Minggu, 26 Oktober 2014
9 Kabupaten dan Kota Belum Cairkan Dana BOS PDF Cetak Surel
Sabtu, 24 September 2011 02:39

PADANG, HALUAN — Pencairan dana Biaya Oprasional Sekolah (BOS) di Sumbar untuk Triwulan III, periode Juli-September 2011, terkesan lamban. Hingga Jumat (23/9), baru 10 kabupaten/kota yang telah merealisasikannya, sementara 9 kabupaten/kota lainnya belum mencairkan.

Alasan utama keterlambatan pencairan ini karena belum selesainya laporan pertang­gungjawaban pemanfaatan dana BOS triwulan I dan II. Sementara Kementerian Pendidikan Nasio­nal telah memberi isyarat boleh mengajukan pencairan Triwulan III walau laporan pertanggung­jawaban dana BOS Triwulan II dan III belum selesai.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sumbar, Syamsulrizal kepada wartawan Jumat (23/9), di Padang menye­butkan, hingga akhir triwulan III ini baru 10 kabupaten/kota yang telah mencairkan dana BOS-nya, sementara bulan depan telah memasuki pencairan triwulan IV.

“Walau Kementerian Pendi­dikan Nasional telah menyatakan boleh mencairkan BOS triwulan III tanpa laporan pertang­gungja­waban pemanfaatan dana sebe­lum­nya, tetapi kabupaten/kota di Sumbar tidak be­rani men­cairkannya,” katanya.

Sebab dana BOS masuk dalam APBD masing-masing ka­bupaten/kota se­hing­ga proses pen­cai­rannya pun mesti meng­i­kuti prosedur APBD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tidak berani bertindak di luar aturan yang ada karena penggunaan dana yang tidak sesuai prosedur, dapat berujung kasus hukum.

Daerah yang sudah mencair­kan BOS triwulan III adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kota Pa­dang, Kota Sa­wa­h­lunto, Kota Pa­ya­kumbuh dan Kota Pariaman.

Khusus Ka­bu­pa­ten Dhar­mas­raya, be­lum seluruhnya dana BOS triwulan III di­cairkan teruta­ma BOS sekolah swas­ta yang masih belum tuntas pelapo­ran pertang­gungjawaban pema­kaian dana pada triwulan I dan II.

“Kita harapkan Pemko/Pemkab dapat mempercepat proses pencairan dana BOS ini dengan berkoordinasi dengan jajarannya, agar tidak menganggu proses belajar mengajar di seluruh SD dan SMP penerima BOS. Sebab operasional sekolah ber­gan­tung pada dana tersebut,” kata Syamsulrizal.

Diakuinya, keterlambatan pencairan dana BOS ini di­se­bab­kan terbatasnya tenaga admi­nistrasi yang akan me­rekap kwitansi penggunaan dana dan membuat laporan pertang­gung­jawa­bannya. Meski demikian, proses belajar me­ngajar siswa tidak boleh ter­ganggu karena belum cairnya BOS.

Tahun 2011, total dana BOS untuk seluruh kabupaten/kota di Sumbar sebesar Rp388.726. 451.000,-. Sementara tahun 2010, Sumbar hanya men­dapatkan alokasi sebesar  Rp385,582, 244,000,-. Dari angka itu terlihat, alokasi BOS tahun 2011 me­ning­kat dari tahun sebelumnya. (h/vie)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy