PPATK Ungkap Sumber Dana Raksasa Pinjol Ilegal Diduga Berasal dari Kejahatan Luar Negeri

Nova Anggraini
- Kamis, 25 November 2021 | 04:35 WIB
Ilustrasi pinjol ilegal (Foto: Pixabay)
Ilustrasi pinjol ilegal (Foto: Pixabay)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya dugaan kuat para pelaku pinjaman online atau pinjol ilegal mendapat modal dari hasil kejahatan yang berasal dari luar negeri.

Hal ini sebelumnya dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Upaya Deteksi, Cegah, dan Berantas Pinjaman Online Ilegal secara online dan offline dari Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorime di Depok, Jawa Barat, Senin (22/11/2021) lalu.

Disampaikan oleh Deputi Pencegahan PPATK, Muhammad Sigit, FGD itu jadi inisiatif awal menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang sempat menyoroti praktik pinjol ilegal yang kian meresahkan.

Laporan PPATK menyebut, rata-rata pelaku pinjol ilegal menerapkan skema ponzi dan berkomplot untuk menjerat korban yang sebelumnya sudah terjerat pinjol pula.

Hal ini yang semakin menjerat korban karena korban akan berusaha membayar utang pinjol dari pinjol ilegal lainnya. Padahal, para penyedia pinjol itu masih saling terkait.

“Suatu penyelenggara pinjaman online ilegal tergabung dalam grup dengan penyelenggara pinjaman online ilegal lain. Inilah yang membuat beban utang dengan bunga tinggi yang ditanggung oleh korban menjadi semakin besar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/11/2021).

Masih dari FGD yang sama, PPATK menemukan dugaan sumber dana dukungan pinjol ilegal di Indonesia berasal dari kejahatan di luar negeri.

Ada dugaan besar keterkaitan antara pinjol ilegal dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Transaksi dana haram (illicit financial flows) ini dilakukan guna menyamarkan asal-usul uang dari tindak pidana asal seperti korupsi atau narkoba.

PPATK bersama LPP [Lembaga Pengawas dan Pengatur] berupaya meningkatkan risk awareness dan prudential standard, sehingga Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa [PMPJ] akan membantu khususnya Penyedia Jasa Keuangan bank dan non-bank. Dalam diskusi ini kita akan mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam upaya mendeteksi, mencegah, dan memberantas maraknya aktivitas pinjaman online ilegal yang terindikasi TPPU,” ujarnya.

Pinjol ilegal sangat melukai inovasi keuangan di Indonesia. Karena menurut PPATK, fintech di Indonesia masih dalam masa pertumbuhan.

Halaman:

Editor: Nova Anggraini

Sumber: Suara.com

Tags

Terkini

Sumbar Targetkan Produksi Padi 1,5 Juta Ton Tahun Ini

Kamis, 20 Januari 2022 | 16:45 WIB

Usaha Rumahan untuk Ibu Rumah Tangga yang Menjanjikan

Kamis, 20 Januari 2022 | 08:27 WIB

Skema Berubah, Harga Gas 3 Kg Bakal Naik?

Rabu, 19 Januari 2022 | 20:35 WIB

Laris Manis ! 5 Ide Bisnis Makanan Kekinian

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:43 WIB

PT Cimory Mulai Investasi di Sumbar Tahun Ini

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:36 WIB

Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Rabu, 19 Januari 2022 | 09:15 WIB

Ekonomi Sumbar Diprediksi Tumbuh 5 Persen pada 2022

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:15 WIB

Pasar Murah di Kuranji Padang Diserbu Pembeli

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:45 WIB
X