Judul di atas terins­pirasi oleh karena mun­culnya pada akhir-akhir ini beberapa pendapat bahwa dengan kem­balinya Sumatera Barat menetapkan nagari se­bagai unit pemerintahan terendah semenjak ta­hun 2000 sudah memerlukan peninjauan kembali karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian apabila dilihat dari segi bantuan dana pembangunan untuk Sumatera Barat. Apalagi terdapatnya wacana bahwa Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan dana per desa atau setingkat sebagaimana yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu dengan istilah bantuan desa.

Dalam perjalanan ke Bali minggu lalu, saya bertemu dengan Sek­retaris Jenderal Aso­siasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Dwi Agus Siswa Putra. Ke­betulan, saya men­dam­pingi Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Soetardjo dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Saya terkesan dengan penjelasan Dwi Agus tentang “pertarungan” di laut, baik dalam batas 200 mil ataupun di luar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) itu. Pertarungan yang melibatkan kapal dan sejumlah negara, serta pelaut-pelaut handal.

Munculnya aspirasi masyarakat untuk meng­gabungkan wila­yah Agam Timur ke Bu­kittinggi mau tidak mau akan mengusik kembali “arwah” Pera­turan Pe­merintah Re­publik In­donesia No­mor Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam (PP 84/1999). Sebagimana dimuat dalam ulasan Haluan dengan judul “Dilema Membelah Kabupaten Agam” (Haluan, Senin 19/3/2012) kembali membuat jasad PP 84/1999 kembali bergetayangan dan menjadi pembicaraan di tengah masyarakat karena dianggap “mati tidak terkubur”  tidak berbatu nisan, hidup tidak dianggap! Dikatakan telah mati atau tidak berlaku lagi, tidak ada satupun peraturan perun­dang-undangan yang membatalkan PP 84/1999 atau menyatakan tidak berlaku lagi.

Minangkabau me­ru­pakan negeri yang sa­ngat kental keisla­man­nya. Ajaran adat yang sejalan dengan Islam dimaklumatkan di Bukik Sati Marapalam pada abad ke-19 yang mela­hirkan sebuah ikrar yang disepakati oleh seluruh alam Minangkabau, adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah.

Sampai saat ini, ikrar tersebut masih belum berubah dan masih menjadi “bumbu” dalam setiap ucapan bangsa Minangkabau saat mengaji adat dan syarak. Akan tetapi, sudahkah masyarakat Minang­kabau ini menjalankan syariat Islam secara kaffah dan menjalankan adat istiadatnya dengan benar?

Di tengah ketakutan akan lonjakan harga minyak dan konsumsi BBM yang semakin me­ningkat, rencana ke­naikan harga BBM telah menjadi isu yang sangat “sensitif” di negeri yang masih menganut ke­bijakan subsidi ini. Dengan kenyataan bahwa ekploitasi minyak dan gas (migas) yang mayoritas sudah dikuasai oleh perusahaan asing, sedangkan Pertamina yang merupakan BUMN migas hanya mampu mendapatkan jatah 16% saja, maka hal inilah yang disimpulkan oleh beberapa pihak akhir-akhir ini bahwa kedaulatan energi bangsa ini sudah runtuh.  Benarkah begitu?

Menarik untuk di­ba­has apa yang ditulis da­lam Haluan Kita tentang “Membayangkan Sum­bar Betul-Betul Jadi Negeri Industri Otak” (Haluan, 16/3).  Ba­nyaknya persoalan da­lam menyelenggarakan pendidikan di negeri ini tidak hanya berdampak pada kualitas lulusan, tapi juga sistem yang dilaksanakan. Namun, di balik itu semua sebenarnya terdapat potensi besar yang juga dimiliki oleh Sumatera Barat untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat kegemilangan di bidang pendidikan. Persoalannya, bisakah Sumatera Barat menjadi kiblat pendidikan di Indonesia, atau paling tidak di wilayah Sumatera?

Walaupun telah di­dahului oleh polemik yang dicetuskan oleh Darman Moenir (Haluan, 6/2/2012), temu sastra­wan Nusantara Melayu Raya (Numera) yang diadakan di Padang tetap berlangsung sesuai jad­wal: dimulai dengan resepsi makan malam dengan Walikota Padang pada Jumat malam, diteruskan dengan seminar pada Sabtu (17/3), dan diakhiri dengan wisata sastra pada hari Minggu (18/3). Tentu banyak hal seputar kesusastraan Indonesia dan Malaysia yang akan dibicarakan dalam perhelatan sastra dua negara tersebut, baik berupa apresiasi terhadap karya-karya sastrawan Indonesia dan Malaysia maupun analisis terhadapnya dalam forum seminar yang merupakan bagian dari acara itu.

DalaM berita harian  Haluan (14/3) me­ngung­­kapkan pernya­taan  luar biasa dengan daftar tunggu kebe­rangkatan jamaah calon haji Sumbar dengan menunggu antrean 10 tahun ke depan.

Kepala Kantor Wilayah Ke­menterian Agama Sumatera Barat, Ismail Usman mengakui, calon jemaah haji Sumbar yang telah mendaftar hingga saat ini tercatat sebanyak 40.500 orang. Jumlah tersebut masuk daftar tunggu sampai tahun 2021.

Tak habis-habisnya ino­vasi dikembangkan oleh pengelola pari­wisata Thailand untuk menghadirkan turis ke negaranya. Makanya, jumlah turis yang ber­kunjung ke  negara ber­gajah putih itu jauh lebih tinggi dari kita dan negara-negara Asean lainnya. Lama Uwan tercenung, kok bisa demikian. Padahal, kita memiliki produk wisata yang lebih beragam dan kualitasnya jelas lebih tinggi.

Dari belasan kali berkunjung ke berbagai propinsi disana, Uwan menemukan geliat kolektif bangsa Siam ini dalam membangun kepa­riwi­sataannya. Perkembangan yang dahsyat Uwan temukan salah satunya di kota Chiangmai yang menjadi tujuan favorit Uwan kalau mampir ke Thailand.

Wilayah Sumatera Ba­rat rawan terhadap gem­pa vulkanik mau­pun tek­tonik. Yang sa­ngat ber­bahaya adalah gempa tektonik karena gun­ca­ngannya lebih dahsyat mencakup dae­rah yang luas serta ber­potensi menimbulkan tsunami pada wilayah pesisir barat yang berhadapan dengan Samudra Indonesia. Pusat-pusat gempa itu juga berada pada wilayah Sumbar.

Pusat gempa vulkanik berada pada kitaran Gunung Marapi di Agam dan Tanah Datar dan Gunung Talang di Solok. Sementara pusat gempa tektonik berada di wilayah Sumatera Barat kitaran Kepulauan Siberut dan jalur Patahan Semangka yang membelah Pulau Sumatera.