DPRD Minta Dana Desa Agar Disetor Langsung Ke Nagari


Selasa,13 Juni 2017 - 11:35:13 WIB
Reporter : Tim Redaksi
DPRD Minta Dana Desa Agar Disetor Langsung Ke Nagari

PADANG, HALUAN-Jika bisa dipersingkat, maka tak harus dibiarkan  diperpanjang. Pengucuran alokasi Dana Desa dari Pusat akan lebih cepat dimanfaatkan jika langsung ke dikirim ke kas Nagari. Tidak singgah dan mengendap dulu di kas Kabupaten,  seperti selama ini.

 Menjawab Haluan di ruang kerjanya, anggota Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar berharap kebijakan penyaluran dana desa secara langsung ke nagari bisa segera direalisasikan.

Banyak sekali manfaatnya.Tujuannya agar keterlambatan penyaluran dana bisa dihindari. "Kami dengar akan ada perubahan mekanisme dalam penyaluran dana desa. Jika sebelumnya harus melalui kabupaten/kota, ke depan transfernya akan langsung ke kas nagari. Diharap itu memang segera direalisasikan," papar Aristo, Senin (12/6).

Dikatakan Aristo, saat dana langsung ditransfer ke nagari keuntungannya adalah, nagari tak perlu tergantung lagi dengan pengiriman dari kas kabupaten. Dengan demikian realisasi akan bisa lebih cepat dan bisa berjalan sesuai target.

Namun demikian, kata Aristo, saat penyaluran dana memang bisa langsung dilakukan ke nagari, aparat nagari harus siap dengan itu. Utamanya dari segi SDM yang menjalankan, orang-orang yang ditunjuk haruslah profesional.

Kemudian fungsi tenaga pendamping mesti berjalan optimal. Sebab, salah-salah penggunaan pertanggungjawaban atas dana ini juga tidaklah mudah."Yang tak kalah pentingnya juga, dalam penyaluran dana tenaga pendamping teknis haruslah mencukupi. Sebab kita menemui di lapangan jumlah tenaga pendamping masih terbilang kurang. Kami harap ada penambahan dari pusat," pungkasnya.

Jangan Infrastruktur  Saja

Terkait  pemanfaatan Dana Desa, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Achiar menghimbau penyaluran dana desa agar tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja.

Namun dana juga harus diarahkan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Hal tadi dibolehkan dan akan sangat membantu bagi untuk mendorong percepatan ekonomi masyarakat.

Dijelaskan Achiar juga, sejak tahun 2015 pemerintah pusat telah komit menyalurkan dana desa guna mempercepat pembangunan.

Tahun 2015 dialokasikan anggaran Rp20,7 triliun untuk seluruh Indonesia. Tahun 2016 angka tadi naik jadi 40 triliun, kemudian tahun 2017 sekarang naik lagi jadi 60 triliun.

Sementara untuk Sumbar sendiri, tahun 2016 Sumbar mendapat alokasi sekitar Rp598 miliar. Untuk tahun 2017 alokasi untuk Sumbar, juga naik menjadi Rp796 miliar. "Dana ini tak melulu harus direalisasikan untuk kepentingan infrastruktur. Namun bisa juga dipakai untuk program pemberdayaan masyarakat. Sebabnya, masing-masing daerah kita himbau agar bisa memanfaatkan dana sesuai porsi yang ada, untuk infrastruktur iya, pemberdayaan masyarakat juga iya," jelas Achiar.

Saat dana dipakai untuk program pemberdayaan masyarakat atau mendorong masyarakat lebih produktif efek jangka panjang dinilai akan bisa dirasakan. Misalnya masyarakat yang semula tak ada pekerjaan, akan bisa memiliki pekerjaan.

Di lain sisi jika hanya diarahkan untuk infrastruktur, sementara masyarakat tak memiliki mata pencaharian, manfaat bantuan jadi tak akan terlalu dirasakan oleh masyarakat. Sebab untuk apa jalan dan infrastruktur yang bagus dibangun jika untuk makan saja mereka susah. (h/len)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu,18 Oktober 2017 - 17:56:48 WIB

    Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Sumbar Rp7,7 Miliar per Tahun 

    Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Sumbar Rp7,7 Miliar per Tahun  PADANG, HARIANHALUAN.COM--Selama menjalankan fungsi di legislatif, 65 orang anggota DPRD Sumbar mendapatkan tunjangan perumahan. Jumlah tunjangan setiap dewan sekitar Rp10 juta per bulan. .
  • Jumat,06 Oktober 2017 - 10:19:09 WIB

    DPRD Gusar Permen KP Tak Kunjung Direvisi

    DPRD Gusar Permen KP Tak Kunjung Direvisi PADANG, HARIANHALUAN.COM- Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman gusar dengan sikap pemerintah pusat yang tak kunjung mengkaji kembali Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 yang melarang nelaya.
  • Rabu,04 Oktober 2017 - 20:00:49 WIB
    Anggap Tidak Bagian Dari Pekerjaannya

    Anggota DPRD Sumbar ini Pilih Tidak Pergi Pelesiran ke Tiga Benua

    Anggota DPRD Sumbar ini Pilih Tidak Pergi Pelesiran ke Tiga Benua Mulanya saya berfikir kunjungan kerja mendampingi gubernur ini terkait panas bumi, saya berfikiran ke sana karena Jerman terkenal dengan panas buminya, namun setelah saya pelajari subtansinya ternyata berhubungan dengan pamer.
  • Rabu,04 Oktober 2017 - 11:59:56 WIB

    DPRD Sumbar Didesak Batalkan Pelesir ke Tiga Benua

    DPRD Sumbar Didesak Batalkan Pelesir ke Tiga Benua PADANG, HARIANHALUAN.COM – Rencana keberangkatan Anggota DPRD Sumbar untuk melakukan perjalanan dinas ke tujuh negara di tiga benua mendapat sorotan tajam oleh masyarakat. Para wakil rakyat diminta untuk membatalkan rencana.
  • Rabu,20 September 2017 - 14:58:21 WIB

    5 Anggota DPRD Akan Berangkat ke Jerman

    5 Anggota DPRD Akan Berangkat ke Jerman PADANG, HARIANHALUAN.COM - Lima anggota DPRD Sumbar rencananya akan berangkat ke Jerman pada 27 Oktober mendatang. Keberangkatan dewan ini untuk mendampingi Gubernur dan Dinas Penanaman Modal menghadiri sebuah acara..

BERITA TERKINI Index »

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM