Jumat, 29 Agustus 2014
Dampak Moratorium PNS PDF Cetak Surel
Senin, 17 Oktober 2011 06:19

Setelah perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara menetapkan perekrutan pegawai melalui outsorching (alih daya/tenaga lepas), kini giliran pemerintah daerah di Indonesia menjalankan program ini.

Perekrutan karyawan tenaga lepas ini merupakan bentuk dari keputusan moratorium pegawai dari pemerintah pusat. Banyak pemda yang mewacanakan ren­cana perekrutan pegawai outsor­ching ini, dua di antaranya, Pemko Padang dan Pemkab Kudus bahkan sudah me­ng­hembuskan rencana ini ke publik.

Perekrutan tenaga out­sour­cing (alih daya/tenaga lepas) diwacanakan menjadi solusi kebutuhan tenaga teknis untuk operasional kerja lingkungan Pemko Padang. Keberadaan tenaga lepas diperkirakan me­ringankan beban belanja pe­gawai. Pasalnya, belanja untuk gaji PNS di Kota Padang sudah mencapai 63,20 persen dari APBD 2011 yang mencapai Rp1,2 triliun. Sehingga, tidak me­mungkinkan “Kota Bi­ng­kuang” ini menerima PNS tahun 2011. Dengan sistem alih daya, maka pegawai yang diterima hanya bersifat kontrak. Jika memang diperlukan, maka kontrak dapat diperbaharui setiap satu tahun. Tenaga yang bisa diterima untuk sistem tersebut, cukup banyak.

Untuk menyelamatkan AP­BD, tentu cara perekrutan tenaga kerja secara alih daya cukup efisien menekan anggaran. Jika direkrut dari jalur PNS, maka biayanya akan tinggi, sedangkan kinerjanya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Alasan lainnya, selain lebih efisien, penggunaan tenaga alih daya juga tidak bakal menuntut untuk diangkat menjadi CPNS.

Oleh sebab itulah, strategi ini diperlukan guna me­nyeim­bangkan penggunaan dana APBD, antara belanja rutin pegawai dengan belanja publik untuk pembangunan daerah. Jangan sampai belanja rutin pegawai lebih besar daripada pembangunan yang akhirnya pembangunan daerah tidak diperhatikan.

Terlebih dengan kinerja PNS yang belakangan sering disorot karena dinilai tidak disiplin dan malas, maka sistem ini dapat memangkas pegawai malas karena pegawai outsorching hanya dikontrak selama satu tahun. Jika mereka malas, tentu akan terancam tidak diperpanjang kontraknya di tahun depan.

Jika sistem alih daya ini diterapkan, maka pegawai malas dan tidak disiplin pun bisa diminimalisir. Hanya saja, tentu dibutuhkan kemauan serius untuk melaksanakan perekrutan alih daya ini sebaik mungkin. Sistem perekrutan tenaga kerja alih daya memang akan berdampak positif bagi pemerintah, tapi lain halnya dengan tenaga kerja itu sendiri. Sistem alih daya ini merupakan bentuk eksploitasi pekerja.

Namun, kegiatan mensub­kontrakkan pekerjaan ini oleh se­bagian kalangan justru diang­gap sebagai bentuk perbudakan baru atau memperlemah posisi pekerja. Inilah solusi terhadap tingkat pengangguran yang begitu tinggi saat ini dan kebutuhan perusahaan untuk benar-benar kompetitif.

Di era globalisasi, per­gerakan arus modal yang begitu cepat dari suatu negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain mendesak infrastruktur hukum, sosial, eko­nomi harus memberi ke­mudahan bagi laju pergerakan modal. Tapi paradigma ini telah menempatkan modal menjadi segalanya. Manusia seakan diharuskan mengabdi kepada kekuatan modal. Akibatnya, modal lepas dari nilai-nilai moral kemanusiaan dan me­lahirkan kesenjangan makin jelas antara pemilik modal dan pekerja/buruh, kaya dan miskin serta antara negara maju dan negara yang sedang ber­kem­bang.

Jika sistem ini diterapkan oleh pemda, maka akan berim­plikasi pada penekanan upah pegawai. Tak hanya sampai disitu, upah pegawai yang sudah kecil itu pun akan dipotong oleh perusahaan yang memiliki usaha di bidang penyedia tenaga kerja sebab perusahaan itu tentu saja akan berpikir soal keuntungan. Dalam banyak kasus pekerja yang alih daya, biasanya jam kerja mereka lebih panjang, yaitu dengan cara kerja lembur. Bayangkan, betapa berat beban kerja yang mereka lakukan sementara imbalannya tidak diterima secara utuh akibat pemotongan upah tadi. Di sinilah bentuk ekploitasi terhdap pekerja terjadi.

Nah, dengan pemberlakuan rekrutmen alih daya akan berdampak buruk bagi pega­wainya yang melakukan tin­dakan yang tidak disukai oleh perusahaan pemberi kerja. Bisa-bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja, yaitu dengan cara mengembalikannya ke perusahaan penyedia tenaga kerja. Ini berarti, betapa mudahnya pihak pengusaha melakukan tindakan PHK secara sepihak tanpa harus memberikan alasan yang kuat dan berdasar. Di samping itu, pengusaha juga tidak memiliki kewajiban apapun untuk mem­berikan sejumlah kom­pensasi kepada pekerja yang ber­sangkutan kendati ia telah bekerja dan mengabdi untuk waktu yang cukup lama.

Kalau pekerja tidak suka dengan perlakukan pemda pemberi kerja, maka pihak pemda akan mempersilahkan pekerja untuk pergi dan pe­rusahaan pemberi kerja akan meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja untuk mengirimkan pekerja lainnya. Dapat disimpulkan, per­lin­du­ngan menjadi sangat sulit di­peroleh oleh pekerja alih daya.

Alih daya dirancang untuk menciptakan pesar tenaga kerja yang mudah diangkat, dilepas dan dipindah-pindah sesuai kebutuhan pengguna jasa tanpa di sertai kewajiban dan tang­gung-jawab hukum dan sosial terhadap pekerja. Maka jelaslah bahwa pemerintah melakukan pola hubungan kerja ini untuk menekan biaya dan me­mini­ma­lisir risikonya lebih ringan. Kalau syarat-syarat kerjanya sama termasuk dalam hal pembayaran upah, tunjangan, jaminan sosial, pesangon dan pensiun tentu pemerintah akan berfikir lebih baik melakukan hubungan kerja secara langsung ketimbang melalui pihak ketiga.

Pada prinsipnya, wacana dari Kemenkeu tersebut me­rupakan jurus jitu untuk me­ngefisienkan dana APBD. Sebab, cara ini cukup efektif dalam penghematan keuangan negara atau daerah. Memang kalau ada pekerjaan per­kan­toran yang bisa dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, kenapa tidak dilakukan, sehingga tak perlu merekrut orang menjadi pegawai negeri.

Persoalan pemerintah se­benarnya bukan hanya jumlah PNS yang membengkak. Tapi juga simpang siurnya data base kepegawaian. Untuk itu, perlu perbaikan atau penyempurnaan data base kepegawaian, baik yang sudah menjadi PNS maupun yang masih berstatus honorer guna lebih memu­dahkan penataan kem­bali terhadap pegawai. Penataan dimaksud, baik secara kua­ntitatif (jumlah) maupun kua­litatif (kualitas terkait ke­cakapan dan keahlian), sehingga tak kesan seenaknya rekrutmen calon pegawai negeri sipil.

 

 

DJASMAN SUTAN BATUAH

(Pemerhati Masalah Sosial)

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: