Kamis, 02 Oktober 2014
19 JUTA PENDUDUK INDONESIA GANGGUAN JIWA PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Haluan   
Minggu, 16 Oktober 2011 00:00

DAERAH RAWAN BENCANA BERPOTENSI

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Roskesdas) tahun 2007, diperkirakan ada 19 juta pen­derita gangguan jiwa di Indo­nesia. Satu juta di antaranya mengalami gangguan jiwa berat atau psikosis.

Keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran masyara­kat mengakibatkan lebih dari 19 juta peduduk Indonesia penderita gangguan jiwa dan tidak mendapat akses ke laya­nan kesehatan yang maksimal.

Irmansyah, Direktur Bina Kesehatan Jiwa di Kemen­terian Kesehatan, Irmansyah, mengatakan rendahnya persen­ta­se penderita gangguan jiwa yang mendapat pengobatan ini mengakibatkan tetap adanya perilaku tidak manusiawi seperti, pemasungan. “Dan telah merugikan Indonesia sekitar Rp 20 triliun per tahun,” kata Irmansyah.

Irmansyah menjelaskan di Indonesia hanya terdapat 48 Rumah Sakit Jiwa dengan kapasitas 7.700 tempat tidur. Padahal sesuai standar yang dianjurkan World Health Organization (WHO) Indone­sia membutuhkan setidaknya 80.000 tempat tidur untuk penderita gangguan jiwa berat.

“Dulu sebelum otonomi kita memiliki lumayan banyak rumah sakit jiwa, tapi sekarang banyak daerah yang mengalih­fungsikan rumah sakit jiwa menjadi rumah sakit umum. Akibatnya tempat tidur untuk penderita gangguan jiwa pun tergusur,” tambahnya.

Irmansyah menilai, Puskes­mas yang seharusnya menjadi ujung tombak penanganan kesehatan jiwa masih tidak mampu menangani permasala­han yang ada.

“Hanya kurang dari satu persen Puskesmas yang mela­por­kan kasus gangguan jiwa. Bisa jadi mereka tidak mampu mendeteksi, atau takut mela­porkan karena tidak mampu menangani,” ujarnya.

Irmansyah mengatakan pemerintah daerah harus lebih peduli dengan membangun lebih banyak rumah sakit jiwa.

Sementata itu, ahli keseha­tan jiwa Dr. Gregorius Pandu Setiawan, menilai, baik di perkotaan maupun di pedesaan banyak stressor pemicu stres, depresi, anxiety atau kecemasan.

“Terutama di kota dan di daerah rawan bencana, post-disaster trauma juga harus diwaspadai,” kata  Gregorius Pandu Setiawan.

Karenanya pemerintah, lanjut Pandu, sudah harus mulai menganggap serius masalah kesehatan jiwa dan melakukan penanganan jangka panjang.

“Jangan seperti pascabanjir Wasior atau tsunami Mentawai, penanganan kejiwaan hanya diberikan setelah bencana, sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” tutupnya.

Sementara itu, data menge­jutkan diungkapkan Dr Nata­ling­rum dari Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Direktorat Jenderal Bina Upaya Kese­hatan. Ia mengatakan, satu dari lima orang di Jawa Barat mengalami gangguan jiwa.

Data tersebut diungkapkan Natalingrum pada acara Perte­muan Peningkatan Peran Me­dia Massa tentang Kesehatan Jiwa di Hotel Grand Seriti Hegarmanah, Kamis lalu.

“Jawa Barat menjadi pro­vinsi dengan penderita gang­guan jiwa tertinggi di Indo­nesia. Bahkan, angka rata-ratanya mencapai 20 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional,” ujar Natalingrum.

Angka rata-rata nasional sendiri hanya 11,6 persen. Ini berarti 1 dari 5 orang di Jawa Barat mengalami gangguan kesehatan jiwa.

Namun, Natalingrum buru-buru menegaskan bahwa gang­guan jiwa ini tidak bisa lantas diartikan sebagai gangguan jiwa berat atau gila. Sebab, depresi, stres, dan cemas juga termasuk kategori gangguan kesehatan jiwa. “Mereka yang mengalami gangguan jiwa ini berusia 17 tahun ke atas. Rata-rata meng­alami depresi, cemas, dan stres karena berbagai hal. Yang mengalami gangguan jiwa berat tidak banyak,” ujarnya.

Natalingrum mengatakan, ada beragam faktor yang men­jadi penyebab gangguan jiwa, antara lain faktor ekonomi, pekerjaan, sosial, hingga gang­guan kesehatan jiwa yang dipicu karena penyalah­gunaan narkoba. “Namun, ada juga yang dipicu faktor genetik. Tapi penyebab terakhir ini hanya bisa terjadi bila faktor gennya mengalami gangguan jiwa berat,” ujarnya.

Selain itu, gangguan jiwa juga bisa dipicu dari gangguan kesehatan fisik, seperti sakit yang tak kunjung sembuh hingga menjadi beban pikiran si penderita yang berujung pada gangguan kesehatan jiwa.

Ia juga mengatakan, gang­guan jiwa memang tidak secara langsung menyebabkan kemati­an, namun bisa menjadi kronis hingga ada yang memilih mengakhiri hidup. “Mereka yang mengalami gangguan jiwa akan menjadi tidak produktif, menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Ironisnya, gangguan kese­hatan jiwa banyak dialami oleh masyarakat ekonomi lemah. Dengan alasan tidak ada biaya untuk berobat,  banyak masya­rakat yang lalu memasung anggota keluarga yang meng­alami gangguan jiwa.

Untuk menekan angka gangguan kesehatan jiwa ini, kata Natalingrum, puskesmas di Indonesia kini harus siap untuk menangani kesehatan jiwa. Saat ini, dari 9.000-an puskesmas, baru 700 puskes­mas sudah melayani pasien kesehatan jiwa.

UU Kejiwaan

Anggota Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf mendo­rong agar Indonesia memiliki undang undang tentang keseha­tan jiwa sehingga ada jaminan hukum terhadap orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) serta hak-haknya bisa lebih terlindungi. “Prevalensi ODMK terutama di kota besar cukup tinggi dan penanganan­nnya tidak hanya melalui Kementerian Kesehatan,” kata Nova Riyanti Yusuf di Jakarta.

Pencegahan dan penanga­nan terhadap ODMK itu harus ditangani secara menyeluruh yakni lintas kementerian dan lintas bidang, tidak hanya pada Kementerian Kesehatan. “Re­gu­lasi soal kesehatan jiwa yang hanya beberapa pasal dalam UU Kesehatan belum cukup, apalagi peraturan pemerintah yang mengatur lebih teknis hingga saat ini belum juga terbit,” katanya.

Bangladesh yang relatif lebih terbelakang, menurut dia, sudah memiliki UU tentang Kesehatan Jiwa sejak tahun 2005, menyusul terjadinya bencana alam tsunami pada 26 Desember 2004 yang bersamaan dengan terjadinya bencana serupa di Aceh dan Sumatra Utara.

“Indonesia yang korbannya lebih banyak, tapi sampai saat ini belum memiliki UU tentang Kesehatan Jiwa secara khusus,” katanya.

Nova menjelaskan, dirinya su­dah beberapa kali mendesak agar DPR RI segera membahas RUU tentang Kesehatan Jiwa. Me­nurut dia, naskah akademik dan draftnya sudah selesai tapi DPR belum memasukkannya pa­da prioritas program legislasi na­sional (prolegnas) DPR RI tahun 2011, yang lebih mempri­oritaskan RUU tentang Kepera­watan.

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2007, preva­lensi masalah mental emosional yakni depresi dan ansietas ada sebanyak 11,60 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 24.708.000 jiwa. Kemudian prevalensi gangguan jiwa berat yakni psikosis ada sekitar 0,46 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 1.065.000 juta jiwa. “Data itu adalah hasil riset empat tahun lalu. Pada 2011 ini jumlahnya tentu sudah meningkat,” kata Nova. (h/naz/berbagai sumber)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy