Penghapusan BBM Jenis Premium Dibatalkan, Ini Aturannya

- Senin, 3 Januari 2022 | 19:15 WIB
Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium Batal Dihapus Setelah Presiden Menetapkan Aturan Baru Tentang BBM. (Berita DIY - Pikiran Rakyat)
Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium Batal Dihapus Setelah Presiden Menetapkan Aturan Baru Tentang BBM. (Berita DIY - Pikiran Rakyat)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Jokowi menetapkan aturan mengenai distribusi dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 88 atau premium. Dengan aturan tersebut, rencana untuk penghapusan BBM premium di tahun ini pun batal.

Aturan distribusi dan harga jual BBM premium itu termuat dalam Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang disahkan pada 31 Desember 2021.

Baca Juga: Layanan Premium PLN Kian Populer di Mata Pelanggan

Seperti dilansir dari Kumparan.com, Senin (3/1), tujuan penetapan beleid tersebut adalah demi menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor, mengoptimalkan penyediaan, dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Indonesia.

Sejumlah aturan Keppres Nomor 191 Tahun 2014 yang diubah adalah Pasal 3 untuk ayat (3) dan ayat (4) dan penambahan Pasal 21 B serta pasal 21C, antara lain mengatur:
Jenis BBM Khusus Penugasan adalah BBM jenis bensin RON minimum 88, yaitu premium untuk didistribusikan di wilayah penugasan yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ayat 2 dan 3).

Baca Juga: Lagi, Pelanggan Tambak Udang di Lubuk Basung Beralih ke Layanan Premium

"Menteri dapat menetapkan perubahan jenis BBM khusus penugasan serta wilayah penugasan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian," tulis Pasal 3 ayat (4) beleid tersebut.

Aturan ini mengubah wilayah penugasan untuk distribusi premium pada Keppres 191 Tahun 2014 yang dikecualikan di tujuh wilayah, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sehingga, saat ini tidak ada lagi pengecualian wilayah penugasan distribusi premium.

Perubahan lain adalah terkait komposisi dan formula harga, yaitu di antara Pasal 21A dan Pasal 22 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 218 dan Pasal 21C.

Halaman:

Editor: Milna Miana

Sumber: Kumparan.com

Tags

Terkini

5 Pelawak Terkaya di Indonesia

Jumat, 20 Mei 2022 | 21:47 WIB

5 Pilihan Saham Properti yang Menarik

Jumat, 20 Mei 2022 | 20:40 WIB

Sah! BNI Resmi Akuisisi Bank Mayora

Jumat, 20 Mei 2022 | 13:21 WIB

5 Tips Investasi Bagi Pekerja Kantoran

Rabu, 18 Mei 2022 | 23:48 WIB
X