Helat tahunan pebalap sepeda antarbangsa Tour de Singkarak (TdS) rencananya akan digelar lagi pada bulan Mei mendatang. Insya Allah, tahun ini rutenya bertambah ke Kabupaten Pasaman, Dharmasraya serta Solok Selatan. Itu artinya, pelaksanaannya  tinggal hitungan bulan saja. Setelah empat kali penyelenggaraaan balap sepeda yang sudah masuk kalender organisasi sepeda internasional, maka yang senantiasa menonjol dan ditonjolkan oleh tuan rumah adalah segi pariwisatanya. Sementara segi olahraga prestasi, nampaknya nyaris abai sama sekali.

Semua berteriak di daerah lantaran solar terus menerus jadi rebutan. Di Sumatera Barat meskipun ditenggarai kelangkaan solar itu lantaran alat berat di tambang liar memang sedang berkeliaran,  tetapi belum bisa dipastikan apakah seluruhnya solar yang cepat terhisap di semua SPBU itu memang mengalir ka daerah tambang liar.

Namun sesungguhnya yang membuat kita jadi prihatin  bukan soal kelangkaan dan daya sedot yang luar biasa ini saja, melainkan juga bertapa kuatnya daya hisap konsumsi terhadap subsidi BBM. Itu tentu saja ancamannya tidak sekedar panjangnya antrean di SPBU melainkan pada APBN.

kiita mulai merasa  bosan membaca berita yang itu ke itu saja soal penertiban tambang emas liar di Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya. Karena setiap berita hanya berisikan bahwa penambangan liar di daerah itu belum juga terkendali.

Bahkan kedatangan tim Kaukus Parlemen Sumatera Barat dari DPR RI dan DPD RI ke Solok Selatan pekan lalu, seperti hanya dianggap angin lalu saja oleh para penambang maupun pihak-pihak yang mesti mengawasi agar tidak lagi ada operasi penambangan tanpa izin itu.

Kemacetan yang kian hari kian parah di Kota Padang sudah diprediksi jauh sebelum tingkat populasi kendaraan baru terus bertambah. Ketika terminal angkutan kota dan terminal antarprovinsi sudah tidak ada lagi di dalam kota ini, kemacetan benar-benar berangsur membikin warga kota jadi gerah.

Lihat saja ketika solar akhir-akhir ini mengalami krisis stok di berbagai SPBU, jalanan mendadak macet oleh antrean. Saat itu sangat terasa sekali betapa pentingnya angkutan massal yang bisa membebaskan warga dari kemacetan.

Alhamdulillah Harian Haluan dianugerahi peng­har­gaan MDGs oleh pemerintah melalui Menko Kesra Agung Laksono. Selasa kemarin penghargaan itu diterima lang­sung oleh CEO Haluan Media Group Basrizal Koto di Bali.

Bersama suratkabar nasional Kompas, koran yang anda baca ini dinyatakan sebagai koran nasional yang terbit di daerah yang paling concern menyiarkan Milllenium Development Goals.

Terasa ada keresahan dalam setiap tutur kata Presiden SBY belakangan ini. Alasan masuk akal apabila ada keresahan di wajah Presiden lantaran ia ‘diancam’ akan dijatuhkan melalui kudeta atau coup d’etat oleh kelompok tertentu.

Sayangnya tiap kali didesak pers untuk menjelaskan lebih rinci tak kunjung muncul dari mulut Presiden SBY kelompok mana yang akan mengkudeta dirinya. Sebelum itu Presiden juga menyatakan tidak bisa menghadiri acara Kongres HMI  lantaran merasa tidak aman sebagaimana dilaporkan intelijen kepada dirinya.

Nyatanya sosialisasi minyak tanah ke gas elpiji sebagaimana diprogram pemerintah pusat untuk daerah-daerah hingga kini belum juga mencapai hasil. Kegamangan warga untuk beralih dari pengguna minyak tanah ke gas elpiji membuktikan bahwa sosiaslisasi belum sampai ke titik yang dituju.

Menjelang akhir Maret tahun ini, rencana konversi minyak tanah ke gas di Sumatera Barat belum juga ada kejelasan. Padahal minyak tanah di Sumatera Barat masih terus mengalami kelangkaan. Sehingga masyarakat meradang, karena gas yang dijanjikan untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah tak kunjung jelas. 

Belum selesai kasus penyerangan Mapolres OKU oleh anggota TNI dari Batalyon Armed setempat, kini muncul lagi kasus dimana tentara berbuat sesukanya. Bahkan membunuhi orang yang sudah ada dalam sel tahanan.

Kejadian yang meminta banyak pihak agar polisi bersama instansi terkait untuk mengusut tuntas kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan Sleman oleh kelompok bersenjata hingga menyebabkan empat tahanan tewas.

Belum banyak terdengar kiprahnya di Sumatera Barat sehingga belum banyak pula dimanfaatkan oleh masyarakat. Maklum Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Barat usianya baru menginjak lima bulan. Institusi yang menengahi pengaduan dari masyarakat atas layanan publik oleh pemerintah dan BUMN/D memang baru dikenal tahun ini di Sumatera Barat setelah dikukuhkan.

Namun diantara masyarakat ada yang sudah mengenal tugas dan fungsi ORI, sehingga sampai saat ini setidaknya sudah ada 41 laporan masyarakat yang masuk ke ORI Perwakilan Sumatera Barat terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Makin panjang saja buntut dari kehebohan tambang liar di Sumatera Barat. Setelah ada penyanderaan Kapolres di Dharmasraya, kini malah yang terjadi di Solok Selatan adalah perang dingin antara Bupati dengan Ketua DPRD Solok Selatan. Masalahnya adalah bupati dengan terang-terangan menuding Ketua DPRD Solok Selatan berada di posisi pemain tambang liar. Sebuah unjuk rasa yang diikuti oleh para pekerja tambang liar itu ditengarainya dikerahkan oleh Ketua DPRD.

Kepada media, melalui siaran pers Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria menyatakan,  Ketua DPRD Khairunnas memang berada di belakang unjuk rasa pengusaha  pendompeng tambang emas di Solok Selatan, Senin (18/3) lalu. Muzni nampaknya tidak main-main dengan tuduhannya. Ia menyatakan bahwa pada 7 Maret lalu, Siddik Ilyas anggota DPRD mengaku kepada bupati bahwa dirinya ditunjuk oleh Ketua DPRD sebagai koordinator demo.