PENGAMAT EKONOMI SYAFRIZAL CHAN

PADANG, HALUAN — Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh lingkungan pemerintah daerah di Sumatera Barat terlalu banyak, sehingga satu program sering pelaksa­naannya tumpang tindih.

Demikian dikatakan pemer­hati ekonomi Sumatera Barat, Syafrizal Chan yang menjadi narasumber dalam acara perte­muan tahunan perbankan tahun 2011, di Aula Bank Indonesia (BI) Padang, Selasa malam ( 25/1.

“Setelah dilakukan satu SKPD, program yang sama diselenggarakan lagi oleh SDKP lain sehingga tumpang tindih dan tidak efektif,” ujarnya dalam kegiatan yang bertema “ Mem­perkuat stabilitas Menuju Pertum­buhan Berkesinambungan Se­buah Tantangan Transpormasi,”

Ia mencontohkan seperti yang banyak terjadi antara Dinas Sosial dan Kesra, Bagian Perda­gangan dan UKM serta SKPD lainnya. Menurutnya SKPD yang memiliki Tupoksi hampir sama bagusnya digabungkan sehingga tidak tumpang tindih dan SKPD lebih ramping.

“Banyak SKPD salah satu penyebab terjadinya pemborosan keuangan. Kalau program itu bisa di kop satu pejabat, kenapa harus dikerjakan lagi oleh pejabat lainnya yang memiliki tujuan sama. Hal itu jelas berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Lambannya pertumbuhan ekonomi kerakyatan menurutnya uga disebabkan kekurang tahuan pemerintah.

“Kita belum tahu ‘turbo’ untuk memperkencang pertum­bu­han ekonomi tersebut. Dan juga intermediari perbankan belum berjalan optimal, konven­sional, pembiayaan tidak sejalan dengan program pemerintah,” beber Syafrizal, yang juga sedikit menyentil pihak perbankan.

Menurut Syafrizal, strategi tepat untuk mempercepat pertum­buhan ekonomi ialah dengan meningkatkan pembiayaan eko­nomi kerakyatan itu. Pengem­bangan ekonomi kerakyatan yang berbasis bahan baku lokal, pasar dan keterampilan harus menjadi prioritas.

Tambahnya, Zero Credit adalah suatu alternatif pem­biayaan yang perlu dipikirkan, dimana pinjaman diberikan kepada pelaku usaha produktif yang mempunyai multiplier effect tinggi dengan mengembalikan hutang sama dengan pinjaman. Biaya bunga ditutupi oleh pe­merintah daerah sebesar ke­untungan minimal bank pe­nyalur.(dfl)

Comments (0)

Name

Email

Title

Comment

smaller | bigger

Add Comment Preview