Jumat, 24 Oktober 2014
Tali Pengikat Indonesia-Malaysia PDF Cetak Surel
Selasa, 27 September 2011 03:25

Akhir pekan lalu (23-25 September 2011), Sumbar menjadi lokasi pertemuan persahabatan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia yang diwakili Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Dato’ Seri Utama Rais Yatim.

Event ini juga menga­gendakan pertemuan antara wartawan dan budayawan serumpun yang bertempat di kota wisata Bukittinggi. Kedua pemerintah tampaknya menya­dari peran media dan bu­dayawan sebagai pihak yang berandil dalam membantu menjaga stabilitas hubungan kedua negara. Secara umum, pertemuan ini bertujuan untuk lebih mengakrabkan lagi per­sahabatan kedua negara yang sering mengalami pasang surut meski tetap bersahabat.

Kekerabatan hubungan antara Malaysia dan Indonesia memang tidak perlu di­per­tanyakan lagi. Bahkan sebelum konsep hubungan modern antar negara dimulai, keduanya sudah saling berkait berkelindan dalam banyak aspek se­ba­gaimana ditulis dalam se­jarah. J. Kennedy (1962), misalnya, menulis bahwa sejarah Malaya sendiri dimulai dengan Pa­rameswara, yang dikenal sebagai pen­diri kerajaan Melayu Ma­laka, yang awalnya melarikan diri ke Tumasik (sekitar Singa­pura sekarang) karena dikejar oleh tentara Majapahit sekitar tahun 1390.

Parameswara sendiri me­rupakan figur yang ‘mis­terius’ sebab sejarawan berbeda pen­dapat tentang asal usulnya meski mereka bersetuju mengatakan bahwa Parameswara berasal dari Indonesia (sekarang). Sebagian mengatakan jika dia adalah Pangeran Palembang yang menikahi putri bangsawan dari kerajaan Majapahit.

Sumber lain mengatakan jika dia adalah keturunan raja-raja Sailendra yang menduduki kerajaan Sriwijaya kala itu. Terlepas dari kontroversi tersebut, kita dapat me­nyim­pulkan satu hal bahwa ke­kerabatan kedua penduduk negara tersebut telah terjadi sejak masa nenek moyang. Tidak hanya antar etnis Me­layunya, tetapi juga Jawa, Bugis, Aceh, dan yang lain.

Kekerabatan tersebut juga semakin direkatkan oleh mi­grasi yang terjadi di abad modern ini. Waktu pulang kampung Lebaran kemarin, saya kebetulan ngobrol dengan seseorang yang sudah menjadi pemastautin tetap (permanent resident?) di Malaysia. Dia mengatakan jika jumlah gene­rasi muda yang orangtuanya pemastautin tetap yang berasal dari Indonesia menunjukkan angka yang signifikan. Menurut saya, situasi demikian juga menjadi penopang persahabatan antara Indonesia dan Malaysia kini dan nanti.

Sekilas, buah dari rasa berkerabat tersebut juga terlihat langsung dari rencana Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia Dato’ Seri Utama Rais Yatim yang juga akan menyempatkan diri me­ngun­jungi makam ka­keknya di Lariang, Palupuh, Kabupaten Agam (Haluan, 23 September 2011). Beliau berarti memiliki darah Minang. Selain itu, ‘Menkominfo’ Malaysia ini juga ternyata fasih berbahasa Minang (Haluan, 24 September 2011). Semua ini menyiratkan sikap positif sang Menteri terhadap Minangkabau atau Indonesia secara general.

Kekerabatan keduanya juga bisa dilihat dari sisi bahasa. Bahasa Indonesia yang di­cetuskan dalam Kongres Sum­pah Pemuda pada tahun 1928 oleh para pemuda/I Indonesia pada dasarnya adalah bahasa Melayu yang dipakai hingga sekarang di Malaysia dan juga di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Riau dan Kepri.

Bahasa Indonesia kemudian berkembang menjadi bahasa yang semakin berbeda dengan bahasa Melayu sebagai akibat pengaruh ribuan bahasa daerah di Indonesia sendiri. Dan tentu saja juga bahasa asing. Bahasa Melayu Malaysia juga berubah dan berkembang demikian.

Perbedaan kedua bahasa tersebut juga dipengaruhi oleh nasionalisme masing-masing negara yang menginginkan identitasnya berbeda dari negara lain. Meski begitu, rakyat di kedua negara masih bisa saling berkomunikasi tanpa jasa penerjemah.

Dunia mengenal kedua bahasa tersebut dengan sebutan ‘bahasa’. Juga, budaya kedua negara juga menunjukkan persamaan secara signifikan apalagi jika dikaitkan dengan aspek keislamannya. Ke­miri­pan budaya inilah pula salah satu alasan kenapa serial kartun Upin dan Ipin yang diproduksi Malaysia langsung mendapat tempat di hati pemirsa In­donesia.

Kekerabatan bahasa dan budaya tersebut, menurut saya, harus dipandang sebagai sebuah aset atau modal kultural (cul­tural capital) yang berharga bagi kedua belah pihak sebagai ‘senjata’ menghindari konflik. Senada dengan itu, setiap kerjasama antar kedua negara selayaknya terjalin lebih mudah sebab bahasa tidak begitu menjadi kendala.

Kemiripan bahasa dan budaya merupakan modal untuk saling memahami lebih baik, lebih jauh, lebih dalam dibanding ketika menjalin kerjasama dengan negara yang beda bahasa. Kedua negara juga mungkin perlu meniru be­berapa negara yang memiliki bahasa yang sama (meski berbeda dialek) seperti Ame­rika, Britania Raya, Austra­lia, Kanada yang cenderung me­miliki hubungan yang stabil dan intensif. Sangat mustahil rasanya akan terjadi konflik atau perang di antara negara-negara tersebut. Intinya, ke­samaan linguistik dan kul­tural tersebut harus dijadikan sebagai kekuatan untuk lebih ber­sahabat.

Hubungan Malaysia dan Indonesia memang tidak selalu manis. Terbukti sejumlah kasus yang menaikkan tensi hu­bungan keduanya, mulai dari masa konfrontasi di tahun 1962-1966 terkait dengan ‘perebutan’ wilayah-wilayah di sekitar ke dua negara.

Masalah lain terkait dengan sengketa perbatasan. Kita masih ingat konflik perebutan dua pulau Sipadan dan Ligitan yang berakhir dengan kekalahan Indonesia karena pihak Malay­sia dimenangkan oleh Mah­kamah Internasional. Selain itu, sengketa blok Ambalat yang belum tuntas, timbul tenggelam sehingga kadang mengusik kenyamanan bertetangga. Pe­nyulut tensi hubungan kedua negara yang lain adalah soal TKI dimana sejumlah TKI dilaporkan dirampas hak asasi­nya di negeri Jiran tersebut.

Isu perbatasan memang sangat krusial sebab sangat terkait dengan konsep kene­garaan. Kedaulatan wilayah merupakan syarat berdirinya sebuah negara. Bagi Indonesia, menurut saya, kekalahan dalam sengketa pulau Sipadan dan Ligitan harus diambil hik­mahnya.

Pemerintah tidak boleh lalai apalagi mengabaikan pulau-pulau terluar baik fisik maupun demografisnya (pen­duduk). Filosofinya, tidak ada pusat jika tidak ada perbatasan; keduanya sama penting. Pe­merintah harus serius me­rawatnya; tidak sekedar menan­capkan bendera merah putih. Perlakuan lalai pemerintah terhadap pulau-pulau terluar juga berarti perlakuan buruk bagi pen­duduk yang mendiami pulau tersebut. Akibatnya, penduduk setempat bisa saja meragukan, meremehkan, bahkan menolak eksistensi pemerintah NKRI.

Di awal bulan Agustus 2011 lalu, sebagaimana di­beritakan salah satu TV swasta nasional, terkait dengan per­soalan perbatasan, adalah ancaman yang dilontarkan warga Desa Mungguk Ge­lom­bang, Ketungau Tengah, ka­bupaten Sintang, Kalimantan Barat untuk me­ngi­bar­kan ben­dera Malaysia sebab kebutuhan mereka termasuk pembangunan infrastruktur jalan tak kunjung dipenuhi pemerintah pusat maupun daerah. Malah, menu­rut pengakuan warga, peme­rintah Malaysia lebih berperan dalam memenuhi kebutuhan mereka daripada pemerintah Indonesia.

Terkait dengan TKI, se­bagai bangsa, saat ini, kita barangkali harus mengakui jika Indonesia memiliki masalah dengan jumlah penduduk sehingga tidak mampu me­nyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya (meskipun menjadi TKI bisa jadi meru­pakan pilihan bagi banyak orang).

Kepada Menteri Dato’ Seri Utama Rais Yatim kita ber­pesan agar saudara-saudara TKI kita di Malaysia di­per­lakukan secara profesional meskipun mereka bekerja di sektor informal. Kita berpesan agar relasi kerja antara TKI dan employer yang terjadi di Malay­sia bukanlah relasi tuan dengan budak. Dengan de­mikian, hak dan kewajiban segenap pihak akan terlindungi.

 

 

JUPRI ZULPRIANTO

(Pengajar di Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy