Strategi Cegah Pinjol Ilegal Makin Marak, Penerbitan Izin Bakal Diperketat

Nova Anggraini
- Selasa, 19 Oktober 2021 | 01:45 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online (pinjol) ilegal yang melanggar hukum.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online (pinjol) ilegal yang melanggar hukum.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan memperketat penerbitan izin penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol). Hal tersebut adalah salah satu strategi otoritas mencegah menjamurnya pinjol ilegal yang kian meresahkan belakangan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi menyatakan, sebetulnya sejak Februari 2020, pihaknya sudah melakukan moratorium pendaftaran pinjol. Sejak saat itu, jumlah pinjol terdaftar dan berizin berkurang menjadi 107 per September 2021 ketimbang tahun 2020 berjumlah 161.

Jumlah pinjol terdaftar dan berizin itu kalah jauh dibandingkan jumlah pinjol ilegal yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi OJK yang telah mencapai 3.365 entitas pinjol ilegal. "Sebanyak 107 dibandingkan yang ditutup sudah 3.365. Bagaimana mudahnya melakukan penetrasi untuk penjualan atau bisnis pinjaman secara online ini," ujar Riswinandi dalam webinar, Senin, 18 Oktober 2021.

Berikutnya, OJK juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memperketat penerbitan izin bagi penyedia jasa pinjol. Kementerian Kominfo telah mengubah sistem penerbitan sertifikasi bagi perusahaan fintech.

Pembenahan juga dilakukan oleh OJK dengan rencana menghapus status terdaftar fintech di masa mendatang. Dengan begitu, nantinya hanya fintech berizin yang secara resmi boleh beroperasi.

Sejak diterbitkannya Peraturan OJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, perusahaan fintech lending belum berizin memang dimungkinkan untuk beroperasi sepanjang telah mendapat sertifikasi untuk usaha di bidang teknologi finansial. "Ke depan OJK tidak lagi fasilitasi status terdaftar. Betul-betul langsung berizin. Kalau tidak memenuhi, ya tidak bisa diterbitkan."

Artinya, kata Riswinandi, jika tidak menerbitkan izin, Kementerian Kominfo juga tidak akan beri sertifikasinya. "Pak Menteri (Kominfo) juga bilang akan moratorium terkait hal ini. Ini melihat agar jangan sampai ada fintech ilegal minta sertifikasi kemudian lakukan bisnis," tuturnya.

Tapi ia menekankan bahwa yang paling penting dalam memberantas pinjol ilegal adalah meningkatkan literasi masyarakat. OJK terus mengimbau agar masyarakat tak cepat tergiur untuk melakukan pinjaman di perusahaan yang tidak berizin.

OJK, kata Riswinandi, tak bisa sendirian memberantas pinjol ilegal. "Makanya kami bentuk Satgas Waspada Investasi bersama-sama kementerian/lembaga lainnya, ada Bank Indonesia, Kejaksaan, Kepolisian, Kominfo, dan lain-lain, untuk berantas ini," ucapnya.(*)

 

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Sumber: Tempo.co

Tags

Terkini

Intip 3 Kriteria Investasi Saham Syariah

Sabtu, 27 November 2021 | 03:17 WIB

Penyebab Harga Kontainer Mahal Versi Kemendag

Kamis, 25 November 2021 | 08:53 WIB
X