Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh NGO Kemitraan Partnership for Gobernance Index meletakkan tata kelola pemerintahan Sumatera Barat pada posisi ke 20 dari 33 provinsi yang diindeks oleh mereka selama tahun 2012.

Tentu saja laporan penelitian ini membuat kening kita jadi berkerut, sebab pada penelitian lima tahun silam lembaga yang sama pernah memeringkat Sumatera Barat pada posisi tiga dari 33 provinsi. Artinya pada lima tahun silam itu jalannya roda pemerintahan dan penatakelolaannya sangat baik.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 105 kemarin di seluruh Indonesia berlangsung khidmat. Paling tidak itu menurut apa yang diberitakan media. Tapi apakah yang kita pentingkan perihal khidmatnya upacara atau makna dari peringatan itu?

Seperti juga peringatan hari-hari bersejarah lainnya, kita senantiasa bertanya seberapa dalam maknanya dan mempengaruhi semangat dan jalan pikiran rakyat merayakannya.

Publik kembali dikejutkan dengan berita tentang anggota polisi di Papua yang disebut-sebut memiliki rekening dengan nilai ratusan miliar bahkan pernah mencapai Rp1,5 triliun.

Kecurigaan mengemuka karena sebagai anggota polisi, anggota penegak hukum yang bertugas di Sorong ini bergaji standar sekitar Rp2 juta per bulan.

Mengembangkan Padang ke timur dan utara, itu yang pernah ada dalam pikiran Hasan Basri Durin ketika menjadi Walikota pada tahun 80an. Ketika itu tidak ada pikiran akan ada gempa dan tsunami. Belum ada prediksi bencana seperti sekarang yang akan mengancam warga di pusat kota.

Ketika pada permulaan 1970an masalah yang dihadapi Padang di pusat kota adalah soal banjir, maka semua upaya pemerintah kota ketika itu tertuju bagaimana membuat warga di pusat kota  menjadi aman dan nyaman tanpa diganggu banjir yang kadang bisa tiga kali setahaun.

Sejumlah tokoh Sumatera Barat, termasuk Wakil Gubernur dan DHD 45, punya gagasan sekaligus mengusulkan agar Korem 032/Wirabraja dinaikkan statusnya menjadi komando yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi. Ini semua untuk memudahkan koordinasi dalam jajaran TNI/Polri manakala jenjang kepangkatan dalam angkatan lain/Polri lebih tinggi dibanding kepangkatan Komandan Korem, khususnya apabila terjadi bencana alam.

Rabu lalu Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim bersama Walikota Padang Fauzi Bahar, Ketua DHD 45 Sumbar Zulwadi Dt Kali, LKAAM Sumbar, MUI Sumbar dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya, menemui Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono di Jakarta.

Makin jelas dan tegas, bahwa pada akhirnya gagasan meng-internasionalkan- Festival Singkarak lalu menjadikannya iven balap sepeda dunia Tour de Singkarak (TdS) pada lima tahun yang silam tidak sia-sia. TdS kini bahkan bisa dikatakan sudah menjadi media untuk berpromosi bagi brand-brand internasional dan nasional.

Ahad lalu di pelataran Monumen Nasional (Monas) Jakarta, ditandai dengan pemukulan Gendang Tasa secara simbolis berlangsung peluncuran secara resmi acara akbar yang menggabungkan olah raga dan pariwisata, Tour de Singkarak.

Jika rakyat pergi/Ketika penguasa pidato/Kita harus hati-hati/Barangkali mereka putus asa/Kalau rakyat bersembunyi/Dan berbisik-bisik/Ketika membicarakan masalahnya sendiri

Penguasa harus waspada dan belajar mendengar/Bila rakyat berani mengeluh, Itu artinya sudah gawat/ Dan bila omongan penguasa/ Tidak boleh dibantah/ Kebenaran pasti terancam/Apabila usul ditolak tanpa ditimbang/ Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan/ Dituduh subversif dan mengganggu keamanan/ Maka hanya ada satu kata: lawan!

Ternyata status sebagai wakil rakyat lebih menyihir daripada menjadi pemimpin rakyat. Kemarin diberitakan oleh koran ini bahwa ada 147 wali nagari dan kepala desa di Sumatera Barat yang memilih mundur dari jabatannya demi untuk maju menjadi calon anggota DPRD.

Entah karena berpenghasilan besar dan memiliki kuasa lebih makanya posisi sebagai wakil rakyat jadi lebih menggiurkan ketimbang menjadi pemimpin rakyat di nagar-nagari atau di perdesaan. Padahal para wali nagari itu dipilih langsung oleh rakyat bak Presiden. Jika dihitung-hitung, jauh lebih legitimate para wali nagari dibanding anggota DPRD. Wali nagari dipilih langsung oleh rakyatnya karena memang melihat sosok pribadinya. Sedang para anggota DPRD masih terselimuti oleh partainya.

Pekan-pekan ini helat politik nasional maupun lokal Sumatera Barat akan menjadi permulaan  yang hangat dari sebuah tahapan pelaksanaan ketatanegaraan. Ribuan orang yang sebelumnya sudah menyatakan dirinya sebagai putra terbaik negeri ini (dengan segala garansinya) mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Ketentuan dalam konstitusi kita memang membuka peluang kepada masyarakat untuk mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif untuk dipilih oleh rakyat dalam Pemilihan Umum yang rencananya akan digelar pada tahun depan.

Tekad Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi sentra ternak terbesar di Sumatera Barat masuk akal, apabila melihart potensi lahan dan iklim yang melingkupi kabupaten paling tenggara di Sumatera Barat itu.

Jadi ketika bupati yang berlatar belakang insinyur peternakan  itu menyatakan tekad terbut pada acara pameran ternak Sumbar 2013 hal itu sudah bukan merupakan hal yang penting untuk menjadikan kita berkerut-kerut keningnya.