Haji adalah rukun Islam kelima yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu antara tanggal 8 sampai 13 Dzulhijah setiap tahunnya. Menunaikan ibadah haji harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu mengerjakannya minimal sekali seumur hidup.

Karena tingginya nilai ibadah haji, maka umat Islam Indonesia tak segan- segan mengorbankan sebagian harta kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap bersusah payah untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.

Kemelut politik antara dua lembaga negara berlanjut, setelah muncul ide untuk menghapus Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, kini wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah, dalam rapat konsultasi DPR dengan KPK, Polri, dan Kejaksaaan, Senin, mengatakan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga “superbody” tidak lazim dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan predikat sebagai lembaga super, KPK cenderung tidak mau diawasi, padahal dalam demokrasi prinsipnya adalah keterbukaan.

Teluk Bayur akan dikembangkan. Ini berita bagus bagi dunia usaha yang selama ini sering harus berteka-teki dengan kalangan perkapalan. Apabila hendak meng­ekspor, pertanyaan yang muncul adalah: kapal dulu yang disediakan atau muatannya dulu. Yang terjadi kemudian saling menunggu bola. Kata yang empunya barang, dia akan melakukan kegiatan ekspor lewat Teluk Bayur tapi sediakan dulu kapalnya.

Pengusaha kapal balik menge­luarkan pernyataan, mereka mau sandar di Teluk Bayur kalau barang yang akan diangkut sudah tersedia. Begitulah dari waktu ke waktu, di Teluk Bayur senantiasa muncul pertanyaan seperti itu, mana yang dulu telur atau ayam?

Tahun ini, persisnya hari ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dulu dikenal dengan  nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sudah memasuki usia ke 66 tahun. Sebuah usia yang tidak terbilang muda lagi, lantaran usianya sama dengan usia republik ini secara institusional. Tetapi secara historis, TNI sudah berusia lebih tua dari republik ini. Sebab sebelum kemerdekaan sudah ada kesatuan-kesatuan bersenjata yang bejuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan.

Sepanjang setengah abad lamanya TNI telah bersama-sama dengan rakyat Indonesia bahkan menjadi instrumen kekuasan. Tapi kemudian setelah reformasi, maka dengan segala kesadarannya, bangsa ini mulai mereformasi TNI. TNI harus menjadi alat negara bukan sebagai alat kekuasaan yang bisa dikendalikan oleh partai politik yang berkuasa.

Apa sebenarnya yang terjadi antara DPR dan KPK? Kita jadi bertanya-tanya, karena keduanya saling memanggil dan sangat sarat unsur-unsur sentimennya. Pertama karena KPK menemukan adanya hal-hal yang mencurigakan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR, maka dua pimpinan Banggar masing-masing Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey. Keduanya akan diperiksa dalam kasus yang sama seperti Muhaimin Iskandar. KPK sangat memerlukan keterangan dari dua orang tersebut.

Seperti diketahui bahwa bahwa pemanggilan 2 pimpinan Banggar terkait penganggaran DPR. KPK memerlukan banyak informasi dari 2 orang itu. Keduanya juga masih berstatus saksi. Sejauh ini KPK memerlukan lebih banyak informasi dari dua orang ini. Belum bisa disimpulkan apakah keduanya yang tersangkut, dan jika dianggap masih diperlukan data-data, mereka berdua bisa saja dipanggil kembali setelah yang pertama ini.

Setelah peringatan dua tahun peristiwa gempa 30 September 2009 yang dilaksanakan hari Jumat lalu, ada hal-hal yang nampaknya perlu menjadi perhatian lebih serius dari pemerintah daerah di Sumatera barat maupun masyarakat. Perhatian yang  mesti diberikan lebih serius itu adalah perilah percepatan program recovery.

Dari peringatan dua tahun gempa ini dapat kita kemukakan fakta-fakta betapa pananganan pascagempa juga tidak kalah penting untuk diprioritaskan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Selama dua tahun ini kita hanya seolah lebih banyak bicara sekitar bagaimana mengantisipasi bencana datang dan proses penyelamatan diri masyarakat. Sedangkan untuk program-program yang bisa dikatakan sebagai antisipasi pascabencana jarang sekali disebut. Salah satu misalnya adalah bagaimana menangani penyaluran bantuan, penataan korban, penataan sasaran yang hendak dibantu oleh badan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi.

Apakah membicarakan Pancasila sebagai sesuatu yang menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia saat ini masih relevan? Ini adalah pertanyaan yang bertubi-tubi datang dari berbagai kalangan reformis ketika ada dialog seputar Pancasila. Apalagi kalau yang dibicarakan itu adalah Kesaktian Pancasila yang hari ini diperingati.

Sejak runtuhnya Orde Baru, maka serta merta benteng terakhir yang menjaga kewibawaan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara seolah ikut runtuh. Sebab di masa Orde Baru itu lah Pancasila dengan segala terjemahannya mencapai puncak kejayaan. Bahkan sempat dipersofikasikan dengan pemimpin Orde Baru. Seolah kalau mencerca Presiden Soeharto dianggap sebagai mencerca Pancasila dan itu bisa-bisa dianggap sebagai bagian dari makar!

Dua tahun lalu, persisnya 30 September 2009, sebuah senja yang kelam dan amat pahit bagi Sumatera Barat. Gempa melanda dan merusak seluruh kota Padang dan sekitarnya, bahkan getaran gempa sampai ke Jambi dan Bengkulu. Guncangannya memorakporandakan negeri Minangkabau ini yang kemudian menimbulkan simpati yang besar dari masyarakat perantau di seluruh dunia serta dunia in­ternasional.

Musibah gempa dua tahun lalu yang berantai sejak tsunami Aceh 2004 semakin menegaskan bahwa Indonesia berada di atas tanah labil yang rentan gempa, tsunami, dan gunung meletus.

Geger sudah Padang dan Sumatera Barat dibikinnya. Dua berita berbau mesum. Yang satu adalah soal video mesum anak SMA dan sebuah lagi penggerebekan oleh Satpol PP Kota Padang di café Fellas Jl Hayam Wuruk yang menemukan adanya aksi porno aksi berupa tarian telanjang (striptease) Pelakunya dua perempuan muda asli urang awak.

Penemuan itu membuat Walikota Padang sangat tersinggung. Ia langsung dari Jakarta memerintahkan dinas terkait mencabut izin café tersebut.

Karena pemerintah pusat memberi kepercayaan untuk Prof. Musliar Kasim menjadi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Irjen Kemendiknas) maka sisa masa jabatannya sebagai Rektor Universitas Andalas tidak bisa dia rangkap. Karena itu diserahkan kepada pelaksana tugas, sampai masa Pemilihan Rektor baru dilaksanakan.

Dan sejak dua bulan terakhir ini berbagai usaha sudah dilakukan oleh para kandidat rektor untuk meyakinkan para pemilihnya. Sebagaimana sudah ditetapkan, tahapan Pemilihan Rektor Universitas Andalas dimulai dari pemilihan yang dilakukan internal universitas sebanyak dua tahap. Tahap pertama memunculkan lima calon. Masing-masing dari keloima calon itu adalah Werry Darta Taifur memperoleh suara 42, Edison Munaf 40 suara, Helmi 28 suara, Novesar Jamarun 25 suara, dan Masrul 16 suara.