Ini Ramalan Sri Mulyani dan Lembaga Asing Soal Covid dan Ekonomi Indonesia

- Rabu, 21 Juli 2021 | 08:03 WIB

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ledakan kasus covid-19 dan dipicu penyebaran varian delta yang katanya lebih ganas membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpaksa harus mengoreksi asumsi makro ekonomi di awal paruh kedua 2021. Ekonomi yang tadinya bisa tumbuh 5%, diperkirakan hanya mampu di level 3%.

Hal ini tak lepas dari ledakan kasus covid-19 dan semakin kendornya protokol kesehatan oleh masyarakat.

Capaian perekonomian pada paruh pertama sebetulnya cukup gemilang. Kuartal I memang masih kontraksi, namun seiring peningkatan mobilitas masyarakat, ekonomi kuartal II diperkirakan tumbuh sampai 7-8%.

Indeks kepercayaan konsumen meningkat hingga indeks produksi manufaktur bahkan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

"Kemudian kita melihat munculnya varian delta dari virus corona yang begitu dominan," ujar Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Update dengan Tema "Kebangkitan Ekonomi Indonesia" pekan lalu.

Pemerintah akhirnya mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dengan tujuan mengurangi 50% mobilitas masyarakat sehingga penyebaran covid bisa teredam.

Lebih dari seminggu kebijakan berjalan mobilitas memang turun tapi kasus covid tidak berhenti. Bahkan terus menembus rekor, seperti kemarin mencapai 40 ribu kasus positif dalam sehari. Begitu juga dengan yang meninggal dunia, sempat menembus 1.000 orang per hari.

"Hal ini yang mungkin perlu untuk kita di satu sisi memiliki alasan untuk memiliki harapan bahwa tahun 2021 tetap merupakan tahun pemulihan, namun kita tidak lengah dan tetap waspada. Seperti yang tadi juga disampaikan varian Covid-19 yang terus berubah dan ini menimbulkan ancaman," paparnya.

Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani menyiapkan skenario moderat hingga berat. Diawali dengan PPKM Darurat dengan skenario moderat dan berat berjalan sampai dengan 4-6 minggu.

Dengan skenario tersebut maka implikasi ke tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Pemulihan ekonomi akan tertahan, pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat ke 4,0 - 5,4% yoy dan kuartal IV 4,6 - 5,9%.

Pemerintah harus mengoptimalkan belanja agar ekonomi tidak kembali melemah seperti tahun sebelumnya. Di samping tetap mendorong pertumbuhan ekspor dan investasi. Bila tidak ada tekanan lagi, maka ekonomi sampai akhir tahun diproyeksikan di level 3,7-4,5%.

Sri Mulyani mengakui skenario yang lebih berat tentu bisa saja terjadi. Hanya saja berdasarkan data terkini, skenario tersebut yang dimungkinkan terjadi.

"Jadi, (yang dibuat pemerintah) skenario moderat dan berat. Belum memasukkan skenario yang lebih berat," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Fitch

Fitch, dalam laporan yang dirilis 9 Juli 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,4% dari sebelumnya 5,1%. Proyeksi ini belum menyertakan kondisi di mana PPKM Darurat diperpanjang.

Dijelaskan, kebijakan tersebut tentu akan memukul perekonomian karena menurunkan mobilitas penduduk. Konsumsi rumah tangga yang pada paruh pertama 2021 sudah membaik dipastikan kembali tertekan.

Hal lain yang turut menjadi perhatian serius adalah vaksinasi yang masih lambat. Kini sudah berjalan sekitar 1 juta vaksin per hari. Bila ingin mencapai kekebalan komunal tentu vaksinasi digenjot mencapai 5 juta vaksin per hari.

Selanjutnya adalah kapasitas rumah sakit yang terbatas. Pada beberapa daerah situasi ketersediaan tenmpat tidur dan ruangan perawatan pasien covid sudah memasuki masa kritis.

Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi fiskal. Pada 2023 mendatang, pemerintah tidak lagi memiliki keistimewaan defisit fiskal di atas 3% dari PDB. Kecuali pemerintah berencana mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang baru untuk perpanjangan.

Agar kembali ke 3%, pemerintah perlu menurunkan defisit secara gradual. Kini defisit anggaran dipatok 5,7%. Di sisi lain, ekonomi harus dipastikan pulih. Sehingga apabila defisit turun dan belanja harus lebih kecil, maka perekonomian tidak terpengaruh signifikan.

S&P

S&P Global Ratings merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 2,3 pada 2021%. Padahal sebelumnya S&P optimistis ekonomi tanah air bisa mencapai 3,4 - 4,4%.

Demikianlah diungkapkan Vishrut Rana, Economist Asia-Pacific dalam webinar, akhir pekan lalu. Menurutnya ini tidak lepas dari lonjakan penyebaran kasus covid-19 dalam beberapa waktu terakhir yang lebih parah dari tahun sebelumnya.

Atas kondisi itu pemerintah implementasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Ekonomi pun menjadi tertekan karena semakin berkurangnya mobilitas penduduk yang diperkirakan S&P sampai dengan 30% untuk implementasi selama sebulan.

Mobilitas diperkirakan baru kembali pulih pada akhir Oktober, secara bertahap. Ekonomi pada kuartal III dan IV akan lebih rendah dari kuartal sebelumnya meskipun di tahun lalu ekonomi Indonesia masih kontraksi.

"Perkiraan penurunan kami untuk 2021 adalah 2,3%, dengan serangkaian asumsi yang lebih berat," ungkapnya.

Faktor pendorong perekonomian harus diupayakan dari belanja pemerintah lewat dana PEN sebesar hampir Rp 700 triliun. Hal lain adalah ekspor, seiring dengan naiknya permintaan global dan harga komoditas yang melonjak.

Tapi sayangnya ada risiko yang harus ditempuh mengenai bisnis di dalam negeri. Swasta tak kuat lagi menahan hantaman pandemi sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah masif tidak dapat terhindarkan

Moody's

Moodys menilai pemulihan ekonomi nasional terhambat cukup signifikan akibat ledakan kasus covid-19 sejak sebulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diperkirakan hanya 4,5%.

"Kami memperkirakan PDB secara rill, pertumbuhan 4,5%," tulis Moodys dalam laporannya.

Dibandingkan dengan tahun lalu memang ada kenaikan cukup signifikan. Namun tetap lebih rendah dari perkiraan tahun ini yang sebesar 5%.

Tekanan terbesar, menurut Moodys adalah di konsumsi rumah tangga. Lonjakan covid direspons dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Dari sisi sektoral, maka ritel, transportasi, hotel hingga restoran akan terpukul lagi. Sementara diketahui, sektor ini belum sepenuhnya pulih sejak hantaman covid dimulai pada tahun lalu.

Moodys juga meminta pemerintah memperhatikan lebih serius sebab risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa jadi menjadi lebih masif.

Persoalan ini akan membuat kondisi fiskal semakin berat. Moodys memperkirakan defisit anggaran semakin lebar menuju 6,1% PDB atau di atas perkiraan pemerintah yang sebesar 5,7% PDB. Moodys sebelumnya memberikan peringkat BAA2 Stabil untuk Indonesia.

Tantangan yang harus dihadapi ke depannya sangat berat. Maka dari itu pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Khususnya dalam pengelolaan fiskal, termasuk utang.

"Pemerintah telah berjanji akan kembali ke batas legal sebelumnya yaitu defisit fiskal 3,0% pada tahun 2023, strateginya terutama bergantung pada konsolidasi pengeluaran, yang kini semakin terancam karena langkah-langkah mitigasi yang diperkenalkan pada tahun 2020 tidak mungkin sepenuhnya terlepas," paparnya. (*)

 

Halaman:

Editor: Rahma Nurjana

Sumber: CNBC Indonesia

Tags

Terkini

Ini Sederet Masalah Ekspor di Sumbar

Senin, 27 September 2021 | 13:08 WIB

Perlu Tahu! 3 Mobil yang Kurang Laku di Indonesia

Minggu, 26 September 2021 | 08:35 WIB

DANA Tawarkan Harga Pulsa Kompetitif

Jumat, 24 September 2021 | 16:30 WIB

Permintaan Meningkat, Harga Minyak Dunia Naik Pagi Ini

Jumat, 24 September 2021 | 08:15 WIB

Bank Nagari Luncurkan Kredit MaRandang di Payakumbuh

Kamis, 23 September 2021 | 18:50 WIB
X