Impor Pangan Boleh Asal Tak Berkelanjutan

- Senin, 6 Juni 2016 | 02:55 WIB

PADANG, HALUAN — Untuk menanggulangi melonjaknya permintaan pasar terhadap sejumlah bahan pangan jelang Ramadan dan untuk menghadapi Lebaran tahun ini, pemerintah mengambil kebijakan impor, antara lain impor daging sapi, impor bawang merah, dan impor gula.

Terkait kebijakan tren impor ini, pengamat ekonomi Sumbar Prof. Niki Luk­viarman mengatakan, hal itu sah-sah saja asalkan tak berkelanjutan.

“Pangan merupakan kebu­tuhan pokok masyarakat yang tak bisa digantikan. Karena itu, kebijakan impor yang dilakukan karena pertim­bangan ekonomi, yaitu men­jaga terpenuhinya keter­se­diaan pangan dengan harga terjangkau, saya kira sah saja,” ujar Rektor Universitas Bung Hatta (UBH) Padang itu kepa­da Haluan baru-baru ini.

Ia menerangkan, sesuai dengan fungsi dan ama­nat­nya, pemerintah bertang­gung­ja­wab menjaga keseimbangan ke­tersediaan pangan dengan harga terjangkau tersebut melalui berbagai mekanisme yang tersedia, salah satunya impor. Apalagi lonjakan per­min­taan biasanya selalu ter­jadi menje­lang Lebaran, yang harus diantisipasi peme­rintah walau­pun terjadi kelangkaan stok.

“Namun perlu dicatat, impor hanya merupakan salah satu mekanisme yang mem­berikan solusi jangka pen­dek,” tuturnya.

Niki juga memberikan pandangannya terhadap ada­nya pendapat sejumlah kala­ngan yang mengatakan, tren impor pangan oleh peme­rintah akibat kegagalan pemerintah mengelola sumber daya alam dalam negeri yang sebetulnya melimpah.

“Menurut saya tidak melu­lu soal kegagalan. Ada faktor ti­dak terkontrol bagi peme­rin­tah atau pihak manapun, mi­sal­nya “cuaca”, yang meme­nga­ruhi hampir seluruh pro­duk pangan, misal hujan ber­ke­­panjangan, masa paceklik pa­­nas, abu gunung, yang mem­­buat ketersediaan bebe­ra­­pa bahan pangan tidak se­su­ai dengan harapan,” papar Niki.

Meski atas pertimbangan ekonomi, yaitu demi berim­bangnya ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, impor dibenarkan. Namun Niki tak setuju jika tren impor pangan oleh pemerintah dilakukan berkepanjangan.

“Saya tidak setuju. Dalam jangka panjang impor tetap tak menyelesaikan masalah karena menimbulkan keter­gan­tungan, kecuali tak terse­dia barang substitusi impor di dalam negeri,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Sektor Pertanian Sumbar Berikan Kontribusi PDRB 57%

Kamis, 21 Oktober 2021 | 06:45 WIB

Jokowi Minta Daerah Fokus Produk Unggulan Sendiri

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:28 WIB

Wow! Harga Bitcoin Hampir Sentuh Rp1 Miliar

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:21 WIB

Mendag Evaluasi HET Beras, Bakal Naik atau Turun?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:11 WIB

Islam Dongkrak UMKM Sumbar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 06:33 WIB

Hari Ini Rupiah Kembali Melemah ke Rp 14.100/US$

Senin, 18 Oktober 2021 | 15:05 WIB

Harga Emas Antam Naik Seribu, Jadi Rp915.000/Gram

Senin, 18 Oktober 2021 | 09:56 WIB

Terpopuler

X