Tolak Transaksi Kripto dan Katakan ‘Setuju’ pada Pajak Kripto

- Senin, 11 April 2022 | 22:09 WIB
Ilustrasi Kripto (Ghina Atika)
Ilustrasi Kripto (Ghina Atika)

Saat ini pemerintah masih melarang uang kripto digital untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Namun, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan aturan tentang pemungutan pajak kripto mulai 1 Mei 2022 nanti.

Kripto yang awalnya sempat dikhawatirkan sebagai ‘aset gaib’ kini menjadi aktor andalan. Dalam waktu yang bisa dibilang sebentar, popularitas kripto sendiri berhasil melampaui bentuk investasi pendahulunya, seperti saham hingga obligasi ritel (surat utang).

Hal ini dibuktikan dari jumlah investor kripto di Indonesia sendiri sudah mencapai angka 12,4 juta per Februari 2022. Jumlah yang diperkirakan akan terus melonjak sampai akhir tahun ini.         

Dilansir dari data Chain Analysis, Indonesia menduduki urutan ke-5 di kawasan negara Asia Tenggara setelah Vietnam, Thailand, Filipina serta Malaysia, dalam jumlah investor kripto. Sementara, dalam hal adopsi kripto Indonesia sendiri ada di posisi ke-25 di dunia pada tahun lalu.

Tahun 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat total transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp 850 triliun. Bisa dibayangkan bila kripto dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0,2 persen maka pemerintah bisa mendapatkan Rp 1,7 triliun dari transaksi jual-beli kripto di Indonesia.

Jangan heran, jika pemerintah gerak cepat memungut pajak kripto. Ketentuan soal pajak aset kripto pun sudah rampung dan mulai berlaku mulai 1 Mei nanti, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Baca Juga: Duh! Polisi Endus Aset Indra Kenz dalam Bentuk Kripto di Luar Negeri, Diduga Puluhan Miliar

Nantinya, pungutan akan dilakukan oleh para Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto exchanger atau Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar di Bappebti.

Adapun tarif PPN yang dikenakan ialah 0,11 persen dari nilai transaksi kripto. Sementara itu, para penjual aset kripto atau exchanger dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi untuk PFAK.

Halaman:

Editor: Ghina Atika

Sumber: CNN Indonesia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tips Pilih Asuransi Kesehatan Anak

Sabtu, 2 Juli 2022 | 10:47 WIB

PLN UIW Sumbar Gelar Donor Darah

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:22 WIB
X