We are born in inno­cen­ce…………….Corruption comes later, kita lahir tanpa dosa - kata Laura Z. Hobson dalam Gentlement’s Agreement 1946 – korupsi datang kemu­dian.

Sepanjang tahun 2011 beberapa orang bupati, seo­rang walikota, seorang wakil bupati, seorang  direktur utama BUMD dan beberapa anggota legislatif  di Sumatera Barat akan dan telah diseret  ke meja hijau atas tuduhan korupsi dengan berbagai modus. Perkara korupsi Umar Wakil Bupati Agam merupakan kasus pertama di Penga­dilan Tipikor Padang  dan sejak itu  langsung ngebut memeriksa perkara korupsi.

Tren mundur beberapa to­koh publik, terutama pejabat eksekutif, akhir-akhir ini tak pelak mengundang debat bahkan kontroversi. Dimulai dari dikabulkannya per­mo­honan mundur dari (bekas) wakil bupati Garut, Dicky Chandra beberapa waktu lalu, kemudian disusul oleh pernyataan resmi baru-baru ini oleh wakil gubernur DKI. Jakarta, Prijanto yang juga menyatakan mundur dari jabatannya yang (hanya) tinggal 10 bulan dari sekarang. Tak sampai setahun lalu wakil walikota Surabaya pun pernah berniat mundur, meskipun urung. Fenomena ini bermuara kepada kesimpulan (sementara) bahwa mereka yang mundur ini disebabkan oleh pecahnya kongsi mereka dengan pasangan masing-masing.

Wabah korupsi di Indonesia pasti bukan sebuah takdir, kecuali kita gagal me­num­pasnya. Namun kegagalan itu sesungguhnya bukan kega­galan total bangsa, karena toh merupakan keberhasilan sebagian warga bangsa yang pencinta korupsi untuk mem­pertahankan korupsi sebagai mata penca­harian­nya. Korupsi adalah setan penggota yang meng­halalkan segala yang haram, demi membangun sebuah dunia tanpa moral, tanpa kasih sayang dan tanpa masa depan. Kecuali sebuah kehancuran.

Sepuluh tahun merdeka, di era 50an, Republik banyak men­dapat reaksi keti­dak­puasan dari daerah, yang berujung pergo­lakan dae­rah. Ketidakpuasan dipicu oleh ekses sentralisme peme­rinta­han yang berdampak adanya pe­rasaan ketimpangan redis­tribusi pendapatan ke dae­rah-daerah. Jawa dibangun lebih dul­u, daerah merasa dikebela­kangkan. Diakui, dengan serba keterbatasan infrastruktur waktu itu, dimana banyak yang harus dibenahi, dapat diterima bahwa ada ketidakpuasan itu.

IJAZAH atau katakanlah predikat (ke)sarjana(an) dica­pai melalui jalan pan­jang berliku penuh tanta­ngan dan, karenanya dibu­tuhkan perjuangan serta pengor­banan yang tidak tanggung-tanggung. Coba­lah bayang­kan! Berapa lama orang ha­rus pergi-pulang sekolah dan kuliah. Berapa banyak biaya yang terkucur. Dan be­rapa pula besar tenaga lahir-batin yang terkuras un­tuk menyelesaikan tugas-tugas di masa pendidikan.

SERTA merta Badan Peneli­tian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011, Ja­kar­ta, melalui beberapa kepala sekolah, guru, pe­ngu­rus komite sekolah, anggota dewan pendidikan, pengawas pendidikan, to­koh masyarakat, menye­lenggarakan penelitian di SMA 1 Kota Padang, Rabu, 21 Desember. Semua informan 25 orang.

Tak terasa pada 22 Desem­ber 2011 kemarin, Kota Bu­kittinggi  memperingati Ha­ri Jadi Kota (HJK) yang ke-227. Siapa tak kenal Kota Bu­kittinggi? Tidak lengkap berkunjung ke Sumatera Barat kalau tidak singgah di Bukittinggi begitu banyak pendapat untuk mengenal Bukittinggi baik secara his­toris maupun keindahan alamnya. Kota yang sebelumnya disebut dengan Fort de Kock yang dulu pernah dijuluki sebagai Paris van Sumatera. Kota yang pernah melahirkan seorang Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta, yang disebut juga kota pusaka dengan Jam Gadang sebagai landmark di ketinggian jantung kota berbentuk jam besar Big Ben yang bernama Jam Gadang sekaligus menjadi simbol bagi kota yang berada pada tepi sebuah lembah yang bernama Ngarai Sianok.

Sebenarnya masyarakat Sumatra Barat harus ber­syukur kepada Allah SWT yang menganugerahkan rah­mat besar dengan nilai ta­mad­dun budaya Minang­kabau. Filosofi budaya ma­syarakat Minangkabau teri­kat kuat dengan peng­ha­yatan Islam dan terbukti men­jadi puncak kebudayaan ma­syarakat di Sumatra Barat.

Penebang vs Penanam sia­pa menang? Ah, seperti main bola saja, tetapi kenyataannya me­mang begitu, saat gen­carnya program menanan pohon oleh pemerintah, pro­gram me­ne­bang pohon oleh pelaku illegal loging tak kalah gencar. Bahkan sampai kini  rivalitas antar kedua kelom­pok itu masih berlangsung secara ketat.

Kasus Mesuji merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang berlatar bela­kang masalah tanah yang diikuti dengan tindakan keke­rasan. Walaupun Tim Pencari Fakta (TPF) sedang me­ne­lusuri kasus ini namun du­gaan sementara ada indikasi tindakan kekerasan akibat kasus tersebut yang telah menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak keamanan perusahaan perkebunan maupun masyarakat setempat. Kasus serupa kalau tidak diantisipasi dengan baik mungkin akan terjadi jua di Sumatera Barat. Perihal ini tidak dapat kita pungkiri lagi berbagai kasus yang dilatarbelakangi masalah tanah dengan pihak perusahaan perke­bunan terjadi, terakhir di Maligi Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pasaman Barat.