Perhatian! Ini Sederet Bansos Pemerintah Selama Darurat Corona

- Jumat, 10 April 2020 | 18:00 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Indonesia banyak memberikan bantuan perlindungan sosial (bansos) untuk masyarakat khususnya kelompok miskin dan pekerja informal yang pendapatannya terdampak virus Corona (COVID-19).

Bantuan yang diberikan dalam bentuk sembako, tunai, ada juga yang dikombinasi dengan pelatihan. Tujuan dari bantuan ini diharapkan jadi penyanggah daya beli masyarakat di tengah penurunan ekonomi akibat COVID-19.

Pemberian bantuan ini juga sebagai senjata pemerintah menahan laju arus mudik Lebaran di tengah pandemi Corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dan anak usaha BUMN mudik. Sedangkan masyarakat masih bersifat imbauan dan dievaluasi mengenai kepastian boleh atau tidaknya.

Jokowi tetap menganjurkan masyarakat tidak mudik di tengah pandemi Corona. Tujuannya memutus mata rantai penularan virus yang belum memiliki vaksin. Dengan bantuan yang diberikan, diharapkan masyarakat dapat bertahan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlaku.

Berikut sederet bantuan pemerintah selama pandemi Corona, Jakarta, Jumat (10/4/2020).

1. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan akan dilakukan menjadi per bulan mulai April.

Untuk bulan April-Juni, KPM akan menerima PKH sebanyak 2 kali. Durasi penyaluran ini akan berlangsung selama 1 tahun, dengan peningkatan anggaran dari sebelumnya Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun.

2. Program Kartu Sembako untuk 20 Juta penerima. Sebelumnya, program ini untuk 15,2 juta penerima eksisting dengan besaran Rp150 ribu per bulan sejak Januari-Februari. Saat ini, ada penambahan 4,8 juta penerima tambahan dengan besaran Rp 200 ribu per bulan mulai Maret-Desember. Dengan penambahan ini, total anggaran yang disiapkan menjadi Rp 43,6 triliun dari sebelumnya Rp 28,08 triliun.

3. Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan dan survei dengan total batuan sebesar Rp 3,55 juta. Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan pendataan pekerja terdampak COVID-19 baik yang ter-PHK, dirumahkan dengan unpaid leave, maupun yang mengalami penurunan income, yang kemudian akan diprioritaskan menjadi penerima kartu Pra Kerja.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Strategi Supaya Pelaku UMKM Tetap Eksis dan Dikenal

Selasa, 28 September 2021 | 13:54 WIB

Ini Sederet Masalah Ekspor di Sumbar

Senin, 27 September 2021 | 13:08 WIB

Perlu Tahu! 3 Mobil yang Kurang Laku di Indonesia

Minggu, 26 September 2021 | 08:35 WIB

DANA Tawarkan Harga Pulsa Kompetitif

Jumat, 24 September 2021 | 16:30 WIB
X