Jumat, 19 Desember 2014
Model Pemilihan Gubernur PDF Cetak Surel
Selasa, 18 Oktober 2011 03:02

Salah satu isu yang masih alot yang dibahas dalam revisi UU Pemilu Kada saat ini adalah mengenai cara pemilihan kepala daerah, terutama di tingkat provinsi.

Terkait dengan isu ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sepertinya tetap menginginkan pemilihan gu­bernur dikembalikan kepada DPRD.

Model pemilihan seperti ini menguat kembali setelah pe­merintah menemukan ba­nyaknya implikasi negatif pemilihan gubernur secara langsung yang melibatkan masya­rakat.  Di antara implikasi tersebut adalah dari aspek biaya pelaksanaan, kemanfaatan bagi masyarakat dan kestabilan politik di daerah.

Dari segi biaya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini terkesan boros karena menghabis biaya yang cukup besar ditambah dengan biaya lain yang harus ditanggung calon kepala daerah seperti biaya tim sukses, biaya pengalangan massa, dan biaya kampanye.

Sementara, manfaat langsung dari Pemilukada ini belum sepenuhnya dapat di­rasakan oleh masyarakat.  Se­baliknya, pe­milihan kepala daerah ini malah menyebabkan munculnya konflik horizontal karena adanya proses mobilisasi yang dilakukan elite politik untuk kepentingan ter­tentu.

Kenyataan ini mendorong pemerintah mencari alternatif untuk menentukan bagaimana sebaiknya gubernur tersebut dipilih. Wacana yang ber­kem­bang yang memicu kon­troversi adalah pemerintah tetap kukuh ingin mengembalikan pemilihan gubernur tersebut kepada DP­RD sepertimana yang pernah dilakukan sebelum ini karena ia tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Walaupun masih sebatas draf UU, namun pemilihan gubernur melalui alternatif ini mengundang reaksi banyak pihak.  Banyak kalangan me­nolak model pemilihan seperti ini karena dianggap tidak sesuai dengan semangat re­formasi yang seharusnya mendorong adanya partisipasi masyarakat.

Pertanyaanya mungkinkah dicarikan jalan tengah, mi­salnya, de­ngan me­ng­g­abung­kan pe­milihan langsung dan tidak langsung sehingga dapat me­nye­lesaikan pro–kontra model pemilihan gubernur ke depan?

Pemilihan gubernur dengan melibatkan anggota DPRD sebagai pemilih, memang bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini.

Apalagi di tengah me­nguatnya keinginan publik terlibat dalam proses politik secara langsung.  Sebelum UU No.32/2004 diterbitkan, di bawah UU No. 22/1999 pe­milihan gubernur/kepala dae­rah memang melalui mekanisme DPRD ini.

Dalam pemilihan tersebut anggota DPRD menjadi faktor penentu kemenangan seorang gubernur.  Pentingnya peran anggota DPRD ini membawa implikasi menguatnya politik transa­k­sio­nal yang mendorong gubernur “membeli” suara anggota DPRD agar me­mi­lihnya.

Akibatnya, model pe­mi­lihan melalui DPRD ini me­nyisakan banyak kasus korupsi dan suap di daerah.  Tidak sampai disitu saja, model pemilihan seperti ini juga disertai dengan ancaman dan penculikan terhadap anggota DPRD.

Jelas apa yang terjadi pada masa lalu inilah yang ditakuti sehingga dianggap tidak akan mengubah proses Pe­milukada menjadi lebih baik.

Dari segi lain, pemilihan gubernur mellaui DPRD ini semakin menjauhkan proses po­li­tik dari konstituennya ka­rena kelompok oligarki par­tai cenderung me­ngen­dalikan proses pe­milihan dan me­ngarahkan anggota DPRD untuk memilih calon tertentu.

Akhirnya yang dihasilkan adalah tawar menawar politik jangka pendek untuk ke­pen­tingan segolongan eite tertentu.  Inilah kelemahan model pe­milihan melalui DPRD ini.

Pertanyaannya adakah alter­natif lain yang dapat dilakukan?  Perlu diingat seharusnya dalam menetapkan model pemilihan gubernur ini, maka kita perlu mempertimbangkan dua ke­pentingan besar dalam pe­nye­lenggaraan pemerintah daerah, yaitu kepentingan pusat di daerah dan kepentingan daerah itu sendiri.  Sesuai dengan UU No. 32/2004 secara jelas di­nyatakan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Sebagai wakil pe­me­rintah pusat di daerah gubernur harus ber­tanggungjawab kepada pe­merintah pusat dalam me­laksanakan tugasnya.  Wa­laupun begitu, dalam kon­teks tertentu, gubernur juga menjadi kepala daerah otonom di tingkat provinsi dengan kewenangan otonomi yang terbatas.

Ini karena kewenangan utama penyelenggaraan oto­nomi dae­rah sudah dise­rahkan se­pe­nuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota.  Singkatnya, dengan adanya dua fungsi gubernur yang harus di­lak­sanakan ini menyebabkan pemerintah pusat harus mem­pertimbangkan kedua peran tersebut dalam mencarikan model yang sesuai untuk memilih gubernur.

Akan tetapi, jika dilihat konsepsi NKRI dengan titik berat otonomi ada pada daerah kabupaten/kota, maka idealnya kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu haruslah besar ketimbang kewenangannya sebagai kepala daerah otonom.  Dengan porsi kewenangan ini, maka idealnya gubernur hanya melaksanakan kewenangannya untuk mengo­ordinasikan, mengawasi, dan membina otonomi daerah yang dilaksanakan pemerintah ka­bupaten/kota.

Konsekuensi dari pen­jabaran tugas dan wewenang gubernur ini bermuara pada bagaimana cara gubernur itu ditentukan.

Dalam realitanya, sesuai dengan PP No.23 tahun 2011 kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat jauh lebih besar ketimbang ke­wenangannya sebagai kepala daerah otonom.  Oleh karena itu, idealnya gubernur cukup ditentukan oleh presiden se­bagai kepala pemerintahan di republik ini.

Namun, keputusan untuk menentukan gubernur di ta­ngan Presiden ini tentu akan men­dapat reaksi negatif dari masya­rakat yang sudah me­nikmati demokrasi langsung selama ini.

Supaya peran presiden yang besar ini tidak bertentangan dengan semangat demokrasi, maka peran tersebut harus dibatasi sehingga tidak me­nimbulkan gejolak dalam masyarakat.  Caranya adalah dengan melibatkan DPRD sebagai wakil masyarakat dae­rah dalam menentukan calon gubernur.

Artinya, pilihan presiden menentukan calon gubernur haruslah berasal dari calon yang diusulkan oleh DPRD yang sebelumnya sudah menyaring nama calon gubernur dari masyarakat.  Lalu bagaimana cara melaksanakannya?  Ini bisa dilakukan melalui referendum atau survey yang metodologinya diperketat sehingga aspirasi masyarakat lebih terjamin.

Dengan cara ini pemerintah pusat dapat meminimalkan gejolak yang ada dalam pe­milihan gubernur yang se­lama ini dikhawatirkan banyak pihak.  Namun, aspek penting dari model pemilihan gubernur seperti ini adalah tidak me­ngurangi hakikat demokrasi perwakilan yang sedang di­laksanakan sekaligus mem­perkuat kembali peran DPRD untuk melaksanakan fungsi perwakilan politiknya di dae­rah.

 

 

ASRINALDI A

(Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas)

Comments (1)Add Comment
0
Model Pemilihan Gubernur
written by string, Oktober 18, 2011
Arus reformasi memang telah membuahkan berbagai perubahan yang menarik terhadap system ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah system pemilihan gubernur sebagai akibat tidak langsung dari pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam tulisan di atas, penulis telah mencoba memperbandingkan system pemilihan gubernur berupa Pemilihan secara langsung oleh masyarakat, Pemilihan melalui wakil rakyat di DPRD, dan pemilihan oleh pemerintah pusat. Ketiga system pemilihan tersebut menurut penulis memiliki kelemahan tersendiri sehingga penulis mencoba mengajukan konsep “Pemilihan Gubernur oleh Presiden melalui usulan dan pertimbangan DPRD”.
Pada dasarnya, saya setuju dengan konsep pemilihan gubernur yang diusung oleh penulis, yaitu “Pemilihan Gubernur oleh Presiden melalui usulan dan pertimbangan DPRD”. Hal ini mengingat fungsi gubernur sebagai kepala daerah otonom sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi pada konsep ini, masing-masing pihak, baik pemerintah pusat maupun masyarakat (melalui DPRD yang notabene adalah wakil masyarakat/rakyat daerah) dilibatkan dalam proses pemilihan gubernur.
Namun terlepas dari hal tersebut, menurut hemat saya, apapun bentuk system pemilihan gubernur yang diajukan tidak akan mampu meningkatkan keefektifannya dalam mencapai tujuan bangsa dan tidak akan mampu memuaskan keinginan masyarakat secara keseluruhan. Kenapa? Karena yang kita lakukan hanyalah memperbaiki system, dan system merupakan hasil dari deal politik yang dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan/keinginan, baik kebutuhan/keinginan dari pribadi/golongan maupun kebutuhan/keinginan dari masyarakat (kondisi ideal).
Oleh karena itu, satu hal yang paling penting dilakukan (namun seringkali dilupakan) adalah upaya pencerdasan politik masyarakat dan penyadaran masyarakat akan pentingnya semangat kebangsaan (bukan semangat kedaerahan). Dengan dua hal tersebut, masyarakat akan mampu memilih pemimpin daerah yang berkualitas dan professional serta meminimalisir terjadinya penyimpangan dari pelaksanaan system pemilihan gubernur yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi ketahanan nasional yang mantap.

Write comment

busy

Newer news items:
Older news items: