DPRD Minta Dana Desa Agar Disetor Langsung Ke Nagari


Selasa,13 Juni 2017 - 11:35:13 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPRD Minta Dana Desa Agar Disetor Langsung Ke Nagari

PADANG, HALUAN-Jika bisa dipersingkat, maka tak harus dibiarkan  diperpanjang. Pengucuran alokasi Dana Desa dari Pusat akan lebih cepat dimanfaatkan jika langsung ke dikirim ke kas Nagari. Tidak singgah dan mengendap dulu di kas Kabupaten,  seperti selama ini.

 Menjawab Haluan di ruang kerjanya, anggota Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar berharap kebijakan penyaluran dana desa secara langsung ke nagari bisa segera direalisasikan.

Banyak sekali manfaatnya.Tujuannya agar keterlambatan penyaluran dana bisa dihindari. "Kami dengar akan ada perubahan mekanisme dalam penyaluran dana desa. Jika sebelumnya harus melalui kabupaten/kota, ke depan transfernya akan langsung ke kas nagari. Diharap itu memang segera direalisasikan," papar Aristo, Senin (12/6).

Dikatakan Aristo, saat dana langsung ditransfer ke nagari keuntungannya adalah, nagari tak perlu tergantung lagi dengan pengiriman dari kas kabupaten. Dengan demikian realisasi akan bisa lebih cepat dan bisa berjalan sesuai target.

Namun demikian, kata Aristo, saat penyaluran dana memang bisa langsung dilakukan ke nagari, aparat nagari harus siap dengan itu. Utamanya dari segi SDM yang menjalankan, orang-orang yang ditunjuk haruslah profesional.

Kemudian fungsi tenaga pendamping mesti berjalan optimal. Sebab, salah-salah penggunaan pertanggungjawaban atas dana ini juga tidaklah mudah."Yang tak kalah pentingnya juga, dalam penyaluran dana tenaga pendamping teknis haruslah mencukupi. Sebab kita menemui di lapangan jumlah tenaga pendamping masih terbilang kurang. Kami harap ada penambahan dari pusat," pungkasnya.

Jangan Infrastruktur  Saja

Terkait  pemanfaatan Dana Desa, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Achiar menghimbau penyaluran dana desa agar tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja.

Namun dana juga harus diarahkan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Hal tadi dibolehkan dan akan sangat membantu bagi untuk mendorong percepatan ekonomi masyarakat.

Dijelaskan Achiar juga, sejak tahun 2015 pemerintah pusat telah komit menyalurkan dana desa guna mempercepat pembangunan.

Tahun 2015 dialokasikan anggaran Rp20,7 triliun untuk seluruh Indonesia. Tahun 2016 angka tadi naik jadi 40 triliun, kemudian tahun 2017 sekarang naik lagi jadi 60 triliun.

Sementara untuk Sumbar sendiri, tahun 2016 Sumbar mendapat alokasi sekitar Rp598 miliar. Untuk tahun 2017 alokasi untuk Sumbar, juga naik menjadi Rp796 miliar. "Dana ini tak melulu harus direalisasikan untuk kepentingan infrastruktur. Namun bisa juga dipakai untuk program pemberdayaan masyarakat. Sebabnya, masing-masing daerah kita himbau agar bisa memanfaatkan dana sesuai porsi yang ada, untuk infrastruktur iya, pemberdayaan masyarakat juga iya," jelas Achiar.

Saat dana dipakai untuk program pemberdayaan masyarakat atau mendorong masyarakat lebih produktif efek jangka panjang dinilai akan bisa dirasakan. Misalnya masyarakat yang semula tak ada pekerjaan, akan bisa memiliki pekerjaan.

Di lain sisi jika hanya diarahkan untuk infrastruktur, sementara masyarakat tak memiliki mata pencaharian, manfaat bantuan jadi tak akan terlalu dirasakan oleh masyarakat. Sebab untuk apa jalan dan infrastruktur yang bagus dibangun jika untuk makan saja mereka susah. (h/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,23 Mei 2017 - 07:26:27 WIB
    AKSES JALAN PUTUS DI SIJUNJUNG

    DPRD Janji Perjuangkan Nasib Korban

    DPRD Janji Perjuangkan Nasib Korban SIJUNJUNG, HALUAN - Pasca putusnya jalan dari Ibukota Kabupaten Sijunjung menuju Nagari Silokek dan Durian Gadang, masyarakat mulai mengeluhkan mengenai kenaikan beberapa bahan pokok di wilayahnya. Pasalnya, jarak yang ditemp.
  • Jumat,05 Mei 2017 - 01:30:38 WIB

    DPRD Padang Panjang Sorot Tiga OPD

    PADANG PANJANG, HALUAN — Sebagai wakil rakyat yang telah ditunjuk dan dipercaya oleh masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungj.
  • Selasa,02 Mei 2017 - 10:04:10 WIB

    Ibu Ketua DPRD Sumbar Berpulang

    Ibu Ketua DPRD Sumbar Berpulang PADANG, HALUAN- Ibu Ketua DPRD Sumbar, H Hendra Irwan Rahim berpulang kerahmatullah, Minggu (30/4), sekitar pukul 23.06 WIB. Almarhumah, Rosna Osman sebelum berpulang, sempat menjalani perawatan intensif selama enam hari di .
  • Rabu,12 April 2017 - 11:31:21 WIB

    DPRD Segera Panggil Disdik Soal Komputer UNBK

    DPRD Segera Panggil Disdik Soal Komputer UNBK PAINAN,HALUAN—DPRD Sumbar akan segera memanggil Dinas Pendidikan Sumbar untuk mencari solusi penggadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sehingga, tahun depan semua sekolah SMA dan SMK sud.
  • Selasa,14 Februari 2017 - 10:17:24 WIB

    Indra Dt Rajo Lelo Jadi Ketua BK DPRD Sumbar

    PADANG, HALUAN - DPRD Sumbar tetapkan susunan Badan Kehormatan (BK) masa tahun 2017-2019. Penetapan susunan BK DPRD Sumbar ini dilakukan melalui rapat paripurna yang berlangsung Senin (13/2). .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: harianhaluan@yahoo.co.id
APP HARIANHALUAN.COM