Jumat, 01 Agustus 2014
Rasa Keadilan dalam Kasus-kasus Korupsi PDF Cetak Surel
Senin, 24 Oktober 2011 03:08

Dalam beberapa kali pernyataan, disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa lebih separuh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia tersangkut kasus pidana korupsi. Setidak-tidaknya yang dimnaksudkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi itu adalah mereka yang sedang diadili di Pengadilan Negeri setempat. Jadi bukan berarti tersangkut itu akhirnya benar-benar bersalah. Hanya saja tersangkut kasus korupsi tapi kemudian pengadilan menyatakan mereka tidak bersalah.

Tetapi dalam praktiknya, semangat pemberantasan korupsi itu seolah-olah adalah semangat untuk menjebloskan orang ke dalam penjara, bukan pada bagaimana agar orang tidak terjerumus kepada perbuatan yang mengakibatkan seorang kepala daerah masuk penjara.

Nah dalam urusan kasus-kasus yang menyeret Kepala Daerah ke pengadilan itu, sampailah kepada babak akhir: Kepala Daerahnya dicopot dan diganti oleh Wakil Kepala Daerah atau dilakukan pemilihan ulang. Celakanya, ketika kasus itu sudah sampai ke titik paling ujung dari perjuangan mencari keadilan di negeri ini yakni di Mahkamah Agung, sang Kepala Daerah dinyatakan bebas. Tapi waktu sudah berjalan, jabatan yang dia tinggalkan sudah digantikan oleh orang lain.

Hari Jumlat lalu di Nusa Dua Bali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, bangsa ini perlu adil bagi kepala daerah yang divonis bebas oleh pengadilan, terutama untuk masa jabatan yang hilang akibat proses hukum yang terlalu lama.

Dalam undang-undang, apabila seorang kepala daerah yang terjerat hukum kemudian divonis bebas, maka dia harus diaktifkan kembali. Bila dia menjalani proses hukum sebagai terdakwa pada awal tahun kedua dan baru dapat vonis bebas setelah banding, kasasi, dan kemudian dilanjutkan pula PK oleh Jaksa sehingga memakan waktu hingga tiga  tahun, tentu saat aktif kembali ia hanya akan menjalankan sisa jabatan selama setahun saja.

Nah, bagaimana masa jabatan yang hilang selama dua tahun itu. Apakah masa jabatannya bisa ditambah atau hanya menjalani yang setahun saja? Sungguh tak adil rasanya. Ini menjadi sorotan oleh Mendagri bersama sejumlah Kepala Daerah yang berkumpul dalam organsiasi Asosiasi Kepala Daerah.

Sesungguhnya perlu dirumuskan dalam UU 32/2004 dan undang-undang terkait lainnya tentang masa jabatan yang hilang tersebut. Kalau dibiarkan begitu saja sebagai sebuah risiko, negara ini tak adil juga buat mereka yang tak bersalah.

Kemendagri, sebagaimana diakui oleh menterinya,  mengaku agak tersandera oleh banyak celah hukum yang diterjemahkan dengan berbagai sudut pandang. Seorang bupati atau walikota, misalnya, yang sudah divonis bebas demi hukum, sejatinya kan tidak boleh diproses lagi. Namun ada celah yang membuat jaksa bisa melakukan PK. Akibatnya, pihak Kementerian Dalam Negeri belum bisa mengaktifkan yang bersangkutan.

Kalau ini tidak cepat-cepat diselesaikan bukan tak mungkin orang bukannya takut korupsi, tapi justru takut jadi Kepala Daerah, sebab bisa-bisa kena kait kasus korupsi tapi sebenarnya tidak bisa dihukum.

Hal lain, jika ini dibiarkan terus menerus, bukan tak mungkin negeri ini justru menjadi aneh, para Kepala Daerah jadi biang korupsi. Hasil survei Pada 2010 oleh Hongkong-based Political Economic Risk Consultancy Ltd. menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup setelah Kamboja di kawasan Asia Pasifik. Dari hulu hingga hilir korupsi kian menggurita, seakan takkan ada habisnya.

Dengan kondisi seperti sekarang ini maka akan sulit bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk bangkit jika tak ada komitmen kuat untuk memperbaiki birokrasi dan kinerja institusi publik. Komitmen kuat tersebut harus didukung semua pihak; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun memperbaiki institusi publik dan birokrasi bukan perkara yang mudah, dibutuhkan integritas yang tinggi bagi para penegak hukum.

Lambatnya penanganan kasus-kasus besar men­cerminkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum. Kita berharap negara dapat segera keluar dari korupsi yang terus membelenggunya, sehingga harapan masyarakat mendapat keadilan dan kesejahteraan cepat terpenuhi. Semoga ke depan, siapa pun pemimpinnya bisa menyejahterakan rakyat dan tindak korupsi bisa diminimalisir. Dan yang lebih penting lagi bagaimana rasa keadilan diberikan kepada Kepala Daerah sebagaimana sudah diterakan di atas, mereka yang sudah terlajur menjalani proses hukum dan jadi pesakitan tiba-tiba dibebaskan. Tapi hak-hak mereka hilang begitu saja. ***

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy