Mundur dari Komisaris BRI, Siapa Pengganti Ari Kuncoro?

- Jumat, 23 Juli 2021 | 05:05 WIB
Ari Kuncoro (BRI.co.id)
Ari Kuncoro (BRI.co.id)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro akhirnya menyatakan mundur dari jajaran Dewan Komisaris BRI. Namun belum pasti siapa penggantinya.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso mengatakan pemegang saham tidak membahas terkait pengunduran diri Ari Kuncoro dari jajaran Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).


"Yang jelas surat Pengunduran dirinya kami terima dari Kementerian BUMN hari ini," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual terkait hasil RUPSLB BRI di Jakarta, seperti dilansir dai Antara, Jumat 923/7/2021).

Ia mengatakan surat pengunduran diri tersebut tidak ditujukan langsung kepada BRI, tetapi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Kemudian, Erick meneruskan surat tersebut kepada BRI untuk memproses lebih lanjut.

Sesuai prosedur, menurut Sunarso, pihak manajemen hanya bisa menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro tersebut. Perseroan belum bisa membahasnya dalam RUPSLB, apalagi memutuskan siapa yang akan menggantikan.

Pasalnya, agenda RUPSLB tidak dapat diganti atau ditambah dalam beberapa jam sebelum digelar. Untuk menyusun agenda RUPSLB, lanjut dia, Perseroan paling tidak membutuhkan waktu 45 hari.

"Maka dalam agenda rapat ini hanya tunggal, menyetujui rencana penerbitan penambahan modal melalui hal memesan efek terlebih dahulu. Itu saja," ucapnya.

Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI mengundurkan diri dari jabatannya di BRI.

Jabatan Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama BRI menjadi sorotan setelah Rektorat UI memanggil sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang menerbitkan poster sindiran di media sosial.

Rangkap jabatan Ari Kuncoro tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Namanya kembali menjadi perbincangan warganet setelah pemerintah merevisi PP itu. Revisi tersebut termuat dalam PP Nomor 75 tahun 2021, dimana rangkap jabatan di BUMN atau BUMD hanya dilarang untuk jabatan direksi. (*)

Halaman:

Editor: Dodi Caniago

Sumber: Antaranews.com

Terkini

Cara Mendaftarkan Akun Jualan di TikTok Shop

Senin, 20 September 2021 | 20:29 WIB

Upik Isil Buka Warung Bakso Tak Tun Tuang di Padang

Minggu, 19 September 2021 | 06:37 WIB

Pacu Produksi, 161 Sumur Baru Bakal Dibor PT PHR

Minggu, 19 September 2021 | 00:10 WIB

Terjun Bebas! Harga Emas Antam Turun Rp14.000/Gram

Sabtu, 18 September 2021 | 08:55 WIB

Daftar Pinjol Legal 2021 yang Sudah Terdaftar OJK

Jumat, 17 September 2021 | 17:12 WIB
X