Kabar Baik, Kemensos Akan Salurkan Bansos Sasar 18,8 Juta KPM pada Tahun 2021

- Rabu, 28 Oktober 2020 | 06:36 WIB

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar program perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin dengan pola pendekatan pemberdayaan terpadu berkelanjutan. Ini dilakukan Untuk menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi.

Implementasi dari program ini adalah bantuan sosial sembako, bantuan sosial tunai (BST), rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH), dan pendampingan sosial.

Di tahun 2021, Kemensos melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) akan kembali melaksanakan program yang ditetapkan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Bantuan sosial sembako selama 12 bulan untuk 18.800.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 200 ribu.
2. Bantuan sosial tunai (BST) selama 6 bulan untuk 10 juta KPM dengan indeks Rp 200 ribu.
3. Rehabilitas sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) untuk 9 ribu KPM dengan indeks Rp 15 juta.

Bantuan sosial pada 2021 diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi dan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Sehubungan dengan ini, Sekretariat Dirjen FPM menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan RKA/KL Pagu Alokasi Tahun Anggaran (TA) 2021 di lingkungan Dirjen PFM, berlokasi di Hotel The Rich Jogja, Yogyakarta, pada 25-28 Oktober 2020.

Dirjen PFM, Asep Sasa Purnama membuka dan memberi arahan pada rapat tersebut. Ia menyampaikan amanah tambahan dalam menjalankan program sembako yang sebelumnya diberikan kepada 12,2 juta KPM, saat ini menjadi 20 juta KPM.

"Tidak mudah bekerja dalam kondisi pandemi. Oleh karena itu kita perlu mengapresiasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memperbarui data, termasuk apresiasi untuk Korda dan TKSK yang turut serta menyelesaikan masalah di lapangan," ucap Sasa dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

Sasa menyatakan pentingnya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam program penanganan fakir miskin. Menurunya DTKS tidak hanya menjadi sumber informasi internal Kemensos, tapi juga bisa digunakan kementerian dan lembaga lain.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen PFM, Nurul Farijati mengatakan dengan pertemuan ini diharapkan adanya komitmen dengan pemerintah daerah terkait bersama warga penerima bantuan.

Halaman:

Editor: Administrator

Terkini

Usai PPKM, Mal Butuh Waktu 3 Bulan untuk Pulih

Minggu, 25 Juli 2021 | 03:05 WIB

Bappebti Blokir 109 Situs Investasi Bodong

Kamis, 22 Juli 2021 | 15:42 WIB
X