atau kabupaten/kota saja.

Keempat, wujud ke­se­raga­man masyarakat hukum adat harus dimplementasikan dalam bentuk aturan yang beraneka ragam pada masing masing masyarakat hukum adat, tidak mungkin bisa seragam. Cu­kuplah aneh, jika kita mau mengatur sesuatu subjek, na­mun subjek yang akan diatur itu sendiri belum teridentifikasi dengan baik, apalagi bagi sebuah subjek yang sangat beranekaragam.

 

EMPI MUSLION

(Alumnus Universitas Lumiere Lyon 2 dan ENTPE Lyon Perancis)

Comments (1)Add Comment
0
wkwkwk
written by string, Oktober 02, 2012
blog nya jelek massmilies/grin.gif

Write comment

busy