Tiongkok Naikkan Belanja Militer 10,1 Persen

- Jumat, 6 Maret 2015 | 19:10 WIB

Kenaikan 10,1 persen itu merupakan yang terkecil dalam lima tahun terakhir tetapi di sisi lain juga menunjukkan ambisi militer yang besar dari Beijing untuk mempertahankan wilayah sengketa di Laut Tiongkok Timur dan Selatan.

Pada tahun lalu, kenaikan anggaran militer mencapai 12,2 persen.

Sejumlah analis memperkirakan bahwa belanja militer Tiongkok sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan yang tercatat dalam anggaran negara. Pentagon di Amerika Serikat sendiri memperkirakan bahwa Tiongkok telah menghabiskan sekitar 135 milyar sampai 215 milyar dolar AS pada 2012.

Tokyo pada Kamis bahkan sempat mendesak Tiongkok untuk lebih transpara dalam pembelanjaan senjatanya.

“Angka ini memang kenaikan terkecil dalam lima tahun, namun masih sejalan dengan kenaikan anggaran yang terjadi selama 20 tahun terakhir,” kata pengajar senior dari S. Rajaratnam School of International, Richard Bitzinger.

“Secara rata-rata, anggaran militer Tiongkok naik 12 atau 13 persen dan saya memperkirakan mereka tidak akan menurunkannya pada 10 tahun ke depan,” tambahnya.

Dalam pidato di depan NPC, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan bahwa “pembangunan pertahanan nasional dan pasukan negara yang kuat adalah faktor fundamental dalam mempertahankan kedaulatan Tiongkok.”

Beijing akan “dengan tegas membela hak-hak dan kepentingan maritim Tiongkok” dan “terus berupaya mencapai mimpi menjadi negara maritim terkuat di dunia,” kata dia.

Tiongkok sendiri sudah sejak lama bersengketa dengan Jepang dan Filipina atas kepemilikan sejumlah pulau. Ketegangan tersebut dikhawatirkan dapat berkembang menjadi konflik bersenjata.

Sementara itu Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga mengatakan bahwa “negara-negara seperti Jepang sangat berkepentingan terhadap transparansi kebijakan pertahanan Tiongkok, termasuk di antaranya adalah belanja pertahanan dan juga kemampuan militernya.”

Mengenai besarnya anggara militer Tiongkok, Beijing seringkali berargumen bahwa hal itu adalah keniscayaan agar penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada abad 19 tidak terulang.

“Pelajaran dari sejarah kami menunjukkan bahwa mereka yang tertinggal akan selalu dijajah. Ini adalah hal yang tidak pernah kami lupakan,” kata juru bicara NPC, Fu Ying, dikutip AFP.(h/ans)

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Jokowi Minta Daerah Fokus Produk Unggulan Sendiri

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:28 WIB

Wow! Harga Bitcoin Hampir Sentuh Rp1 Miliar

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:21 WIB

Mendag Evaluasi HET Beras, Bakal Naik atau Turun?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:11 WIB

Islam Dongkrak UMKM Sumbar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 06:33 WIB

Hari Ini Rupiah Kembali Melemah ke Rp 14.100/US$

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:05 WIB

Harga Emas Antam Naik Seribu, Jadi Rp915.000/Gram

Senin, 18 Oktober 2021 | 09:56 WIB

Terpopuler

X