Pandangan miring terha­dap perempuan sudah cukup lama terjadi. Dalam buku The Status of Women in Maha­barata, Prof Indra menulis: Tidak ada makhluk yang lebih berdosa daripada perempuan. Perempuan itu menyalakan api. Dia adalah sisi pisau yang tajam. Efek dari pandangan diskri­minatif meng­akibatkan kekha­watiran terhadap perempuan. Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa perem­puan adalah sumber malapetaka, kerusakan suatu bangsa, dan pangkal kemerosotan moral. Mengikuti logika di atas, maka perempuan dilarang menjadi pemimpin.

Alih-alih menjadi pemim­pin, kehadirannya pun mem­bawa malapetaka. Bentuk klasik yang terus muncul saat ini adalah pandangan para kiai/tokoh masyarakat yang meng­anggap bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, perempuan ngurusi rumah tangga saja justru menghambat bagi para santriwati untuk maju. Kiai sebagai tokoh berpengaruh memiliki massa yang tidak sedikit. pemikiran itu terus tersebar dan berlang­sung terus menerus, turun temurun dan menjadi fatwa yang ampuh untuk membatasi peran perempuan di lembaga-lembaga sekolah di pesantren. Contoh, guru perempuan tidak bisa menjadi kepala sekolah, karena perempuan.

Tidak semua penghuni bui atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (rutan) adalah penjahat. Mereka ada yang menjadi korban kriminalisasi dan ada juga yang melakukan tindak kriminal karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya.

Penegasan itu disampaikan berulang-ulang kali pada ba­nyak kesempatan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Terakhir saat melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jum’at pekan lalu (25/3).