Manja. Itulah kesan pertama saya tuntutan untuk membatalkan drop out (DO) bagi maha­siswa Universitas An­dalas, baik itu dila­kukan oleh perwakilan or­ga­nisasi mahasiswa, dan kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Sumatra Barat dengan memanggil Rektor Unand. Saya justru berpandangan bahwa persoalan DO semestinya sudah sejak dulu dilakukan. Syukur juga, karena saat ini Rektor baru konsisten melaksanakan apa yang ada dalam peraturan akademik Universitas Andalas.

Aneh tapi biasa. Begitulah ciloteh warga kala membaca berita koran terbitan Kamis 23 Februari 2012 lalu tentang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kayu Tanam, Padang Pariaman yang ditangkap polisi setengah bugil di atas mobil bersama seorang siswi Man­darasah Aliyah Negeri (MAN) Pariaman.

Mereka juga membawa CD porno dan alat kontrasepsi. Visum mem­buktikan mereka sudah berse­badan. Pria itu kini ditahan di Mapolres Pariaman atas tuduhan, sementara, melarikan anak di bawah umur.

Pasar Raya Padang kembali jadi topik pem­bicaraan menarik bagi semua orang. Kali ini, giliran Koppas Plasa yang jadi sorotan, karena kebakaran yang meng­hanguskan 32 petak toko di sana pekan lalu, dan menimbulkan kerugian miliaran rupiah.

Padahal, permasalahan sebelumnya yang melibatkan Pemko Padang dan pedagang Pasar Raya, masih belum tuntas. Dan kini, permasalahan baru tentunya sudah di depan mata.

Seniman Sumatera Ba­rat menye­leng­garakan pertemuan silaturahim di Galeri Taman Budaya Provinsi Sumatera Ba­rat, Jalan Diponegoro, Padang, Minggu, 26 Februari 2012. Pem­rakarsa dan sekaligus pengundang pertemuan adalah penyair Rusli Marzuki Saria (RMS) yang persis 26 Februari ini berusia 76 tahun (lahir 26 Februari 1936). Selain pematung abstrak terkenal Arby Samah, Papa Rusli (demikian RMS sering dipanggil, dan pernah menjadi Redaktur Budaya Haluan selama lebih daripada 20 tahun) jadi seniman tertua provinsi ini.

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Qs. Al-Mu­jadilah/58: 11)

Islam memberikan motivasi yang besar kepada umatnya agar menuntut ilmu. Bahkan wahyu sekaligus perintah pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah iqra’yang artinya membaca.

Banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa ini salah satunya adalah disebabkan kurangnya keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpinnya. Alih-alih menyelesaikan masalah yang dihadapi, tindakan pemimpin tersebut malah menyisakan persoalan baru yang tidak kalah rumitnya. Bahkan keputusan yang diambil dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Lihat saja masalah korupsi yang semakin menjadi-jadi yang menyebabkan masyarakat apriori dengan keberadaan pemerintah. Belum lagi masalah kemiskinan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah hingga pada penguasaan asing terhadap kekayaan negara yang justru dinikmati oleh segelintir orang.

Kasus bailout Bank Century yang meng­hebohkan telah menyita perhatian masyarakat. Masyarakatpun tam­paknya masih setia men­cermati per­kem­bangan pasca ke­pu­tusan yang resmi diu­mumkan DPR-RI serta audit forensik yang dilakukan oleh BPK-RI. Apa gerangan selanjutnya yang akan terjadi? Secara politis cerita kasus bank century bakal tidak ada habisnya dan tentu saja akan berjalan cukup panjang karena demi berbagai kepentingan.

Belakangan ini, ha­laman koran dihiasi dengan ucapan selamat kepada rumah sakit pemerintah dan swasta atas keberhasilannya meraih sertifikat akre­ditasi rumah sakit dari Komisi Akreditasi Ru­mah Sakit (KARS), sebuah komisi indenpenden yang berpusat di Jakarta.

Pertanyaan adalah mengapa rumah sakit harus diakreditasi? Perlukah rumah sakit diakreditasi? Adakah hubungan akreditasi dengan mutu pelayanan dan kalau sudah diakredittasi apakah tak ada keluhan lagi?

Dua peristiwa yang dia­lami Front Pembela Islam (FPI) pekan lalu cukup menarik. Per­tama, Sabtu (11/02/2012). Rom­bongan FPI yang berniat mem­bela warga Dayak yang ta­nahnya dirampas pe­ngu­saha di Kali­man­tan Tengan (Kalteng) dihadang ratusan warga Dayak yang berbaju dan ikat kepala ser­ba merah saat turun pesawat di Bandara Tjilik Ri­wut Palangkaraya, sehingga rombongan itu ter­paksa kembali ke Jakarta. Menurut tribun­kal­teng.com, sehari sebelumnya para penghadang ber­kumpul di Rumah Betang di kompleks Kantor Gu­bernur Kalteng. Mereka  minta dewan adat Dayak Kal­teng menolak rencana pembentukan FPI dengan da­lih tak ingin muncul aksi kekerasan di provinsi ini.

Salah satu cara untuk mengurai persoalan ke­ma­cetan di DKI Jakarta yang kian runyam dan parah. Pemerintah Pro­vinsi DKI Jakarta mem­berlakukan pajak pro­gresif  kendaraan, baik bagi kendaraan roda dua maupun roda empat milik pribadi. Efektivitas pelak­sanaan pajak progresif ini didukung oleh penggunaan Nomor Induk Kepen­dudukan (NIK) atau Sistem Identitas Tunggal.