Rabu, 03 September 2014
Regulasi Pengangkatan Kepala Sekolah PDF Cetak Surel
Selasa, 11 Oktober 2011 03:19

Demonstrasi yang dilakukan siswa SMAN 9 Padang (4/10/2011) akhirnya berbuntut pan­jang.Tidak saja siswa sekolah ini yang menuntut kepala sekolah mereka diganti, namun juga anggota DPRD Kota Padang.

Para wakil rakyat ini me­nilai pengangkatan kepala SMAN 9 Padang, Nilma Laf­rida, tidak sesuai prosedur, dari guru biasa langsung menjadi kepala sekolah tanpa pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah (Haluan dan Padang Ekspres, 6/10/2011).

 

Bila dicermati, tentu bukan seorang Nilma Lafrida saja yang diangkat menjadi kepala sekolah tanpa terlebih dahulu menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Dan bukan pula kali ini saja pengangkatan kepala sekolah yang dianggap tidak sesuai prosedur disuarakan orang. Persoalan seperti ini jelas memancing rasa ingin tahu kita, seperti apa sesungguhnya pro­sedur pengangkatan seorang guru menjadi kepala sekolah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas tentu kita perlu merujuk kepada aturan atau regulasi yang berlaku. Saat ini, setidaknya ada dua regulasi pokok yang menga­tur secara langsung tentang kepala sekolah, yaitu: pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar kepala sekolah/madrasah, kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah.

Dalam Permendiknas No­mor 13 tahun 2007 ditetap­kan ada lima kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah, yaitu:  kompetensi kepribadian, kom­pe­tensi manajerial, kompe­ten­si kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan  kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian menuntut seorang kepala sekolah antara lain harus  berakhlak mulia dan bisa menjadi teladan, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas, serta mampu mengen­dalikan diri dalam menghadapi masalah.

Kompetensi manajerial me­nun­tut kepala sekolah antara lain harus mampu menyusun pe­renca­naan sekolah, mampu mengembangkan organisasi sekolah, mampu memimpin sekolah secara optimal, mam­pu menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif, mampu mengelola guru dan staf, peserta didik, kurikulum, ke­uangan, sarana dan prasarana dan lain sebagainya secara optimal. Sedangkan kompetensi kewirausahaan mengharuskan kepala sekolah bisa mencipta­kan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bisa bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, harus memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksana­kan tugas, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah, serta memiliki naluri kewira­usahaan.

Dalam aspek kompetensi supervisi dipersyaratkan se­orang kepala sekolah harus bisa merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesio­nalis­me guru. Adapun kom­peten­si sosial mengharuskan kepala sekolah bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, ber­partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan  memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Selanjutnya dalam Permen­dik­nas No. 13/2007 sebagai­mana juga termaktub dalam Permendiknas No. 28/2010 Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3  juga ditetapkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi seorang guru untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Adapun per­syaratan umum tersebut antara lain adalah: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kualifi­kasi akademik minimal sarjana (S1), berusia setinggi-tingginya 56  tahun pada waktu pe­ngang­katan pertama sebagai kepala sekolah, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat, me­miliki sertifikat pendidik, pengalaman menga­jar se­kurang-kurangnya 5  tahun, memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru PNS dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan.

Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum juga ditetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi calon kepala sekolah, yaitu berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbit­kan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jen­deral. Aturan yang terakhir ini cukup menarik karena ternyata seorang calon kepala sekolah harus memiliki “SIM” se­belum diangkat menjadi ke­pala sekolah.

Lalu, jika semua per­sya­ratan yang ditetapkan seperti di atas telah dipenuhi, apakah seorang guru akan bisa oto­matis menjadi kepala sekolah? Tunggu dulu! Tentu tidak semudah itu untuk menjadi kepala sekolah. Melihat peng­ala­man yang ada, ternyata prosedur pengangkatan kepala sekolah juga cukup berliku dan bah­kan kadangkala juga “ke­jam”. Lalu, seperti apa pro­sedur pengangkatan kepala sekolah yang cukup berliku itu? Secara sederhana bisa digambar seperti berikut.

Setelah seorang guru me­menuhi persyaratan umum, maka guru tersebut diusulkan oleh kepala sekolah tempat ia bertugas untuk mengikuti seleksi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pen­didikan. Bagi guru yang me­menuhi persyaratan adminis­tratif selanjutnya akan mengi­kuti serangkaian seleksi aka­demik. Setelah itu hasil seleksi akan diumumkan. Bagi yang lulus seleksi se­­lan­jut­­nya akan me­nung­gu an­trian untuk diang­kat menjadi kepala sekolah. Pada masa inilah calon ke­pala se­kolah mulai dihadap­kan pada kondisi yang di­lematis, jauh dari idealis, dan terkadang tidak bisa sekedar mengadal­kan prestasi aka­demis.

Bisa dibayangkan ada cu­kup banyak guru yang lulus, dan ada cukup banyak pula pilihan sekolah. Lalu siapa yang lebih dulu akan diangkat serta di sekolah mana akan diangkat? Jawabannya tentu ada pada orang yang mengangkat kepala sekolah itu sendiri, kepala daerah. Dan bukan menjadi rahasia lagi bahwa pengangkatan kepala sekolah terkadang juga turut bersangkut paut dengan kepentingan politik tertentu. Karena itu pula cepat atau lambatnya seorang guru diang­kat menjadi kepala sekolah terjadang juga tergantung de­ngan adanya “jaringan” ke pusat kekuasaan. Selain itu, karena kondisi sekolah yang cukup beragam, maka penempatan kepala sekolahpun sepertinya juga penuh persaingan dan butuh “jaringan”.

Bagi calon kepala sekolah yang sudah lulus seleksi, me­nunggu pengangkatan tanpa sebuah kepastian yang terkadang perlu bertahun-tahun tentu cukup merisaukan hati. Apalagi disaat mereka masih menunggu antrian pengangkatan, justru teman lain yang lulus seangkatan sudah ada yang dua periode (8 tahun) menjadi kepala sekolah. Bahkan yang lebih menyedih­kan, disaat mereka  antri menunggu pengangkatan, justru ada guru yang tanpa harus ikut seleksi dan juga tidak pernah lulus seleksi tiba-tiba diangkat menjadi kepala sekolah. Yang lagi antri terpaksa “gigit jari”, kejam memang!

Beruntung pemerintah cepat menyadari, ada “masalah” dengan pengangkatan kepala sekolah. Akhirnya pemerintah melalui Mentri Pendidikan Nasional mengeluarkan aturan baru tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madra­sah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 sebagai peng­ganti Keputusan Menteri Pen­didikan Nasional Nomor 162/U/2003.

Ada beberapa hal menarik dalam aturan baru penugasan guru sebagai kepala sekolah sesuai Permendiknas No. 28/2010, antara lain yaitu:  guru yang sudah lulus seleksi calon kepala sekolah harus mengi­kuti program pendidikan dan pe­latihan calon kepala se­kolah/ma­dra­­sah di lembaga terakre­ditasi minimal selama seratus (100) jam  tatap muka (Pasal 6 dan 7).

Selain itu mereka juga harus mengikuti praktik penga­laman lapangan minimal selama tiga bulan (Pasal 7). Bagi mereka yang lulus akan diberikan sertifikat kepala sekolah yang dicatat dalam data base nasional dan diberi nomor unik oleh men­teri atau atau lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian seorang calon kepala sekolah baru bisa diangkat menjadi kepala seko­lah setelah mengi­kuti “sekolah untuk calon kepala sekolah” serta memiliki “SIM” sebagai kepala sekolah.

Selain melalui pendidikan dan pelatihan, pemerintah sendiri sesungguhnya juga telah melakukan cara yang jauh lebih maju dalam mempersiap­kan calon kepala sekolah, yaitu dengan menguliahkan kepala sekolah, pengawas sekolah, serta guru-guru terbaik pada pro­gram S.2 Quality Assurance & School Leadership. Program ini dimaksudkan pemerintah untuk mempersiapkan kepala sekolah dan pengawas di se­kolah SBI atau RSBI.

Karena alasan ini pula agaknya pen­didikan S.2 ini tidak saja dilaksanakan di Perguruan Tinggi Indonesia, tapi juga di beberapa univer­sitas di negara maju melalui sandwich pro­gram.

Sayangnya guru-guru yang telah basitung­kin kuliah di negeri orang ini setelah mereka tamat kurang “diber­dayakan” oleh pemerin­tah. Namun demi­kian segala upaya pe­merin­tah dalam men­yiap­kan calon ke­pala sekolah yang lebih baik dan lebih pro­fesional sangat patut untuk diapresiasi. Wallahu a’lam bishshawab.

 

 

JUNAIDI

(Guru SMPN 35 Padang, Alumni S.2 Quality Assurance dan
School Leadership di Ohio State University, Amerika Serikat)

Comments (3)Add Comment
0
Profesional dikalahkan dengan kekuasaan dan politik
written by string, Juli 14, 2012
Sebagai renungan, dulu bangsa kita Indonesia didatangi oleh para pelajar manca negara, artinya negara kita dibidang pendidikan maju dan akan ditiru negara2 yang datang/belajar. Setelah sekian tahun berbalik banyak masyarakat atau pelajar kita gandrung untuk sekolah keluar negri, lho luar negeri eh Malaisia. Kalau negara maju lain tidak masalah (Jerman : teknologi). Ini mungkin dipengaruhi aku yang tinggi : hal ini dapat memperpparah pendidikan yang dimiliki.

Pendidikan di sudah saatnya ditata secara profesional dan dijauhkan dari kepentingan - kepentingan kelompok, kekuasaan, politik dan sebagainya. Baik pengangkatan guru, kepala sekolah,pengawas, dan lainnya. Kemunduran pendidikan kita saat ini banyak dicampuri hal-hal yang tidak membangun.
Pemerintah pusat sudah menyiapkan undang-undang, peraturan, tapi sampai didaerah dengan dalih otonomi daerah dan sebagainya, melalui kewenangan institusi pemerintah, bahkan kepala daearah bisa merubah niat baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kalau sudah demikian adanya, kapan pendidikan di negara yang kita cintai ini dapat maju ?? Kasihan murid/siswanya diajar/dipimpin oleh yang kurang/tidak profesional.

Harapan:
Guru : untuk secara periodik dilakukan akreditasi/tes profesi gunapeningkatan pendidikan yang dimiliki, karena ilmu pengetahuan dan teknologi selalu meningkat dan berkembang tidak secara linier tetapi secara eksponensial
Kepala Sekolah : selalu diadakan akreditasi/tes kecakapan dalam memimpin, agi yang sudah lulus jangan terus menunggu giliran, apalagi yang tidak lulus. Pernyataan lulus harus ada ukurannya, terukur dengan jelas dan tidak subyektif.

OK, saya pemerhati pendidikan, Ketua Dewan Pertimbangan GTT Kabupaten Tuban
0
^_^
written by string, Pebruari 02, 2012
tY smilies/grin.gifsmilies/cry.gifsmilies/smiley.gif
0
Pengangkatan kepala sekolah
written by string, November 25, 2011
Terimakasih atas sharing informasinya, Pak.
Ternyata memang sulit untuk mengikuti aturan yang benar. Terlalu banyak kepentingan
dan per'maafan'. Kalau model pengangkatan kepala sekolah saja sudah begitu, bagaimana dengan pengangkatan Pengawas? Apakah sama? atau lebih parah?

Write comment

busy