Pinjol Mulai Meresahkan, Ketua DPD RI Minta Akses Kredit Perbankan Dipermudah

- Minggu, 24 Oktober 2021 | 16:14 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Ist)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Ist)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pinjaman online alias pinjol mulai meresahkan masyarakat. Menyikapi hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan otoritas perbankan mempermudah akses kredit dan pembiayaan lainnya bagi masyarakat.

Hal tersebut dibutuhkan agar masyarakat terhindar dari jerat pinjaman online atau pinjol. Akses pembiayaan melalui perbankan selama ini cukup sulit sehinggal dimanfaatkan oleh pelaku pinjol.

"Akses pembiayaan melalui perbankan itu cukup sulit. Syarat yang harus dipenuhi banyak dan proses yang panjang. Kesulitan inilah yang dimanfaatkan pelaku pinjaman online," kata LaNyalla di sela kunjungan kerja ke Kuningan, Jawa Barat, dikutip dari Okezone, Minggu (24/10/2021).

Di masa sulit seperti sekarang, lanjut LaNyalla, banyak kelompok masyarakat yang sangat memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kemudahan syarat, akhirnya memilih pinjaman online hingga kemudian terjerat cicilan dan bunga tinggi.

"Fakta itu harus menjadi perhatian bersama. Makanya pemerintah perlu mempermudah akses permodalan perbankan sehingga lebih simpel dan praktis," ucap Senator asal Jawa Timur itu.

Ditambahkannya, pemerintah juga perlu memikirkan langkah yang lebih efektif dalam mendorong masyarakat untuk memilih menggunakan platform pendanaan perbankan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) daripada pinjaman online.

"Pelaku UMKM banyak yang kesulitan mengakses KUR karena belum memiliki surat izin usaha sebagai syarat pengajuan. Harusnya hal-hal seperti ini bisa lebih disederhanakan namun tetap bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Terkait permasalahan pinjaman online, LaNyalla mengapresiasi tindakan kepolisian yang melakukan penggerebekan kantor-kantor pinjaman online. Namun, harapannya tidak hanya pada kebijakan penutupan dan penangkapan perusahaan pinjaman online saja, pemerintah harus mengambil kebijakan strategis yang menutup ruang gerak perusahaan atau layanan pinjaman online secara menyeluruh.

"Kita mendukung pemerintah berkoordinasi dengan pihak Google untuk memblokir seluruh aplikasi fintech ilegal yang memberikan layanan pinjaman online," tuturnya.

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Sumber: Okezone

Tags

Terkini

Kemendag Pastikan Pasokan Kedelai Cukup untuk Nataru

Jumat, 3 Desember 2021 | 20:02 WIB

XL Axiata Perluas Layanan di Sumatra

Selasa, 30 November 2021 | 15:49 WIB

Harga Cabai Hingga Kentang Turun Berjamaah di Padang

Selasa, 30 November 2021 | 10:30 WIB

JD.ID Jual Spark 7 Terbaru dari TECNO

Senin, 29 November 2021 | 17:00 WIB
X