Soal Rencana Konversi Gas Elpiji ke Kompor Listrik, Athari: Harusnya Program Jangan Membebani Masyarakat Miski

HARIAN HALUAN - Beberapa waktu lalau Pemerintah berencana melakukan konversi gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik. Pemerintah menyatakan konversi itu dilakukan untuk menekan penggunaan gas subsidi 3 kilogram yang dinilai tidak tepat sasaran. Rencana itupun kini menuai ragam respon dari masyarakat.

Bahkan rencana itu juga direspon oleh anggota DPR RI, salah satunya oleh anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Athari Gauthi Ardi. Menurut Athari rencana tersebut belum tepat.

Baca Juga: Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

"Saya rasa belum saatnya, kita butuh banyak kajian, apakah benar program ini akan berdampak baik dan tidak membuat masyarakat kita tidak terbebani," Kata Athari kepada harianhaluan.com, Senin, 26 September 2022.

Adapun alasan pemerintah mengkonversi kompor gas elpiji ke kompor listrik untuk menekan angka impor gas dan mengurangi pemakaian energi berbahan posil. Athari pun menilai alasan tersebut tidak tepat.

Baca Juga: Uji Coba Kompor Listrik, PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya

"Nah ini harus diperhatikan betul, boleh saja kita menekan angka impor gas karena memang berkontribusi pada kenaikan angka impor, tapi hal ini cenderung membuat masyarakat jadi terbebani karena kebutuhan listrik akan sangat meningkat dan energi dari fosil tentunya juga meningkat karena pada prinsipnya, konsumsi listrik naik maka konsumsi batu bata untuk PLTU semakin tinggi, jadi ini tidak tepat," ujarnya.

Selain itu athari menilai masyarakat belum siap, terutama masyarakat daerah yang listriknya sering mati.

"Apalagi masyarakat kita didaerah yang jaringan listriknya sering terganggu, tentu tidak mungkin mereka tidak memasak. Adapun mereka tetap harus memakai alternatif lain, artinya kebutuhannya juga meningkat," ujarnya.

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat tersebut berpesan kepada pemerintah agar kebijakan tersbut dikalji ulang dan menjadi solusi terbaik terhadap permasalah yang ada.

"Tentu hal ini butuh harus menjadi pertimbangan-pertimbangan, setiap kebijakan yang diambil mestinya berpihak kepada kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (*)