Sri Mulyani Titipkan Rp 30 T ke Bank BUMN dengan Bunga Murah, Tujuannya...

- Rabu, 24 Juni 2020 | 16:34 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan adanya aturan tersebut, hari ini diputuskan uang negara Rp 30 triliun akan dititipkan ke bank-bank BUMN atau Himbara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dirinya sudah mengirim surat kepada Gubernur BI untuk memindahkan uang negara yang ada di BI ke bank umum. Dalam tahap ini dipilih bank-bank milik pemerintah.

"Menkeu telah bersurat kepada Gubernur BI untuk menggunakan dana pemerintah yang memang ada di BI untuk kita pindahkan kepada bank umum nasional. Tujuannya seperti Bapak Presiden tekankan khusus untuk mendorong ekonomi dan sektor riil agar kembali pulih. Jadi ini agar bank segera dan terus akselerasi pemberian kredit dan berbagai upaya pemulihan sektor riil," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Pemerintah menempatkan yang negara tersebut di Himbara dengan mekanisme penempatan di deposito. Namun pemerintah memberikan keringanan dengan menetapkan bunga hanya 80% dari suku bunga acuan saat ini. Sementara saat ini suku bunga acuan BI 7 days reverse repo berada di level 4,25%.

"Kita akan melakukan ini untuk bank Himbara dengan mekanisme penempatan dana di deposito dengan suku bunga sama dengan seperti kita peroleh waktu kita tempatkan di BI, yaitu 80% dari 7 days repo rate BI," terangnya.

Dengan penetapan bunga yang rendah, diharapkan bank Himbara bisa memanfaatkan dana tersebut untuk mendorong sektor riil. Oleh karena itu diharapkan bank Himbara bisa mengelola uang itu untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha dengan tingkat suku bunga yang rendah.

"Kita akan melakukan terus evaluasi langkah ini. Penempatan dana pemerintah di bank umum tidak boleh, jadi ada larangan yaitu uang tersebut tidak boleh untuk membeli surat berharga negara dan tidak boleh untuk transaksi valas atau pembelian valas. Jadi dana ini khusus mendorong ekonomi sektor riil," tuturnya.

Editor: Administrator

Terkini

UMKM Sumbar Didorong Punya Nomor Induk Usaha

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:15 WIB

Harga Minyak Dunia Makin Licin Nih

Kamis, 21 Oktober 2021 | 09:00 WIB

Banjir Pasokan, Harga Jengkol Anjlok di Padang

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:10 WIB

Sektor Pertanian Sumbar Berikan Kontribusi PDRB 57%

Kamis, 21 Oktober 2021 | 06:45 WIB

Jokowi Minta Daerah Fokus Produk Unggulan Sendiri

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:28 WIB

Wow! Harga Bitcoin Hampir Sentuh Rp1 Miliar

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:21 WIB

Mendag Evaluasi HET Beras, Bakal Naik atau Turun?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:11 WIB

Islam Dongkrak UMKM Sumbar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 06:33 WIB
X