Agar Tak Bernasib Sama dengan Malaysia, Sri Mulyani Wanti-wanti Kontraksi Ekonomi RI

- Selasa, 25 Agustus 2020 | 08:46 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pelemahan ekonomi yang terjadi di Malaysia ternyata cukup dalam, bahkan lebih rendah dibandingkan Indonesia. Kontraksi ekonomi yang terjadi pada negara tetangga tersebut membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati waspada. Menurutnya, apa yang dialami oleh negara serumpun, Malaysia harus menjadi pemacu agar Indonesia tak mengalami nasib yang sama.

"Kalau negara tetangga kita seperti Malaysia mengalami kontraksi hingga di atas 17%, kita mengalami kontraksi di angka 5,3%, ini harus menjadi pemacu bagi kita untuk menghindarkan kondisi pemburukan ekonomi yang berkelanjutan," kata dia saat memberi arahan pada pelantikan pejabat eselon I dan II yang ditayangkan di saluran YouTube Kemenkeu RI, Senin (24/8/2020).

Pelemahan ekonomi tersebut sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang dialami hampir semua negara di dunia.

"Banyak negara yang mendapatkan dampak yang luar biasa dalam bentuk ekonominya merosot sangat tajam. Beberapa negara pada Kuartal kedua telah menunjukkan kontraksi ekonomi yang sangat dalam," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pemerintah terus memonitor program pemulihan ekonomi nasional yang tertuang di dalam Perpres 72 untuk APBN, serta langkah-langkah penanganan baik di sektor kesehatan, bantuan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor-sektor lainnya.

Dia juga meminta anak buahnya bekerja lebih keras dalam menghadapi kondisi saat ini. Dirinya memberi wejangan kepada para anak buahnya saat melantik pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan kemarin. Dia meminta pejabat di Kemenkeu termasuk yang baru dilantik bisa aktif dalam memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini.

"Saudara-saudara tidak boleh menunggu, saudara-saudara tidak hanya duduk apalagi di belakang Zoom kamera dan tidak aktif menolong dan memonitor serta membantu memecahkan masalah di dalam setiap aliran dana yang berasal dari APBN," jelas Sri Mulyani.

Kepada semua dilantik, Sri Mulyani juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana Undang-undang APBN tahun 2021 yang akan mulai dibahas dengan DPR pada bulan ini hingga September dan Oktober.

"Kebijakan fiskal untuk tahun 2021 adalah lanjutan dari kebijakan APBN 2020 yang sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh kondisi COVID-19. Kita berharap pada tahun 2021 kita makin mantap di dalam memulihkan ekonominya melalui kebijakan fiskal yang masih ekspansif meskipun kita secara bertahap mengelola konsolidasi secara hati-hati," ujarnya.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Ini 8 Cara Mengatasi Masalah Keuangan

Senin, 2 Agustus 2021 | 08:39 WIB

Pekan Ini, Harga Minyak Dunia Naik sampai 3%

Minggu, 1 Agustus 2021 | 14:38 WIB
X