Utang Indonesia $392,6 Miliar, BI Klaim Masih Terkendali 

HARIANHALUAN.COM – Bank Indonesia menyampaikan laporan mengenai Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir November 2022, utang luar negeri Indonesia mencapai $392,6 miliar. 

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 menurun sebesar 5,6% (yoy), melanjutkan penurunan bulan sebelumnya sebesar 7,6% (yoy). 

Perlambatan pertumbuhan ini bersumber dari utang luar negeri sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) serta sektor swasta.

Baca Juga: Srimulyani Optimis Indonesia Mampu Lunasi Utang, Rocky Gerung: Jual BUMN Semua Utangnya Lunas Kok

“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Erwin dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Rabu 25 Januari 2023.

Utang Luar Negeri Pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan

Bank Indonesia juga menyampaikan laporannya pada posisi ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar $181,6 miliar, atau secara tahun ke tahun turun 10,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan penurunan bulan sebelumnya sebesar 12,3% (dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu). 

Baca Juga: Said Didu vs Stafsus Sri Mulyani 'Perang' di Twitter soal Utang RI, per Desember 2022 Sudah Rp7.733,99 T

Pergerakan utang luar negeri karena sentimen positif tentang kepercayaan pelaku pasar dunia yang masih terjaga mendorong investor asing untuk kembali berinvestasi di pasar obligasi di masa depan. 

Selain itu, penarikan pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk memberikan dukungan pembiayaan program dan proyek, antara lain dalam bentuk bantuan penanganan Covid-19, bantuan pembangunan infrastruktur, serta program dan proyek pembangunan lainnya. 

Penarikan utang luar negeri pada November 2022 tetap menjadi prioritas untuk mendukung belanja pemerintah prioritas, termasuk upaya penanggulangan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitasnya dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu dan mengelola utang luar negeri secara hati-hati, andal, dan bertanggung jawab. 

Mendukung ULN Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga November 2022, antara lain pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), pendidikan (16,5%), administrasi publik, pertahanan dan keamanan, pelayanan sosial wajib (15,3% ), industri konstruksi (14,2%) dan industri jasa keuangan dan asuransi (11,5%). 

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruh ULN memiliki jatuh tempo jangka panjang dengan porsi 99,9% dari total ULN pemerintah.